 |
| Emus Gwijangge (Kiri), Laurenzus Kadepa (Kanan) |
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge, kepada PapuaSatu.com via selulernya, Kamis (13/06/2019).
Menurutnya, dari data yang di peroleh bahwa kehadiran penduduk dari luar dengan memanfaat arus balik ini sudah mencapai 7.000 orang, 1.000 orang diantara tersebar di kabupaten Merauke dan 6.000 orang diantaranya ada di Kota Jayapura.
“7.000 orang yang masuk ini sudah berlebihan dan ini sudah lewat batas sehingga pemerintah Provinsi dan Kota Jayapura serta kabupaten Merauke segera memulangkan mereka karena mereka datang hanya untuk membebani pemerintah sehingga yang datang di sini tujuannya harus jelas,” tegas Emus Gwijangge kepada PapuaSatu.com, Kamis (13/06/2019).
Meski Papua belum ada regulasi tentang pengaturan kependudukan, namun tegas Emus, kedatangan penduduk dari luar ke tanah Papua harus jelas dan jangan sampai mereka hanya datang untuk membenani Pemerintah baik di Kota Jayapura mapun di kabupaten-kabupaten lain di tanah Papua
“Jangan membuat rakyat di tanah Papua semakin miskin karena kehadiran mereka. Jadi cukup mereka satu atau minggu disini lalu pulang ke tempat asal mereka masing-masing,” cetus dia.
Politisi Partai Demokrat ini mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kota segera membuat aturan regulasi khusus agar orang-orang migran yang datang ke Papua bisa terseleksi baik.
“Secara tegas saya menolak penumpang yang datang dari luar karena mereka datang hanya membebani rakyat Papua. Pemerintah tidak boleh lagi main-main, alasan apapun mereka harus dipulangkan karena takut ada niat jahat dan mereka harus segera pulang. Kita tidak bernafas lagi,” tukasnya.
Baca ini: Tercatat 7.658 Penumpang Datang ke Papua: 6.093 Orang di Pelabuhan Jayapura, Serta 1.565 Orang di Pelabuhan Merauke
Ditempat terpisah, Laurenzus Kadepan yang juga anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintah, Politik, Hukum dan Ham menegaskan bahwa bertambahnya penduduk diluar Papua tidak hanya kemarin dengan datang dua kapal Putih masuk ke Jayapura, akan tetapi penduduk dari luar Papua hampir setiap hari masuk.
“Penerbangan dari Jakarta-Jayapura, Makassar-Jayapura, Bali-Jayapura hampir setiap hari datang dan kalau kita cek semuanya datang dengan penduduk dari luar Papua, begitu juga penumpang kapal Putih yang sandar di Jayapura, Sorong, Manokwari, dan Nabire setiap minggu,” katanya.
Ia menegaskan, kehadiran mereka mengancam populasi orang asli Papua di masa mendatang dengan makin bertambahnya penduduk baru dari pulau jawa. “ akan menjadi ancman bagi kehidurapan orang asli Papua diatas tanahnya sendiri,” ucapnya.
Hal itu disampaikan, karena lanjut Laurenzus, masuknya penduduk di Papua akan sangat berbeda dari sisi skil dan kemampuan. “Yang masuk itu pasti punya kemampuan, skil maupun moda sehingga mereka datang mencari lahan usaha. Dengan demikian orang papua makin terpinggirkan dari semua aspek,” ujarnya.
Ia mengemukakan bahwa Gubernur Papua sudah memikirkan hal jauh-jauh hari, begitu juga MRP, DPRP dan beberapa bupati di papua. Namun faktanya tidak ada perdasus dan regulasi atau kebijakan tegas di Papua seperti yang diterapkan di Balli dan beberapa daerah yang dinilai sudah berhasil terhadap pembatasan penduduk.
Untuk itu, ke depan, Laurenzus meminta agar membangun sinergitas antara lembaga dan dengan berbesar hati untuk mengambil solusi mengantisipasinya. Sebab kehadiran mereka bisa mencajadi ancaman bagi masyarakat Papua. “DPR Papua sudah berfikir jauh terhadpa pembatasan penduduk, termasuk Gubernur dan MRP,” katanya.
Ia berharap dengan kehadiran anggota DPR Papua yang baru bisa masuk dalam rumusan baru, baik itu penggunaan miras, penggunaan senjata. “Ada beberapa kebijakan yang menjadi prirotas nanti. Jangan sekarang pasti ada kebijakan yang harus kita prioritaskan,” pungkasnya. [loy]
Copyright ©Papua Satu "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar