 |
| Pemilik ulayat yang berada di Lapangan Jawa. |
Rupanya pemalangan dengan menggunakan janur itu sudah berlangsung satu minggu. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke sebesar Rp 17 miliar.
Perwakilan keluarga, Yonathan Yogi Mahuze kepada Metro Merauke Kamis (27/9) mengatakan, awalnya pemilik ulayat menemui pimpinan LPP RRI sekaligus meminta pembayaran. Hanya saja, disarankan bertemu dengan pemerintah setempat agar dapat diselesaikan.
“Beberapa kali kami bertemu Bupati Merauke, Frederikus Gebze dan Sekretaris Daerah (Sekda), Daniel Pauta meminta dilakukan pembayaran, Hanya saja, dijanjikan untuk menunggu dan bersabar,” katanya.
Dikatakan, sebelum Lapangan Jawa digunakan untuk pelaksanaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, pihaknya masih sempat bertemu bupati.
“Saat itu dijanjikan setelah pelaksanaan HUT, akan diselesaikan. Setelah menunggu, tak ada tindaklanjut. Lalu saya bertemu bapak bupati kembali, tetapi jawaban untuk bersabar dan tetap diselesaikan,” ujarnya.
Oleh karena hanya dijanjikan, keluarga bersepakat melakukan pemalangan dengan memasang sasi dan tak boleh dilakukan aktivitas di Lapangan Jawa.
“Kurang lebih satu minggu kami berada disini. Pagi sampai sore tidak ke mana-mana. Hanya malam pulang dan tidur di rumah. Esoknya kembali lagi,” katanya.
Diakui jika sampai sekarang, belum ada perwakilan pemerintah datang menemui mereka sekaligus membicarakan secara baik-baik kapan proses penyelesaian.
(Lihat ini: Masyarakat Adat Marind Kembali Berunjuk Rasa)
Menyoal tuntutan ganti rugi, Yogi mengaku, awalnya Rp 37 miliar. Namun diturunkan hingga Rp 17 miliar. Harga dimaksud sudah final dan tak ada tawar menawar lagi.
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar