 |
| Pertemuan APPG yang diselenggarakan di London, Inggris pada tanggal 4 Juni 2019 – Victor Mambor |
Kepada Jubi, Benny Wenda Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengungkapkan pada pertemuan kali ini APPG mengundang WCC (Dewan Gereja Dunia) untuk memberikan update situasi HAM di Papua dan lebih khusus Nduga, APPG juga mengundang Tonga, Vanuatu, ULMWP EU mission [Misi ULMWP untuk Uni-Eropa] dan International Lawyer for West Papua (ILWP). ILWP menegaskan bahwa masalah Papua adalah “denial of Legal Rights to self determination” bagi bangsa West Papua. Indonesia tidak bisa lagi menyatakan bahwa masalah West Papua adalah “domestic issue”.
“Pertemuan di House of Common bulan lalu adalah perdebatan yang tidak pernah terjadi dalam Parlemen Inggris, khususnya dalam House of Common. Biasanya perdebatan masalah West Papua dilakukan di House of Lord. Namun tahun ini masalah HAM West Papua dan lebih khusus Nduga dilakukan di House of Common.” ungkap Benny Wenda melalui sambungan telepon, Senin (10/6/2019).
Berbicara atas nama pemerintah Vanuatu, Dreli Sololom, Sekretaris Pertama di kedutaan Vanuatu di Brussels dalam pertemuan tersebut menegaskan Vanuatu ‘memiliki dedikasi yang tak tergoyahkan untuk menjadikan perjuangan bangsa West Papua sebagai perjuangan bersama’, dan mengutuk ‘pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di West Papua.
“Sikap Vanuatu tidak berubah. Perjuangan West Papua adalah perjuangan kita,” ujar Sololom.
Sololom juga mengutip platform negaranya yang dibangun atas semangat membebaskan bangsa Melanesia dari kolonialisme.
Baca ini: Pertemuan APPG on West Papua 4 Juni di Inggris, Dua Agenda Telah Diputuskan
Peter Prove, Direktur Internasional WCC yang diundang dalam pertemuan tersebut untuk memberikan informasi terbaru atas kunjungan pastoral WCC ke West Papua bulan Februari lalu menjelaskan temuan delegasi WCC di West Papua.
“Orang Asli Papua (OAO) terus termarginalisasi dan disingkirkan dari pembangunan, pendidikan dan kesempatan kerja. OAP mengalami tingkat kekerasan yang tinggi yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia,” ungkap Prove.
WCC, menurut Prove dari kesaksian dan laporan yang diterima selama kunjungan di West Papua berkesimpulan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua Barat tahun 2001 belum sepenuhnya atau secara konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Fakta ini memberikan kesimpulan pemerintah telah gagal membalikan proses marginalisasi penduduk asli Papua di tanah mereka sendiri, atau untuk memenuhi aspirasi mereka sehubungan dengan realisasi hak asasi mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Terkait konflik di Nduga, WCC menurut Prove telah mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Kabupaten Nduga bagi organisasi kemanusiaan nasional dan internasional untuk menyediakan layanan makanan dan kesehatan bagi masyarakat asli Papua dan pengungsi yang terkena dampak di kabupaten sekitar Nduga setelah terjadinya konflik bersenjata di wilayah tersebut pada awal Desember 2018.
“Pemerintah Indonesia juga diharapkan bisa memberikan jaminan akses penuh dan tanpa hambatan ke Tanah Papua, termasuk ke Kabupaten Nduga, pada organisasi hak asasi manusia internasional dan jurnalis,” lanjut Prove.
Pendiri International Lawyer for West Papua, Jennifer Robinson dalam pertemuan ini menguraikan pekerjaannya baru-baru ini pada kasus pendudukan Inggris dan AS di Kepulauan Chagos di International Court of Justice.
“Ada implikasi positif pada kasus Chagos untuk menegakkan hak West Papua atas penentuan nasib sendiri,” kata Jennifer tanpa mengungkapkan implikasi positif tersebut.
Simak juga: PM Inggris akan Mengundurkan Diri
Pertemuan APPG ini dihadiri oleh perwakilan dari Partai Buruh Inggris yang merupakan partai oposisi, Komisi Tinggi Tonga di London, anggota parlemen Uni Eropa dan beberapa orang lainnya yang peduli pada masalah West Papua setelah, mengikuti debat tentang West Papua yang diselenggarakan pertama kali di House of Commons pada Mei lalu.
“Ini kemajuan yang sangat luar biasa terjadi Di Parliament Inggris. Indonesia harus membuka diri kepada dunia tentang apa yang sedang terjadi di West Papua. Selama Indonesia masih melakukan pembunuhan pada OAP, penangkapan, pemasungan hak berekspresi dan marginalisasi OAP di West Papua, kami tidak akan diam,” tegas Benny Wenda. (*)
Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar