Ratusan Warga Ambon Ikut Program KB Gratis

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Nasional (BPPKBN) Provinsi Maluku  memberikan pelayanan KB gratis bagi  ratuan Akseptor atau peserta KB baru di delapan kecamatan di Pulau Ambon Guna mengoptimalkan pelaksanaan revitalisasi program kependudukan dan KB nasional.

Apresiasi dan respon dari masyarakat terhadap program tersebut terbukti dengan kehadiran 179 akseptor yang didampingi kader KB di dalam Pos Pembantu keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang berasal dari delapan kecamatan di Kota Ambon yakni kecamatan, Nusaniwe, Sirimau, Baguala, Teluk Ambon, Leitimur Selatan, leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu.

179 akseptor  tercatat sebagai calon peserta KB  telah memadati balai penyuluhan KB sejak pukul 10.00 WIT untuk melakukan KB secara gratis dari berbagai jenis KB diantaranya adalah KB implant, KB IUD atau yang masyarakat kenal dengan spiral, KB Suntik dan KB PIL

Inspektur  Utama BKKBN Pusat, Agus Sukiswo serta didampingi kepala kantor Perwakilan BPPKBN Provinsi Maluku, Jufri Assaggaff meninjau langsung pelaksananan pelayanan KB Gratis yang digelar di Balai Penyuluhan KB kecamatan teluk Ambon Baguala Terminal Transit Passo, Selasa .

Sukiswo disela-sela tinjaunnya mengatakan, kedatangan ke Kota Ambon terkhususnya pada kegiatan pelaksanaan KB Gratis adalah untuk memastikan pelayanan KB di maluku terealisasi dengan baik.

"Untuk memaksimalkan program pemerintah dapat terealisasi dengan baik di daerah, tentunya membutuhkan koordinasi yang baik di setiap tingkatan. dan dari yang saya amati sejak melakukan kunjungan ke BPPKBN Provinsi maupun kota ambon hingga PPKBD, terlihat jelas bahwa koordinasi terkait program Kampung Keluarga Berencana (KKB) telah dilakukan dengan sangat baik," ungkapnya.

Menurut Sukswo, program KKB sangat berdampak pada pengendalian penduduk sehingga membutuhkan anggaran untuk menunjang pelayanan di Kabuptan/Kota.

"Tahun ini BPPKBD Kota Ambon mendapat bantuan pememerintah pusat sebanyak Rp2 Miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sukiswo menambahkan, Program KB masih memiliki kendala yakni pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang dialihkan pengelolaannya ke pemerintah pusat.

"Karena itu telah dikeluarkan aturan  terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan yang akan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Bupati dan walikota di daerahnya masing-masing. Dengan demikian maka program KKB ini dapat diawasi secara langsung serta dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya. (MP-8)