Polisi Kolonial Indonesia Masuk Interogasi Pertemuan ULMWP Anim-Ha di Merauke

Buletinnusa

Mobili Polisi Kolonial Indonesia yang digunakan untuk masuk interogasi pertemuan ULMWP Anim-Ha di Merauke (28/07/2018).

Merauke -- United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Wilayah Anim-Ha telah melakukan pertemuan pada Hari, Sabtu (28/07/2018) di Kantor ULMWPAnim-Ha, Merauke.

Pertemuan itu telah dimulai pada Jam 9 pagi hinggga selesai pada Jam 11 siang, dan dihadiri oleh pimpinan ULMWP Wilayah Anim-ha.

Menurut keterangan tertulis yang diterima www.tabloid-wani.com, pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua ULMWP Wilayah Anim-Ha, Ny. Pangkrasia Yeem dan diikuti oleh delegasi yang hadir. 

Foto: Anggota Kepolisian memasuki area kantor ULMWP Anim-Ha di Merauke (28/07/2018).

Ketika pertemuan baru selesai, pihak Kepolisian dari Polres Merauke dibawah pimpinan Kasat Intelkam Polres Merauke Budi Santoso, S.Sos telah memasuki Kantor ULMWP. Polisi yang masuk tersebut telah melakukan interogasi terkait pertemuan tersebut dan ULMWP menanggapinya. 

“Hari ini kami ada kegiatan pertemuan ULMWP yang beberapa waktu lalu kami deklarasikan tanggal 14 Juli 2018, dan ULMWP dengan Indonesia sudah duduk sama-sama di Melanesia Spearhead Group (MSG)” ujar Wakil Ketua ULMWP.

(Lihat ini: ULMWP telah Meresmikan Kantor di Anim-Ha, West Papua)

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di Port Moresby (PNG) tanggal 10-15 Februari 2018, ULMWP telah memenuhi kriteria untuk jadi anggota penuh dan MSG telah menerimanya. 

Mendengar hal itu, Kasat Intelkam Polres Merauke Budi Santoso, S.Sos langsung meninggalkan kantor ULMWP dan pergi. Sambil pergi, Budi mengeluarkan sebuah pernyataan kriminal bahwa, akan mencabut ferifikasi berkas Caleg keluarga yang terlibat dalam ULMWP. 

“Kalau ada Keluarga yang Caleg, kami akan cabut ferifikasi berkas Caleg, karena wilayah ini kewenangan Saya (Budi)”, sikap Kasat Intelkam Polres Merauke. 

Kasat Intelkam Polres Merauke Budi Santoso sedang berdepat dengan Wakil Ketua ULMWP Wilayah Anim-Ha, Pangkrasia Yeem di depan kantor ULMWP Wilayah Anim-Ha di Merauke (27/07/2018).

Sikap tersebut, menurut ULMWP Anim-Ha Polisi telah menunjukan sikapnya sebagai Penjajah bangsa Papua di West Papua. 

“Kalau Pak Polisi mencabut verifikasi para Caleg itu, Indonesia sudah menujukan sikap perilakunya sebagai penjajah” tegas Ny. Pangkrasia. 

Menurut wakil Ketua ULMWP Anim-Ha, undang-undang dasar Indonesia tahun 1945 telah menjamin untuk penjajahan harus di atas muka bumi dihapuskan.

(Baca ini: ULMWP Memiliki Pesan yang Jelas: Dialog dengan Indonesia Bukanlah Jawaban untuk West Papua)


Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com