“APBD kitab turun dari 2018 dari Rp.3,4 triliun menjadi Rp.3,2 triliun,” ujarnya di Ambon, Senin (26/11).
Dijelaskan Huwae, penurunan APBD 2019 disebabkan atas target-target penerimaan daerah di sepanjang tahun 2018 tidak tercapai. Maka dari itu, DPRD Maluku menginginkan target penerimaan daerah dianggarkan secara realistis. Meskipun APBD mengalami penurunan, DPRD Maluku melalui badan anggaran, berupaya mendorong anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam komponen belanja langsung secara proporsional ke 11 Kabupaten/Kota.
“Memang dari target-target yang ada, kita turunkan hampir sekitar 30 persen. Karena secara prediksi tidak bisa dicapai sampai tahun anggaran 2018. Itu kalau berharap, kita menjawab seluruh keinginan masyarakat hari ini dengan kapasitas APBD dan ruang Fiskal yang kita punya, belum bisa kita lakukan secara bersama-sama,” ungkapnya.
Huwae katakan, dengan adanya penurunan APBD, apakah tidak berpengaruh pada program 2019? Tidak, utang pihak ketiga yang menjadi utang 2018, DPRD paksakan harus diselesaikan.
“Utang tahun 2017 untuk tahun ini sudah dibayarkan semua. Sedangkan untuk utang 2018, kami sudah mengalokasikan anggaran juga untuk alokasi anggaran tersendiri juga harus dibayarkan,” tandasnya.
Menurut Edwin, ketersediaan dana telah disediakan untuk menutupi kekurangan APBD. Pihaknya mendorong agar masa pemerintahan gubernur terpilih, tidak lagi dibebani oleh utang-utang di masa pemerintahan sebelumnya.
“Dengan prediksi sebelum pergantian kepemimpinan, posisi utang harus selesai. Saya optimis karena anggarannya sudah tersedia. Dan itu merupakan komitmen kami termasuk partai pendukung Pak Murad dan Pak Barnabas. Saya sebagai Ketua PDI-P juga mendorong agar pada saat Gubernur terpilih bekerja, tidak lagi dibebani oleh utang-utang kemarin,” bebernya.
Selain itu, untuk mencapai target-target PAD yang lebih baik, Huwae mengaku, pihaknya mendorong Dinas Pendapatan Daerah Maluku segera melakukan ekstensifikasi PAD. Kemudian menyangkut dana perimbangan, khusus komponen DAU telah mengalami peningkatan sebesar Rp.30 miliar.
Sementara untuk tanggung jawab dan kewenangan provinsi mengenai SMA yang baru saja dilimpahkan menjadi percakapan serius dalam pembahasan di Badan Anggaran terutama untuk tenaga guru honorer.
“Oleh karena itu, kita mendorong agar pendapatan mereka yang masih dibawah UMR. Dialokasikan tiap bulan sebesar Rp.1.1 juta/orang. Tentu secara kebutuhan dan kesejahteraan bagi mereka masih sangat rendah sekali,” pungkasnya. (MP-9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar