"Target pendapatan kita sampai dengan hari ini belum terpenuhi, karena harusnya Rp3,4 triliun tetapi baru terealisasi Rp3,1 triliun dan bisa saja ada pemasukan tambahan lain," kata Ketua komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Rabu (1/8).
Salah satu beban daerah terbesar adalah baru selesai menyelenggarakan pilkada serentak gubernur/wagub dan masih ada beban lain yang cukup banyak seperti hutang pihak ketiga, namun DPRD masih berharap ada sisa dana dari KPU.
Tetapi paling tidak harus ada antisipasi yang dilakukan komisi dengan melakukan rapat kerja bersama seluruh mitra organisasi perangkat derah guna mengusulkan pemerintah provinsi harus melaksanakan rasionalisasi anggaran.
Menurut dia, seluruh daerah bisa saja mengalami defisit anggaran termasuk daerah-daerah yang kaya sumberdaya alamnya sekalipun defisit ratusan miliar rupiah.
Contohnya Kepulauan Riau yang memiliki banyak kekayaan alam namun bisa mengalami defisit R200 miliar, apalagi Provinsi Maluku masih termasuk kategori daerah miskin nomor empat terendah di Indonesia.
"Informasi soal yang namanya rasionalisasi anggaran dimaksudkan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi beban karena APBD yang sangat berat untuk tahun 2018," ujar Anos.
Komisi C juga mengharapkan tahun ini tidak terjadi beban yang terlalu besar maka ada rencana rasionalisasi, tetapi informasi yang datang baru sepihak dan rasionalisasi yang komisi sampaikan itu masih sebatas internal pemprov.
"Jadi kita tunggu saja kalau memang ternyata oleh pemprov dianggap bahwa rasionalisasi itu penting agar tidak terjadi beban yang berat dalam APBD 2018, maka kita tunggu saja dan setelah mereka rasionalisasi secara internal baru komisi undang untuk lakukan pembahasan lebih jauh," katanya.
Sehingga komisi memberikan waktu kepada OPD untuk membicarakan seluruhnya demi kepentingan daerah, dan jangan dipolitisir seolah-olah daerah ini sudah bangkrut akibat mengalami defisit. (MP-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar