Baru Pemkab Blora Tekankan Pentingnya Jambanisasi Menuju ODF 2018

Buletinnusa -

Dalam workshop STBM, Bupati Djoko Nugroho menekankan pentingnya program jambanisasi di tingkat desa untuk mengatasi BABS menuju ODF. (foto: dok-infoblora)

BLORA. Jumlah warga yang masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di wilayah Kabupaten Blora ternyata masih tinggi. Hal ini membuat Pemkab Blora menekankan pentingnya program jambanisasi di tingkat desa.

Seperti yang diungkapkan Bupati Djoko Nugroho saat membuka Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya percepatan Program Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF), Selasa (27/3/2018) lalu di Bappeda Blora.

Bupati yang akrab disapa Pak Kokok ini memerintahkan kepada seluruh Camat agar seluruh Kepala Desa diminta menganggarkan program jambanisasi dari Dana Desa yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini ia tempuh supaya indeks kesehatan di Kabupaten Blora semakin meningkat menuju predikat ODF di tahun 2018.

“Saya yakin tahun ini Blora bisa ODF. Semua harus bisa bergerak bersama. Pak Camat nanti tolong sampaikan ke Kepala Desa agar menganggarkan dana desanya untuk program jambanisasi. Pemerintah memberikan dana besar ke Desa salah satunya ya untuk program seperti ini. Kita royok bersama agar bisa segera tuntas. Jambanisasi bukan hanya tanggung jawab pemkab saja, namun juga Desa,” tegas Bupati.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan dr. Henny Indriyanti M.Kes, saat ini Kabupaten Blora baru mencapai 94 persen yang sudah ODF. Sehingga kekurangan 6 persen itu menurutnya akan bisa cepat diatasi jika memang semua bisa bergerak bersama.

“Masih ada 6 persen yang masih BABS dan belum memiliki jamban, jumlahnya sekitar 17.542 KK yang tersebar di 15 Kecamatan. Ada satu Kecamatan yang sudah 100 persen mendeklarasikan sebagai wilayah ODF karena sudah bebas buang air besar sembarangan, yakni Cepu. Kota Blora baru 99,8 persen, dan yang terendah Randublatung dengan 82,8 persen,” ungkap dr. Henny Indriyanti M.Kes.

Ia berharap seluruh Camat, Puskesmas dan Kepala Desa bisa aktif melaksanakan program percepatan ODF di Kabupaten Blora. Pasalnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga menargetkan agar Blora tahun 2018 ini bisa meraih predikat ODF. (res-infoblora)