 |
| Benny Wenda, Pemimpin Kemerdekaan Papua dan juga selaku ketua ULMWP. |
Saat ini dunia sedang menyaksikan meningkatnya krisis di wilayah Nduga sebagai hanya satu contoh dari situasi HAM yang memburuk di West Papua [Papua]. Sudah waktunya bagi presiden Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan nyata dan kepedulian yang tulus terhadap hak asasi manusia dengan menarik militer Indonesia dari seluruh penjuru Papua, sebuah negara di bawah pendudukan Indonesia yang ilegal.
Keadaan darurat hak asasi manusia ini mencapai tingkat kritis, dengan lebih dari 500.000 [lima ratus ribu] pria, wanita dan anak-anak telah terbunuh seperti yang disebut oleh para ahli sebagai genosida. Di bawah pendudukan Indonesia yang ilegal, West Papua telah menjadi negara yang paling termiliterisasi di Pasifik.
Korban terbaru genosida ini adalah warga desa Papua yang tidak bersalah, terbunuh dalam serangan militer Indonesia di Nduga pada awal bulan ini [Desember 2018], yang telah menyebabkan lebih dari 1.500 warga Papua telah melarikan diri ke hutan untuk mengungsi.
Cukup sudah. Dari tahun 1960-an hingga saat ini, kehadiran personel militer Indonesia di West Papua adalah dan selalu ilegal. Tanggung jawabnya sekarang adalah presiden Indonesia untuk melakukan hal yang benar dengan menarik semua pasukannya dari West Papua agar proses perdamaian yang sejati dapat dimulai.
 |
| Orang Papua bangga dengan akar budaya mereka, yang terus-menerus memprotes atas terjadinya genosida [di Papua], setengah juta orang Papua telah dibunuh oleh pemerintah Indonesia. Mereka yang melukis tubuh mereka dengan bendera “Bintang Kejora” Papua Barat yang melambangkan kemerdekaan mempertaruhkan nyawa mereka; banyak yang terbunuh ketika memperlihatkan bendera Bintang Kejora. |
Tanggung jawabnya sekarang adalah dengan presiden Indonesia untuk melakukan hal yang benar dan menarik semua pasukannya dari West Papua agar proses perdamaian yang sejati dapat dimulai.Kebenaran dan kenyataan West Papua dan sejarah bagaimana kita secara ilegal dan curang diduduki oleh Indonesia tidak bisa begitu saja tetap tersembunyi dari mata dunia lagi.
Sekaranglah saatnya kematangan sejati ditunjukkan dan untuk dibahas referendum. Jika Presiden Joko Widodo benar-benar percaya pada prinsip-prinsip demokrasi, ia akan memungkinkan rakyat West Papua untuk secara demokratis menentukan nasib kita sendiri sesuai dengan hak dasar kita untuk menentukan nasib sendiri.
Semakin jelas bagi semua pihak dan di mata masyarakat internasional bahwa satu-satunya cara yang sah untuk menangani keluhan lama dan berhasil mengakhiri konflik di Papua adalah agar pemerintah Indonesia menyetujui ULMWP untuk mengadakan referendum ini. sebagai suara yang diawasi secara internasional [Internationally Supervised Vote for West Papua] tentang masa depan West Papua.
Sebagai badan perwakilan yang diakui secara internasional untuk rakyat West Papua, ULMWP berkomitmen untuk upaya damai sepenuhnya dalam memastikan solusi damai abadi untuk krisis di West Papua. Sekarang saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan juga dan setuju untuk juga bekerja menuju solusi yang sama dan asli.
Sebagai ketua ULMWP saya juga menyerukan Misi Pencari Fakta Hak Asasi Manusia PBB untuk dikirim ke West Papua, untuk menyelidiki keadaan hak asasi manusia dan untuk membantu mengidentifikasi rekomendasi utama dalam mengatasi situasi tersebut. Semua aktor negara Indonesia yang relevan harus bekerja dengan pejabat PBB yang relevan dengan kunjungan ini dan tidak boleh menghalangi atau dengan cara apa pun menghalangi misi vital mereka.
Pesan dari orang-orang Papua jelas: Waktu hampir habis, kita perlu intervensi internasional segera. Setidaknya tiga desa telah dikosongkan oleh serangan militer Indonesia dalam beberapa hari terakhir dan ratusan pengungsi West Papua sekarang menghadapi kesulitan yang parah, tidak dapat pergi ke kebun mereka untuk mendapatkan makanan.
Pesan dari orang-orang Papua Barat jelas: Waktu hampir habis, kita perlu intervensi internasional segera.Dengan larangan media asing Indonesia pada Papua Barat masih ada, kebutuhan untuk investigasi dan paparan internasional menjadi semakin penting. Dengan meningkatnya pembunuhan di luar proses hukum, semakin mengkhawatirkan bahwa pemerintah Indonesia terus memblokir upaya internasional untuk mendokumentasikan apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat.
Ini adalah situasi yang sangat serius. ULMWP mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan trauma, rasa sakit dan penderitaan semua yang terkena dampak, tidak hanya di Nduga tetapi di seluruh Papua Barat. Di bawah pendudukan Indonesia, Papua Barat menjalani seluruh hidup mereka dalam trauma dan mati dalam trauma. Situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk.
Karena itu, secara ringkas, atas nama ULMWP saya memanggil Presiden Indonesia untuk:
- Segera menarik semua personil militer Indonesia dari West Papua untuk memulai proses menuju perdamaian di negara ini.
- Segera setuju dengan ULMWP dalam menerapkan proses referendum sebagai cara mengatasi akar penyebab konflik, memenuhi persyaratan PBB tentang resolusi konflik damai di West Papua yang membahas hak kami untuk menentukan nasib sendiri.
- Mengorganisir Misi Pencari Fakta Hak Asasi Manusia untuk dikirim ke West Papua untuk menyelidiki dan mendokumentasikan situasi hak asasi manusia dan untuk membuat rekomendasi kunci bagi semua pihak dalam menangani hak asasi manusia di West Papua.
Benny Wenda
Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP)
Posted by: Admin
Copyright ©Sfbay View "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar