Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Bambang Hermanto dki Ambon, Sabtu (24/11) mengatakan, pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan posisi triwulan II-2018 yang tercatat sebesar 12,58 persen (yoy).
"Sektor penyaluran kredit yang melambat pada triwulan III-2018 secara yoy untuk sektor konsumtif yakni sektor Bukan Lapangan Usaha lainnya sebesar Rp341,98 miliar atau 11,12 persen pada triwulan II-2018 menjadi sebesar Rp336,37 miliar 10,65 persen pada triwulan III-2018," kata Bambang.
Sektor Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal tercatat sebesar Rp164,51 miliar atau 23,84 persen menjadi sebesar Rp118,86 miliar, 16,61 persen dan sektor Rumah Tangga untuk pemilikan Kendaraan Bermotor sebesar Rp21,90 miliar atau 42,23 persen menjadi sebesar Rp17,88 miliar atau 33,27 persen.
Menurut dia, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan III-2018, kinerja penyaluran kredit perbankan di daerah ini diproyeksikan membaik dan tumbuh lebih tinggi (yoy) pada triwulan IV 2018. "Hal ini diyakini karena secara umum perbankan di Maluku mempunyai likuiditas yang baik dan ruang cukup untuk melanjutkan ekspansi kredit pada triwulan IV 2018 yang ditandai dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,44 persen pada triwulan III 2018," ungkap Bambang.
Untuk sektor produktif, katanya terus menunjukan tren positif yang tercermin dari sektor perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebesar Rp83,21 miliar atau 3,61 persen (yoy) dan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan/minuman sebesar Rp93,46 miliar atau 54,08 persen (yoy).
Sampai triwulan III-2018, kredit konsumtif masih dominan dalam penyaluran kredit, terlihat dari komposisi portofolio penyaluran kredit per sektor yang masih didominasi oleh sektor Rumah Tangga-Kredit Konsumtif yang mencapai 68,22 persen.
"Sedangkan sektor perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Konstruksi mengikuti di posisi selanjutnya dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 19,74 persen dan 2,95 persen dari total kredit," tambah Bambang.
Untuk kinerja KUR dan UMKM, lanjutnya penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menjadi fokus utama pemerintah dan OJK.
"Upaya pembiayaan pada sektor usaha ini, diharapkan mampu menyentuh langsung kebutuhan permodalan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat," katanya.
Menurut dia penyaluran KUR di Provinsi Maluku pada posisi September 2018 menunjukan perkembangan positif dibandingkan akhir tahun 2017. Karena berdasarkan data yang dihimpun dari bank-bank penyalur, sampai dengan posisi September 2018 KUR telah tersalurkan kepada 44.786 debitur, meningkat 14.348 debitur dibandingkan posisi akhir tahun 2017.
"Baki debet sebesar Rp799,17 miliar, meningkat Rp336,87 miliar atau 72,87 persen, dibandingkan posisi Desember 2017 yang tercatat sebesar Rp462,30 miliar, Kualitas kredit sedikit menurun, NPL tercatat sebesar 2,45 persen, meningkat dari Desember 2017 sebesar 2,08 persen," ungkap Bambang.
Menurut dia penggunaan KUR oleh pelaku usaha mikro dan kecil, mayoritas masih dimanfaatkan untuk modal kerja usaha tercermin dari penggunaan KUR untuk modal kerja mencapai Rp546,33 miliar atau 68,38 persen dari total KUR, sedangkan untuk investasi sebesar Rp252,72 miliar atau 31,62 persen.
Sementara jika dilihat KUR sesuai plafon kredit, jenis KUR Mikro masih mendominasi dengan baki debet sebesar Rp564,31 miliar atau 70,61 persen dari total baki debet penyaluran KUR. Sedangkan KUR Ritel tercatat sebesar Rp234,86 miliar atau 29,39 persen dari total KUR.
"KUR Mikro diberikan dengan plafon maksimal Rp25 juta sedangkan KUR Ritel diberikan dengan plafon Rp25juta sampai Rp500 juta," ujarnya.
Untuk mendorong pertumbuhan usaha produktif skala mikro dan kecil di Provinsi Maluku, target plafon penyaluran KUR 2018 meningkat menjadi Rp736,34 miliar. Untuk periode Januari hingga September telah tersalurkan KUR sebesar Rp479,17 miliar atau 65,07 persen dari target. Bank penyalur KUR sebanyak tiga bank, yakni PT BRI, PT Bank Mandiri dan PT. BNI.
"Penyaluran KUR menjadi perhatian OJK dan Pemerintah, sehingga OJK bersama Dirjen Keuangan Negara, Bank Indonesia, SKPD terkait dan bank pelaksana KUR sepakat untuk melakukan forum koordinasi secara berkala guna memantau dan mengevaluasi perkembangan KUR dan permasalahan-permasalahan di lapangan," kata Bambang.
Diungkapkannya, pada triwulan III-2018 penyaluran kredit UMKM di Provinsi Maluku meningkat sebesar 10,57 persen (yoy) atau senilai Rp301,76 miliar menjadi Rp3,16 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2018 yang tercatat sebesar 6,44 persen (yoy).
"Penyaluran kredit UMKM masih didominasi kepada usaha kecil yang mencapai Rp1,38 triliun atau sebesar 43,75 persen dari total kredit UMKM," ujarnya.
Sementara "non performing loan" (NPL) kredit UMKM posisi September 2018 tercatat sebesar 3,22 persen, peningkatan NPL terutama terjadi pada Kredit Mikro dan Menengah masing-masing meningkat sebesar Rp5,92 miliar dan Rp2,12 miliar. Namun, presentase kredit bermasalah ini masih dibawah NPL kredit UMKM nasional yang tercatat sebesar 3,98 persen dan NPL indikatif nasional maksimal sebesar 5 persen. (MP-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar