Dr. Adriana Elisabeth Ditunjuk Jadi Koordinator JDP Jakarta-Papua

Buletinnusa

Jaringan Damai Papua atau dikenal dengan sebutan JDP,  menggelar seminar dengan tema ‘JDP, Respon Pemerintah dan Masa Depan Dialog Bagi Tanah Papua, Kamis 23 Mei 2019. (Richard Mayor).

Jayapura -- Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc. Sc., ditunjuk menjadi Koordinator Jaringan Damai Papua Jakarta – Papua, guna melanjutkan kerja-kerja dialog perdamaian di Papua yang ditinggalkan oleh Alm. Dr. Muridan Satrio Widjojo.

Peran yang diemban Elisabeth itu yakni, menjadi koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) yang memfasilitasi dialog antara masyarakat Papua dan Pemerintah.

Adriana menyebutkan, salah satu master piece yang dihasilkan dari kerja keras Alm. Dr. Muridan Satrio Widjojo bersama tim Jaringan Damai Papua adalah sebuah buku yang berjudul Papua Road Map terbitan tahun 2009 yang menjadi rujukan bagi siapa saja yang ingin memahami konflik dengan menawarkan jalan keluar berdasarkan kajian yang mendalam.

Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc. Sc., ditunjuk  menjadi Koordinator Jaringan Damai Papua Jakarta - Papua, guna melanjutkan kerja-kerja dialog perdamaian di Papua yang ditinggalkan oleh Alm. Dr. Muridan Satrio Widjojo. (Richard Mayor).

Ditanya soal apa pendapat KTP terhadap konflik yang selama ini terjadi di Papua, Elisabeth menuturkan konflik selama ini yang terjadi di Papua dilatarblakangi dua hal, pertama konflik yang diciptakan. Kedua konflik yang dipelihara.

“Mengapa kami menyebutkan konflik dipelihara dan konrlik diciptakan di papua, karena sejak penelitian LIPI tahun 2004 menghasilkan sebuah buku beejudul ‘papua road map’. Dimana LIPI berpendapat ada empat akar persoalan di papua yakni, Marjinalisasi dan Diskriminasi, Kegagalan Pembangunan, Kekerasan Negara dan Pelangaran HAM, Sejarah dan Status Politik” kata Koordintor Jaringan Damai Papua Jakarta-Papua, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc. Sc, Kamis 23 Mei 2019 di Jayapura, Papua.

Marjinalisasi dan Diskriminasi yang terjadi di Papua, ketika kita melihat secara fisik itu terjadi. Dimana masyararakat Papua tidak dapat menempatkan dirinya dalam sebuah proses persaingan.

Kegagalan pembangunan diakibatkan oleh banyaknya konflik-konflik yang terjadi di Papua tanpa ada penyelesaiannya.Konflik ini menjadi bibit penghambat proses pembangunan di Papua. Juga kekerasan Negara dan pelangaran HAM yang terjadi selama ini di Papua membuat orang Papua merasa trauma dengan masa lalu, sehingga perlu adanya perlindungan dan proses penyelesaiannya. Ujar Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta-Papua itu. (Richard Mayor)

Copyright ©Lintas Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com