Pernyataan tersebut disampaikan Sahuburua di hadapan Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Daerah Rudi S. Prawiradinata dan Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangsa, Kementerian Dalam Negeri M. Hudori, pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Provinsi Maluku Tahun 2018, di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa (3/4).
"Kontribusi kami kepada bangsa ini termasuk besar, namun yang kami peroleh tidak seberapa. Ini yang kita perjuangkan. Konsepnya sudah kita masukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan lewat DPR-RI dan DPD RI," ujarnya.
Menurut Sahuburua, soal kontribusi Maluku di bidang perikanan yang menjadi andalan daerah ini dimana potensi ikan nasional itu 9 juta ton/tahun, dimana 3,06 ton itu berasal dari laut Maluku. Itu artinya sepertiga dari potensi nasional itu ada di Maluku. Yang baru digarap kurang lebih 500 ribu ton. Jika 500 ribu ton, artinya 500 juta kilogram. Harga yang paling murah itu Rp40 ribu/kilogram
“Jadi, jika 500 juta ton dikalikan dengan Rp40 ribu, berarti kontribusi perikanan Maluku kepada bangsa ini sekitar Rp.20 triliun/tahun. Namun, daerah ini hanya memperoleh Rp10 miliar sampai Rp20 miliar, dan ini jauh dari harapan," ungkapnya
Sahuburua berharap, semoga pada sidang yang akan datang nasib provinsi kepulauan ini bisa diputuskan.
"Mudah-mudahan Tuhan kabulkan direalisasikanya anggaran yang kita perjuangkan ini di tahun-tahun mendatang. Ini juga adalah harapan masyarakat Maluku,” imbuhnya.
Sahuburua katakan, kegiatan Rakortekbang Provinsi Maluku adalah upaya mengoptimalkan perencanaan dana pembangunan. Dan merupakan forum yang bernilai strategis, karena merupakan forum perencanaan yang menyatukan perencanaan berbasis kawasan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi.
"Bahwa sinkronisasi perencanaan pembangun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) se-Maluku dengan pembangunan nasional merupakan suatu hal keselarasan program atau kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional,"tandasnya.
Dijelaskan Sahuburua, dengan Rakorbangtek semoga dapat menghasilkan program atau kegiatan pembangunan di tahun 2019, yang berpihak kepada kebutuhan rakyat, yang diintegrasikan dan diselaraskan dengan pengarusutamaan pembangunan pada prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah ditetapkan.
“Rakortekbang dapat mendukung visi pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun Maluku yang aman, yang rukun, yang damai, yang sejahtera, religisu, berkualitas, berkepribadian dan berdemokrasi dijiwai dengan sialima berbasis kepulauan secara berkelanjutan,” katanya.
“Kehadiran Bapak Deputi dan teristimewa para bupati serta walikota, kita dapat membicarakan masalah ini bersama-sama, karena ini tahun terakhir kepemimpinan saya bersama-sama Pak Said Assagaff. Oleh karena itu, kehadiran bupati walikota ini sangat penting untuk kita menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita,” katanya lagi.
Sahuburua menambahkan, proses perencanaan pembangunan merupakan pendekatan terhadap penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, dengan memprioritaskan penanganan terhadap pemenuhan hak-hak dasar.
“Nah, untuk itu dibutuhkan pelayanan proses terhadap pendekatan pembangunan yang tematik, holistik, terintegrasi dan spasial, sebagai kekuatan yang menyatukan konsep perencanaan dengan kemampuan managerial pengelolaan berbagai sumberdaya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945,”pungkasnya. (MP-18/YM*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar