Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun mengatakan, pegawai honorer yang selama ini (biasa disebut “dirumahkan”), khusus untuk tenaga kesehatan dan pendidikan sangat mendapat prioritas untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Selain itu, karena keterbatasan dana operasional untuk tenaga honorer karena tahun 2019 yang dianggarkan hanya Rp10 miliar.
“Ini hanya perlu kesabaran, karena saya harus mendisiplinkan dulu ASN, kalau misalkan ASN itu belum disiplin bagaimana dengan honornya ? Selain itu, karena keterbatasan dana operasional untuk tenaga honorer tahun ini hanya Rp10 miliar yang dianggarkan,” ujarnya di Langgur, Jumat (31/5).
Dijelaskan Hanubun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada pasal 8 secara implisit menyebutkan bahwa sejak ditetapkan peraturan pemerintah tersebut semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
“Yang ada sekarang ini hanya karena kebutuhan tenaga guru dan kesehatan yang belum cukup maka dua ha itu yang diprioritaskan. Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan, insya Allah semua bisa diselesaikan, khusus tenaga pendidikan dan kesehatan itu mereka sudah mendapat hak-haknya,” ungkapnya.
Hanubun katakan, untuk itu maka terhitung mulai besok hingga lusa, hak-hak tenaga honorer yang belum dibayar sejak Januari hingga saat ini akan direalisasikan melalui dinas terkait, yang disesuaikan dengan kehadiran (absensi) dalam menjalankan tugas selama ini.
“Jadi informasi yang beredar itu heboh saja karena beritanya simpang siur, apalagi yang ada di facebook dan lain-lain. Yang tidak mengerti itu sebenarnya datang dan tanya, bupati itu kapan saja bisa ditemui,” tandasnya.
Hanubun memastikan bahwa sebelum lebaran, semua urusan tentang tenaga honorer sudah selesai, termasuk tenaga-tenaga di dinas terkait seperti supir, cleaning servis semua akan menerima hak-haknya.
“Saya sudah minta perbankan terutama Bank Maluku untuk melayani dan saya rasa tidak ada masalah apa-apa. Jadi, berita yang simpang siur tentang tenaga honorer itu saya harap agar teman-teman media tolong sampaikan ke mereka, saya (bupati) sangat peduli dengan soal kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Hanubun menambahkan, jumlah tenaga honorer dari dinas kesehatan sebanyak 402 orang dan dinas pendidikan (karena kemarin sudah ada yang tertampung lewat tes PNS) maka sekarang tersisa 167 orang.
“Jumlah ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi, jadi tidak usah ribut-ribut. Yang penting kerja dan tunjukkan kualitas dan saya akan tampung untuk membangun dunia pendidikan dan kesehatan di daerah ini,” pungkasnya. (MP-15)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar