Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Diminta Sikapi
Sumber media ini yang merupakan warga Langgur dan enggan namanya dipublikasikan mengatakan sejumlah proyek yang diduga ditangani langsung oleh oknum-oknum BSO tersebut antara lain pembangunan posyandu, bedah rumah, pengerjaan pagar, lampu (penerangan) jalan di dalam ohoi, pembangunan (rehab) balai desa, pengerjaan jalan rabat beton.
“Kenapa sejumlah oknum BSO bisa menangani proyek pembangunan di desa Langgur yang sumbernya dari dana desa. Sebetulnya BSO itu dia fungsinya untuk kontrol dan mengawasi, kok bisa menangani proyek-proyek yang bersumber dari dana desa, ini adalah kesalahan besar,” ujarnya di Langgur (1/4).
Sumber katakan, Proyek bedah rumah di ohoi Langgur ditangani langsung oknum BSO ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya (masyarakat penerima bantuan) bahkan perangkat BSO juga menerima bantuan tersebut.
“Ada oknum-oknum perangkat Adat ohoi langgur sebagai penerima bantuan bedah rumah padahal mereka sudah digaji oleh pemerintah ohoi, ada yang dapat bahan langsung tukang kerja, ada yang ambil uang tapi tidak dilakukan bedah rumah,” ungkapnya.
Menurut sumber, seharusnya semua proyek ohoi yang bersumber dari dana desa itu sebelum dikerjakan harus ada pemberitahuan resmi kepada masyarakat ohoi, selain itu nama-nama penerima bantuan bedah rumah harus disampaikan secara transparan.
“Tidak ada pengumuman resmi di dalam desa ini tentang bedah rumah, tiba-tiba saja kita dengar ada proyek bedah rumah,” kesalnya.
Dijelaskan Sumber, pada proyek lampu (penerangan) jalan di dalam desa ternyata lampu dan tiangnya tidak dipasang dengan rapi (lokasinya), tapi dipasang sesukanya saja. Selain itu untuk proyek pembangunan balai desa langgur dengan biaya sebesar 450 juta ditangani langsung oleh salah satu oknum perangkat ohoi.
“Seharusnya proyek yang nilainya diatas 200 juta harus ditangani pihak ketiga. Karena BSO yang menanganinya maka kaur pembangunan yang seharusnya menangani proyek tersebut lepas tangan dan tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan balai ohoi Langgur itu lagi,” tukasnya.
Sumber katakan, bukan itu saja oknum BSO juga menangani proyek pekerjaan pagar, ironisnya pagar sudah ada di ohoi yang sudah disiapkan oleh PNPM, tinggal diteruskan saja pengerjaannya. Namun kenyataannya, pagar-pagar tersebut hanya diperbaiki bagian luar sedangkan bagian dalam tidak.
Sementara proyek pembangunan posyandu yang ditangani oleh oknum BSO lainnya hingga kini tidak ada kejelasan apa-apa dan pembangunan itu sendiri mengalami masalah dan kendala, sedangkan proyek jalan rabat beton juga ditangani oleh perangkat BSO dan oknum aparat pemerintah ohoi.
“Saya minta inspektorat Malra dan pihak kejaksaan untuk periksa dan proses, karena diduga kuat ada kerjasama oknum aparat pemerintah ohoi dengan oknum-oknum terkait dengan penanganan sejumlah proyek yang bersumber dari dana desa. Saya mau ingatkan bahwa proyek di dalam desa Langgur sejak tahun 2015 hingga 2018 mereka belum menyetor uang pajak,” tegasnya.
Sumber berharap Bupati Malra dan Wakil Bupati segera mengambil langkah bagi perangkat BSO Langgur yang notabenenya adalah Aparatur Sipil Negara agar mundur dari perangkat BSO.
“Nereka sudah dapat gaji sebagai PNS, tp di ohoi mereka dapat gaji/insentif BSO lagi, kerja model apa seperti ini,” ketusnya.
Sekretaris Ohoi Langgur, Joseph Bal Rettob, ketika dikonfirmasi terkait proyek-proyek mengatakan proyek kegiatan bedah rumah itu sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. saat itu dirinya telah meminta minta Kaur Pembangunan dan saudara Poli Rumangun (anggota BSO) untuk mendata keluarga-keluarga yang berhak untuk menerima bantuan bedah rumah ini. Namun dalam perjalanannya mereka tidak melaksanakan tugas dengan maksimal (semua lepas tangan).
“Data yang mereka ambil itu kami rekrut kembali sebagian, mungkin ada rubah sebagian tapi sebagian besar kami ambil kembali, dan bantuan yang diberikan itu memang tepat sasaran (keluarga penerima bantuan), rumah itu langsung dikerjakan (semua penerima bantuan rumahnya dibedah),” ungkapnya.
Rettob menandaskan, tidak ada perangkat ohoi/BSO yang menerima bantuan itu, kecuali Sdr. Luti Safsafubun (seniri adat) terkait dengan penyelesaian satu masalah adat, itupun sudah ada kesepakatan bersama perangkat ohoi seluruhnya untuk memberikan 1 paket bantuan bedah rumah.
“Untuk biaya pembangunan balai ohoi itu setelah perubahan sebesar 450 juta, dan diberikan tanggungjawab kepada Kaur Pembangunan atas nama Abraham Dumatubun untuk mengelola pekerjaan itu. Memang waktu masih dibawah 2018 kaur pembangunan masih bertangungjawab, dan beliau memang sudah janji kepada kami bahwa beliau nanti tahun 2019 mengundurkan diri dari perangkat ohoi dan saniri adat,” paparnya.
Rettob katakan, karena kaur pembangunan mengundurkan diri, maka sekretaris ohoi langsung mengambil alih pekerjaan pembangunan balai ohoi Langgur tersebut. Pekerjaan fisik yang lain sudah mulai jalan, di tahun 2019 ada penambahan cuma di bagian atap, ditambah dengan belanja-belanja bahan yang sesuai dengan RAB.
“Memang pekerjaan sebagian belum jalan, tapi sebagian besar sudah jalan,” tukasnya.
Dijelaskan Rettob, dana sisa untuk pembangunan balai desa ohoi Langgur terlambat cair (cair tanggal 28 Desember 2018, sedangkan pencairannya pada tanggal 31 Desember), akhirnya pekerjaan tertunda, dan masuk sebagai SILPA di tahun 2019.
“Dana sisa tersebut sekitar 300 juta lebih sebelum pelaporan, memang pekerjaan sudah jalan, tapi yang belum bisa kita laporkan di tahun 2018 kita pending ke 2019,” katanya.
Rettob menambahkan, terkait dengan proyek pembangunan Posyandu memang dipegang oleh salah seorang oknum BSO, ini terkait dengan masalah tanah (pengamanan tanah) miliki pihak misi (keuskupan Amboina).
“lokasi pembangunan Posyandu di Ohoibun itu berada diatas tanah misi, maka saya sudah minta semua staf desa kita kumpul untuk kita minta tanah dari misi bangun posyandu disana. Dan setelah dinegosiasi dengan pihak misi, pihak misi bersedia untuk memberikan tanah asal untuk kepentingan umum. Sementara di dalam perangkat ohoi sendiri masih ada tarik-menarik antara ya dan tidak, sementara dananya sudah dianggarkan,” terangnya.
Dikatakan Rettob, semua kegiatan proyek di Ohoi ini diserahkan kepada masing-masing TPK untuk mengelola pekerjaannya. Dirinya tidak mencampuri atau intervensi. Jika ditemukan kendala barulah dirinya melakukan intervensi.
“Kalau tidak ada kendala saya tidak campur, dan sejauh ini tidak ada masalah/kendala apa-apa, dan semua kegiatan itu sudah jalan, yang sudah rampung itu yakni penerangan (lampu jalan), rabat beton, posyandu, pagar (tinggal sedikit), bedah rumah juga tinggal beberapa, terakhir balai ohoi,” terangnya. (MP-15)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar