Operasi Militer di Nduga, Pemuda dan Mahasiswa: Kami Ingin Hidup Tanpa Teror

Buletinnusa

Demo mahasiswa dan pemuda Papua di halaman gedung DPR Papua, Kamis (19/7/2018) mendesak penarikan pasukan keamanan dari Kabupaten Nduga - Foto: Arjuna Pademme.

Jayapura -- Mahasiswa dan pemuda Papua yang tergabung dalam solidaritas ratapan kemanusiaan Alguru di Kabupaten Nduga melakukan demo damai di halaman gedung DPR Papua, Kamis (19/7/2018), mendesak penarikan pasukan keamanan Polri dan TNI dari kabupaten itu.

Koordinator aksi, Remes Ubruangge mengatakan, selain meminta segera menarik anggota Polri dan TNI dari Nduga, pihaknya juga meminta pemerintah segera bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi Keamanan warga sipil di wilayah itu.

"Kami ingin hidup di negeri kami tanpa teror. Kini masyarakat Alguru berduka. Tidak aman, meninggalkan rumah dan tempat tinggalnya," kata Remes Ubruangge dalam orasinya.

Dalam aksi itu, mahasiswa dan pemuda menyampaikan beberapa pernyataan sikap di antaranya, mendesak Presiden Jokowi menghentikan operasi militer di Nduga, mendesak Presiden mencopot, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan Panglima TNI karena telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di Nduga.

Mendesak presiden membuka akses pekerja HAM independen ke Nduga untuk mendapat fakta, membuka akses bantuan kemanusiaan di Nduga, serta mendesak pemerintah Australia, Inggris, Belanda, dan negara lainnya menghentikan bantuan militer kepada Polri dan TNI.

(Baca ini: ULMWP : TPN-PB dan Aparat Keamanan Indonesia Tak Boleh Korbankan Warga Sipi)

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang menerima massa bersama anggota DPR Papua, Ruben Magai, Emus Gwijangge, Gerson Soma, Laurenzus Kadepa, Nason Uti, Elvis Tabuni, Yohanis Ronsumbre mengatakan, sejak peristiwa di Nduga pihaknya sudah menyurati berbagai pihak agar menarik semua pasukan di wilayah itu.

DPR Papua menurutnya, akan terus mendesak pihak terkait hingga kehidupan masyarakat Nduga kembali normal.

"Kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan. Trauma lama tak boleh terjadi lagi. Kami merasakan apa yang kalian rasakan, karena kami juga anak asli Papua," kata Wonda.

Ia mengatakan, ini bukan hanya tanggung jawab anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Nduga, namun semua anggota parlemen Papua.

Aksi demo damai itu disaksikan wakil ketua Komnas HAM RI, Sandra Moniaga, anggota Komnas HAM RI, Munafrizal Manan dan kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey. (*)

Baca ini: (Simion Surabut: Perundingan Bagi West Papua atau Indonesia?)


Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com