"Saya tidak mengetahui Rp8,6 miliar lebih itu dari mana, makanya mengarahkan komisi C mengecek ke Dinas PUPR terkait rencana renovasi lantai V gedung DPRD," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, di Ambon, Senin (23/7).
Penjelasan Edwin disampaikan saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Maluku dan dihadiri Plt Sekretaris DPRD setempat, Boldewyn Wattimena.
"Saya meminta komisi C segera mengundang Dinas PUPR provinsi Maluku dan pihak terkait untuk melakukan pengecekan," katanya.
Kalau cuma satu lantai lalu nilainya seperti itu cukup membingungkan dan tidak rasional.
Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota Banmus juga mengeluhkan kursi anggota DPRD Maluku yang dirasakan tidak terlalu nyaman dan terkesan terlalu berlebihan karena tempat sandarannya yang memiliki ketiggian hampir mencapai dua meter.
"Jadi nanti dicari alternatif yang baik untuk sekitar 60-an kursi anggota DPRD ini apakah ditaruh di ruang anggota, atau tempat lain dan nanti beli kursi yang baru supaya orang tidak menilai anggota DPRD Maluku mirip raja-raja," jelas Edwin.
Pertimbangan lain adalah kursinya bisa dilelang kepada anggota DRPD misalnya lalu uangnya dikembalikan ke kas daerah.
Sedangkan, anggota Banmus DPRD Maluku, Santhy Tethool mengatakan kalau Rp8,6 miliar dengan gedung yang hanya lima lantai itu tidak rasional.
"Sebaiknya diverifikasi hingga Rp2 miliar untuk melakukan rehabilitasi," katanya.
Semua Lantai Akan Diperbaiki
Kadis PUPR Maluku, Ismail Usemahu yang dikonfirmasi secara terpisah menjelaskan kalau anggaran Rp8 miliar ini bukan hanya dipakai untuk rehabilitasi lantai lima gedung DPRD tetapi seluruh lantai akan diperbaiki.
"Semua lantai direhabilitasi. Jadi bukan lantai lima saja. Saya kira gedung DPRD ini sudah saatnya direhabilitasi kembali secara keseluruhan karena baik dari lantai lima sampai lantai bawah banyak yang rusak," katanya.
Kerusakan ini termasuk diakibatkan getaran gempa bumi tektonik dan hujan terus-menerus, sehingga ada beberapa bagian yang bocor, termasuk plafon jadi lembab dan AC sentral tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Karena itu, konsultan perencanaan diminta untuk melakukan perhitungan keseluruhan anggaran, baik dari atap, AC, ruang-ruang yang berlantai," tandasnya.
Konsultan melakukan estimasi penghitungan anggaran dan dibutuhkan antara Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar lebih tetapi untuk perbaikan secara total.
Dia mencontohkan pintu masuk ruang kerja Ketua DPRD Maluku yang mengalami kebocoran dari bagian plafon hingga kerusakan bagian lainnya yang perlu direhabilitasi.
"Untuk rencana perbaikan ini, menurut saya sebaiknya diakomodir pada 2018 dan minimal masuk APBD Perubahan, sebab bila kondisi ini terus dibiarkan berarti tingkat kerusakan semakin besar dan membutuhkan anggaran yang lebih besar," tandasnya. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar