Kapendam XVII Cendrawasih Kolonel Muhammad Aidi. |
Indonesia remehkan Tentara West Papua:
- TNI sebut kekuatan Tentara West Papua tidak signifikan
- TNI berdalih kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke diakui negara seluruh dunia dan PBB
- Tentara West Papua diklaim berada di bawah komando ULMWP
Baca ini: (Tiga Basis Militer Papua Bersatu Jadi "West Papua Army")
Deklarasi itu ditandatangani pada 1 Mei 2019, bertepatan dengan momentum 56 tahun Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1963.
Ketiga kelompok pro kemerdekaan Papua Barat yang meleburkan diri jadi Tentara West Papua adalah Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Manuver ini diklaim telah mempersatukan sayap politik, intelijen dan militer menjadi satu kelompok diplomatik yang akan mendorong kampanye kemerdekaan Papua ke depan dan mereka siap mengambil alih Papua.
Namun pihak TNI mengecilkan klaim ini. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan manuver itu tidak akan mempengaruhi kondisi keamanan di Papua secara keseluruhan.
"Bagi kita TNI dan NKRI, tidak ada pengaruhnya itu. Kami tidak akan tanggapi serius. Mereka tidak akan berani berhadapan secara langsung dengan TNI," kata Kolonel Aidi kepada wartawan ABC Indonesia, Iffah Nur Arifah di Jakarta.
Kolonel Aidi menambahkan meski ketiga kelompok separatis itu bergabung, kekuatan mereka tetap diragukan.
"Jelas dari faktor jumlah personel, persenjataan dan amunisi yang mereka miliki sangat terbatas. Itu pun sebagian berasal dari hasil rapasan terhadap aparat keamanan yang lengah. Begitu juga dari faktor keterampilan dan lain sebagainya," tambah Aidi.
"Keunggulannya mereka hanya bergerak secara gerilya, dan menyerang secara hit and run. Bila dikejar kemungkinan mereka menyembunyikan senjata dan membaur dengan masyarakat di kampung," tambahnya.
Dia mengatakan tingkat pengamanan di Papua juga tidak akan berubah karena manuver ini.
"Mereka bisanya hanya menyerang dari belakang menunggu kelengahan TNI atau menyerang warga sipil, memperkosa guru dan tenaga kesehatan," katanya.
"Tapi begitu aparat bergerak, mereka akan langsung teriak seolah-olah sangat teraniaya dan seolah-olah TNI/Polri melakukan kejahatan kemanusiaan. Apa yang dilakukaan Benny Wenda itu tindakan pengecut," tegas Kolonel Aidi.
Baca ini: (1 Juli 2019, ULMWP Resmi Umumkan Militer)
Dia menanggapi santai klaim Benny Wenda, bahwa dengan terbentuknya Tentara West Papua ini maka mereka telah sah menjadi negara kesatuan militer dan politik dalam penantian.
"Tidak usah mimpi di siang harilah. Saya tidak bermaksud menggurui Benny Wenda. Tapi perlu diketahui bersama kalau pembentukan suatu negara itu tidak cukup dengan klaim sepihak. Tapi perlu unsur pendukung meliputi wilayah, rakyat dan pengakuan internasional," jelasnya.
"Faktanya kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke sudah diakui oleh negara di seluruh dunia dan sudah dapat legalitas oleh badan dunia tertinggi PBB melalui Resolusi PBB 2504. Dan resolusi itu sampai saat ini masih berlaku dan belum pernah dikoreksi apalagi dicabut. Dan itu adalah kekuatan hukum tertinggi di dunia," tegasnya.
Copyright ©Tempo "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar