 |
| Pertemuan Presiden Dengan Gubernur Papua Soal Divestasi. |
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Papua, Lukas Enembe, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin.
Bersama dengan Gubernur Enembe, juga Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
(Simak ini: Presiden Undang Gubernur Bahas Divestasi Saham Freeport)
Gubernur Enembe mengatakan, dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo menekankan pengurusan 10 persen saham PT. Freeport Indonesia untuk Papua, tidak boleh ada 'penumpang gelap' dan harus selesai sesuai kesepakatan bersama.
Gubernur mengatakan, dirinya sudah menyampaikan ke Presiden Jokowi terkait apa saja yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Papua atas kepemilikan saham 10 persen.
"Kami dan masyarakat Papua berkeinginan 10 persen saham betul-betul diproses dan harus sesuai dengan kesepakatan awal," ujarnya.
(Baca ini: Ada Penumpang Gelap Dalam Divestasi Saham Freeport?)
Dikatakan Enembe, Presiden juga meminta agar proses divestasi saham harus selesai tahun ini dan memperhatikan hak-hak orang Papua. Artinya, jangan sampai ada pihak lain yang ikut masuk atau memanfaatkan momentum ini.
"Tidak boleh lagi ada kasus Papa minta saham. Intinya, beliau (Presiden) sampaikan proses pengurusan saham ini harus benar-benar dilakukan secara hati-hati. Presiden berbicara dengan hati dan ikhlas," tutur Enembe.
"Kalau terkait penolakan kami, itu soal nama BUMD yang diajukan dalam proposal Inalum. Saya pahami keinginan Presiden terkait kepemilikan saham. Jadi Papua memiliki saham 10 persen dan Papua juga memiliki hak terhadap agenda Freeport selanjutnya," sambung Enembe.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada jajarannya agar proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen diselesaikan sebelum 2019.
"Saya minta semua tahapan proses divestasi itu sebelum akhir 2018 ini semuanya rampung," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, proses divestasi PT Freeport Indonesia adalah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam strategis dari tangan asing ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Upaya ini diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat utamanya di Papua.
Dari laporan yang dikantongi Presiden Jokowi, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah bisa dituntaskan.
(Baca juga: Gubernur Bingung Cari Pengganti Dirut RSUD Jayapura)
Beberapa tahapan yang sudah dilewati yakni divestment agreement, sales and purchase agreement, serta subscription agreement.
Kendati demikian, masih ada beberapa tahapan yang perlu penyesuaian dan dipercepat. Seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah dan tailing.
"Terkait hal itu saya minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntaskan," kata Presiden Jokowi.
Copyright ©Seputar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar