Frans Nawipa selaku koordinator aksi mengatakan bahwa, PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa West Papua.
Ia menilai, Kehadiran, Freeport di tanah Papua tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kerusakan lingkungan di tanah Papua. Juga, pemerintah Indonesia ikut andil dalam malapetaka yang diderita bangsa West Papua.
Menurut Frans, demi pengamanan proses penanaman modal, operasi Trikora pada 19 Desember 1961, ada beberapa operasi militer lain yang Nyaris semuanya dilakukan demi penguasaan wilayah West Papua.
Dalam kesempatan yang sama Surya Anta juga mengatakan, laporan Human Rights Watch, aparat keamanan di kawasan tambang diduga menggunakan fasilitas Freeport Indonesia seperti kendaraan, kantor, juga peti kemas perusahaan untuk mengangkut orang orang.
Tentu saja menurut Surya, banyak yang berakhir dengan penyiksaan dan bahkan pembunuhan. Dari data laporan Polda Papua ke Pusat Keuangan Mabes Polri, Freeport diketahui telah mengucurkan dana sebesar Rp 43,9 miliar untuk Polda Papua pada 2015 dan Rp 21,4 miliar pada paruh tahun pertama 2016.
“Kita tak bisa melupakan laporan Freeport-Mc Moran pada Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang mencatat bahwa mereka menggelontorkan uang sebanyak 4,7 juta dolar AS pada 200, dan 5,6 juta AS pada 2002, untuk keperluan rasa keamanan pemerintah.” katanya Pasalnya oleh aparat keamanan Indonesia, dana besar itu dianggap sebagai bantuan dari seseorang yang punya niat baik.
Copyright ©RadarKota "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar