 |
| Koran berita Cenderawasih Pos, edisi 4 Mei 2019. Tampak gambar Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda di dampingi Sekretaris ULMWP, Rex Rumaike saat menyerahkan Petisi Rakyat Papua kepada Ketua Decolonisasi PBB, tahun 2017 di New York. Foto: (ULMWP for Cepos). |
“Petisi itu merupaka suara kolektif rakyat papua yang selama ini menuntut referendum yang di motori oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiwa Papua (AMP) dalam kurun waktu hampir 15 Tahun ini, yang menyampaikan aspirasi rakyat lewat demo, baliho di jalan – jalan, tapi karena PBB dan Indonesia tidak bisa mendengar, maka suara kolektif dari rakyat Papua melalui KNPB dan AMP itu masuk di dalam petisi ini lewat lembaga resmi ULMWP untuk menyampaikan hak politik orang Papua kepada PBB, maka kami bukan segelintir orang tapi seluruh masyarakat Papua,” katanya.
Benny Wenda menegaskan bahwa perjuangan petisi ini bukan berbicara perjuangan yang baru dimulai tetapi telah melewati proses yang panjang dengan memakan jumlah korban, tenaga, pikiran maka siapapun dia tidak bisa hanya sembarang berbicara tanpa memahami proses perjuangan masyarakat Papua hingga level internasional saat ini.
“Apa bila petisi itu di angap propaganda maka mengapa Marinus Young dan Pemerinta Indonesia selama ini harus mempersoalkan petisi itu di Human RIght High commissioner dan Committee Decolonisasi?” ujarnya kepada Cenderawasih Pos melalui sambungan telepon selulernya, Senin, (3/6).
Baca ini: PBB Masih Tunggu Indonesia Beri Akses ke Papua
Ia mengatakan orang Papua saat ini sudah harus berbicara di level internasional bukal lagi berbicara di level nasional atau lokal, maka ULMWP tidak pengarus dengan komentar pemerintah dan segilintir orang karena dalam mempejuangkan kemerdekaan pasti ada tantangan dari dalam maupun luar.
“Pesitisi itu suarah Rakyat Papua Barat murni yang benar – benar menentang Pepera 1969 yang penuh dengan rekayasa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Petisi ini tuntutanya hak menentukan Nasip Sendiri kepada Badan PBB,” katanya.
Ia mengatakan Indonesia sudah tidak lagi bisa menyangkal petisi tersebut karena telah sampai kepada PBB. “Suarah Rakyat sudah sampai di PBB Indonesia tidak bisa menyangkal lagi,” katanya.
Banyak peristiwa menyangkut pelanggaran HAM kolonialisasi dan berbagai peristiwa yang terjadi di Papua yang selama ini ditutupi telah berhasil diketahui dunia internasional dan melalui petisi ini PBB sudah dapat mengetahui jelas persoalan Papua saat ini.
“50 tahun selamnya PBB tidak pernah mendegar suara kolektif rakyat yang mau merdeka namun sekarang PBB mendengar langsung suarah kolektive Rakayt Papua langsung baik itu di menyangkut Dokolonisasi maupun Human Right High commission di Geneva dan New York,” katanya.
Benny mengakui bahwa ia telah menyerahkan Petisi Rakayt Papua kepada Ketua Decolonisasi 2017 di New York yang juga ketua Decolonisasi yang lama Tahun 2017 Inpendet hand Deliver Tuan Rex Rumaike Pengacara International for West Papua dan dirinya di New York.
Benny Wenda pun menolak adanya anggapan dari pemerintah Indonesia dan Marinus Yaung yang berangapan bahwa organisasi ULMWP yang kepentingan segelintir orang di luar negeri, karena menurunnya pergerakan ini merupakan jawaban doa dari masyarakat Papua dan sudah mendapat dukungan dari Negara Pasifik dan lima negara merdeka anggota PBB.
“ULMWP Adalah Organisasi Politik Bangsa Papua yang sekarang. Secara resmi menjadi observer di MSG dan di Akui oleh 5 negara merdeka angota PBB dan Indonesia termasuk didalamnya, apa lagi negara Vanuatu memberikan Kantor Resmi ULMWP dan menjadi Ko Sponsor
Baca ini: Jubir ULMWP: Standing Position ULMWP Jelas, Gereja Perlu Mendukung
Bahkan dengan sejumlah komentar oleh pemerintah Indonesia membuktikan adanya ketakutan dari bangsa Indonesia karena pergerakan orang Papua tidak hanya terkekang di tanah Papua tetapi sudah terus meluas ke dunia internasional dengan dukungan yang terus mengalir, untuk itu pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat Papua untuk terus mendoakan perjuangan ULMWP berama pejuang-pejuang lainnya yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Jika Tuhan kehendaki ada waktu di mana kita harus lepas dari negara Indonesia, Rakayat Papua mari kita terus berdoa,” paparnya,
Sebelumnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaa papua barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).(oel).
Copyright ©Cenderawasih Pos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar