"Kami imbau para elite politik menjelang pilpres tidak menggunakan cara kampanye yang berbau ujaran kebencian, politik adu domba, politik intimidasi, bernuansa SARA, mengubah Pancasila sebagai ideologi negara dan menyebarkan isu-isu hoaks pada media-media sosial," kata Korwil XI PP GMKI, Dodi Soselisa di Ambon, Jumat (24/8).
Ia mengatakan, saat ini tahapan pelaksanaan pilpres telah dijalankan oleh KPU, tentunya para petinggi parpol dan relawan serta simpatisan pendukung masing-masing pasangan calon sudah mempersiapkan strateginya agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih kandidat yang didukung.
Kondisi ini menjadi ideal dalam berdemokrasi apabila proses teknisnya berjalan sesuai nilai-nilai dasar dari demokrasi itu sendiri, namun sebaliknya proses ini akan menjadi tidak ideal jika dilakukan dengan cara-cara yang bisa mencederai nilai demokrasi dalam negara ini.
"Maka menjadi penting bagi kami untuk menyikapinya melalui pernyataan sikap yakni mencegah terjadinya aksi dan tindakan yang berpotensi merusak dan mencederai nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Perlu juga ditegaskan bahwa tugas dan kewajiban OKP yaitu menjaga proses berdemokrasi dalam pemilihan presiden dan wapres agar benar-benar berjalan sesuai nilainya dan tidak ada kepentingan atau berafiliasi politik dalam proses ini.
Untuk itu, OKP Cipayung plus HMI, GMKI, IMM, GMNI, PMII, PMKRI, dan KAMMI Maluku menandatangani surat pernyataan sikap bahwa Pemilu Presiden tahun 2019 adalah momentum pesta demokrasi rakyat Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 UUD 1945.
"Pernyataan sikap yang dibuat pada Kamis (23/8) ini intinya adalah pelaksanaan pesta demokrasi dalam NKRI sejatinya harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila yang merupakan falsafah negara dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.
Cara-cara yang dilakukan baik elite parpol, tim pemenang atau kampanye, maupun relawan dari masing-masing pasangan calon harus tetap mengedepankan sikap yang saling menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
Selain itu, proses berdemokrasi seharusnya memberikan dampak pembelajaran bagi rakyat tentang pentingnya membangun peradaban bangsa dan negara yang bersatu padu dalam membangun NKRI yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.
"Kami juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Maluku tidak terpancing dan terprovokasi dengan isu politik yang sifatnya memecah-belah kehidupan rakyat dalam berbangsa dan bernegara," katanya.
Masyarakat harus tetap saling menjaga kerukunan hidup antarsesama sekalipun nantinya ada perbedaan pilihan politik.
"Kami mengajak masyarakat untuk menentukan capres-cawapres berdasarkan visi-misi pembangunannya ke depan yang prinsipnya dapat menjawab kepentingan Maluku sebagai provinsi kepulauan, menjadi lumbung ikan nasional, blok Masela, dan kebutuhan lainnya," kata Dodi. (MP-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar