"Untuk RAPBD Maluku 2019, pendapatan diperkirakan Rp3,20 triliun yang bersumber dari PAD direncanakan sebesar Rp532,80 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3,14 miliar, dana perimbangan direncanakan Rp2,667 miliar," kata Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Zeth Sahubrua di Ambon, Senin (26/11).
Penjelasan wagub disampaikan saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBD 2019 dalam rapat paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae.
Pada bagian belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,22 triliun dengan rincian untuk kelompok belanja tidak langsung dalam tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp1,73 triliun.
Anggaran ini diperuntukan bagi belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota serta belanja tidak terduga.
Menurut dia, untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp1,49 triliun pada 2019 nanti.
Kemudian untuk pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran maka pada sisi pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp26,76 miliar.
"Sumbernya dari estimasi silpa 2018 sebesar Rp25 miliar bertambah sebesar Rp16,90 miliar dari silpa 2017 dan penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat sebesar Rp1,70 miliar," ujarnya.
Pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah direncanakan sebesar Rp14,20 miliar atau meningkat Rp12,50 miliar dari tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,70 miliar.
Dari gambaran pembiayaan daerah tersebut, maka terdapat pembiayaan netto Rp12,50 miliar.
Dengan demikian defisit anggaran dalam APBD 2019 sebagai akibat dari pelampauan kebutuhan belanja terhadap kemampuan pendapatan daerah dapat ditutupi oleh surplus pembiayaan netto sebesar Rp12,50 miliar, sehingga silpa tahun berjalan jadi nihil.
Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, perlunya digali sumber pendapatan yang baru melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
"Selaras dengan itu perlu dilakukan upaya peningkatkan kinerja bagi BUMD agar dapat menyumbangkan pendapatan daerah," tandasnya.
Hal ini harus dilakukan secara tersistematis dan terintegrasi sehingga seluruh potensi pendapatan daerah yang berasal dari PAD dapat segera dioptimalkan.
Pada komponen belanja, DPRD dan pemda telah berupaya untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional pada setiap kabupaten dan kota guna membiayai belanja publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya.
Adanya kesiapan anggaran yang mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya ini tentu memberikan harapan bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara memadai. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar