Dewan Gereja Dunia Dukung Dialog Indonesia dengan ULMWP

Buletinnusa

Ketua KNPB, Victor Yeimo (kiri) bersama Peter Prove (kanan), Direktur urusan internasional Dewan Gereja-Gereja Sedunia (WCC), di Jenewa, Swiss. Foto: doc. Victor Yeimo.

Dewan Gereja Dunia Dukung Dialog Politik Antara Pemerintah Indonesia dengan ULMWP

Jayapura, – Dewan Gereja Dunia (WCC) mendukung seruan empat pimpinan gereja di Tanah Papua yang mengharapkan terjadinya dialog politik antara pemerintah Indonesia dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dukungan ini disampaikan oleh WCC melalui rilis pers yang diterima Jubi, Selasa (28/5/2019).

“(WCC) Mendukung seruan bersama dari empat pemimpin gereja di Papua Barat untuk dialog politik yang komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP,” tulis Marianne Edjersten, Direktur Komunikasi WCC dalam rilis pers tersebut.

WCC menyampaikan komite eksekutif WCC mencatat bahwa pada bulan Februari tahun ini, 23 anggota Tim Peziarah Ekumenis (PTV) yang mengunjungi empat lokasi terpisah di Tanah Papua (Jayapura, Wamena, Merauke dan Manokwari). menerima permohonan pastoral bersama dari empat gereja di Papua Barat – Sinode Gereja Injili Kristen di Tanah Papua (GKI-TP), Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Sinode KINGMI Gereja di Tanah Papua, dan Sinode Gereja Injili di Indonesia. Gereja-gereja ini menyerukan antara lain untuk “dialog yang bermartabat dan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan ULMWP” untuk menyelesaikan masalah politik Tanah Papua.

“Presiden Joko Widodo diharapkan memenuhi komitmennya untuk terlibat dalam dialog yang komprehensif, dan untuk memastikan resolusi yang adil dari keprihatinan rakyat Papua,” lanjut Marianne.

Selain memberikan dukungan pada dialog politik antara pemerintah Indonesia dengan ULMWP, WCC juga endesak Pemerintah Indonesia segera untuk membuka akses ke Kabupaten Nduga bagi organisasi kemanusiaan nasional dan internasional untuk menyediakan layanan makanan dan kesehatan bagi masyarakat asli Papua dan pengungsi yang terkena dampak di kabupaten sekitar Nduga setelah terjadinya konflik bersenjata di wilayah tersebut pada awal Desember 2018.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan bisa memberikan jaminan akses penuh dan tanpa hambatan ke Tanah Papua, termasuk ke Kabupaten Nduga, pada organisasi hak asasi manusia internasional dan jurnalis.

“WCC berharap Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pembangunan di Tanah Papua dan di seluruh Indonesia, menghormati komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia dan martabat masyarakat adat dan lokal, dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender,” tambah Marianne. (*)


Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com