Sekjen PBB di Vanuatu, PM: Tidak Ragu Tentang Komitmen Vanuatu untuk West Papua

Buletinnusa

Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu (belakang) dan Sekretaris Jenderal PBB Anotnio Guterres selama kunjungan ke pinggir laut Port Vila. Regenvanu mengkonfirmasi bahwa ia telah mengangkat masalah West Papua selama pertemuan bilateral, tetapi tampaknya tidak banyak yang datang darinya.

Port Vila, VANUATU -- Selama kunjungannya ke Port Vila akhir pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dihadapkan dengan pertanyaan tentang West Papua. Masalah itu ada dalam agenda selama pertemuan bilateral yang diadakan antara Guterres [Sekjen PBB] dan pejabat penting Pemerintah, termasuk Perdana Menteri Charlot Salwai dan Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu.

Dalam konferensi pers bersama, Salwai tidak ragu tentang komitmen Vanuatu yang berkelanjutan untuk mendukung dan membantu mendorong proses dekolonisasi secara global, dan khususnya di West Papua.

Sekjen PBB melakukan sedikit lebih dari mengakui kata-kata PM dalam sambutannya sendiri.

Bapak Guterres juga menanggapi pertanyaan tentang topik dari media. Pertukaran berikut terjadi selama wawancara dengan Agence France Presse. Dia memiliki sedikit lebih banyak untuk ditawarkan di sana.

Deforestasi paling serius, masalah ekologis paling serius, serta pelanggaran HAM paling serius di seluruh Pasifik terjadi di West Papua, kata pewawancara itu. Bukankah seharusnya PBB berbuat lebih banyak untuk mencoba dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, dan bencana ekologis yang terjadi di sana?

Guterres tidak berbuat banyak untuk meningkatkan harapan resolusi untuk krisis ini dalam waktu dekat.

"Ada kerangka kerja di lembaga-lembaga itu, yaitu dewan HAM ... ada prosedur khusus, ada panel, Yang baru-baru ini membuat laporan tentang masalah-masalah itu, sebuah laporan yang kemudian disajikan secara internasional. Indonesia juga merespons. Jadi PBB melakukan tugasnya, dengan keprihatinan utama bahwa di sana dan di mana-mana, hak asasi manusia dihormati. ”

Masalahnya adalah, katanya, bahwa Indonesia menghalangi delegasi kepulauan Pasifik, dan mereka juga tampaknya menghalangi Komisi HAM PBB untuk mengunjungi West Papua. Saat ini, semua media internasional dilarang. Sekali lagi, bukankah seharusnya PBB berbuat lebih banyak untuk membuka West Papua?

Sekretaris Jenderal tampaknya memberikan bahwa memang ada kekhawatiran tentang akses ke daerah tersebut.

"Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia telah menegaskan kembali ketersediaan untuk mengunjungi wilayah itu, dan itu tetap menjadi perhatian kami, dan tujuan kami."

Jadi, jika Indonesia mengatakan tidak, ia ditanya, tidak ada yang bisa dilakukan siapa pun, bahkan PBB?

"Seperti yang saya katakan, kami memiliki lembaga yang bekerja, kami memiliki panel ahli, tetapi ada juga dari pihak kami komitmen kuat di sana dan di mana-mana."

Sedikit bukti komitmen itu dipajang di Port Vila.


Posted by: Admin
Copyright ©The Daily Post "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com