Ketua Panwaslu Kota Tual, M. Taher Jamco, mengatakan pelaksanaan Bimtek tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal semula yang ditetapkan karena terkendala anggaran. yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Tua; untuk Panwaslu.
"Proses Bimtek agak terlambat, karena baru saja direalisasikan dalam APBD sehingga membuat kami baru melakukan bimtek," ujarnya di Tual, Kamis (5/4).
Menurut Jamco, proses kampanye sudah mulai berjalan kurang lebih satu bulan, tentu dalam pengawasan ada hal-hal atau bentuk-bentuk pelanggaran, baik itu dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk pidana.
"Karena keterlambatan anggaran tadi sehingga kami terlambat melaksanakan Bimtek, sehingga dalam melakukan pembekalan terkait aturan sehingga ada hal-hal yang terlewati,”katanya.
Jamco mengakui, pihaknya juga diperhadapkan dengan masalah geografis yang mengakibatkan sehingga tidak bisa maksimal dalam mengevaluasi laporan dari Panwascam. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap program di kecamatan termasuk program Panwas sendiri
"Jadi sebetulnya kalau bicara tentang antisipasi itu, Bimtek ini sudah harus dilaksanakan sebelum adanya jadwal kampanye tetapi karena keterbatasan pendanaan karena anggaran untuk kegiatan ini ada pada APBD II sementara realisasinya kurang lebih tiga minggu lalu," ungkapnya.
Dijelaskan Jamco, tujuan kegiatan pelatihan dan bimtek yang telah dilakukan untuk kepentingan dua even Pilkada baik Provinsi Maluku dan Kota Tual, adalah dalam rangka menyongsong kampanye yang sementara dilakukan.
"Kegiatan ini melibatkan seluruh jajaran Panwascam Kota Tual untuk mengetahui dan memahami secara utuh proses pengawasan yang dilakukan secara berjenjang di kota sampai pada kecamatan dan desa dengan bersandar pada aturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.
Jamco berharap dalam proses Bimtek ini dapat memberi suatu proses yang nantinya terjadi sinergitas antara Panwas dalam tingkatan-tingkatannya sehingga ada perubahan pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap pelaksanaan kampanye.
"Kita sadari bahwa pada akhir-akhir ini tensi politik itu semakin tinggi, dimana hal tersebut dipicu aksi saling serang antara paslon-paslon tertentu saat kampanye sehingga mereka malah tidak fokus atau konsisten dengan visi misi dan program kerjanya," jelasnya.
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya melakuan proses pengawasan sejauh dimana tim ada di lapangan sehingga bisa sedikit menimalisir pelanggaran.
"Kami sudah mengirim surat kepada ketiga paslon, agar dalam kampanyenya mereka lebih fokus pada visi misi dan program kerja," pungkasnya. (MP-11)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar