 |
| Jhon Tabo (Wilfet Siagian/detikcom) |
"Saat Gubernur dilantik oleh Presiden RI, dirinya telah mengucapkan sumpah dan janji pejabat negara, yakni kami akan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sehingga jika dilihat dari pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe sangat berbeda dari janji dan sumpah jabatan tersebut dan telah memprovokasi masyarakat Papua sehingga seakan-akan membuat Papua ini tidak lagi aman melainkan selalu menimbulkan kekacauan di mana-mana," ujar Jhon Tabo kepada wartawan saat ditemui di kediamannnya, Jl Angkasa Distrik, Jayapura, Minggu (23/12/2018).
(Simak ini: Kemdagri Kecam Gubernur Papua soal Tarik TNI-Polri dari Nduga)
Jhon mengatakan bahwa kehadiran TNI-Polri di Kabupaten Nduga bukan karena atas kemauan mereka, melainkan karena ingin menyelamatkan warga Papua dari kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan Kabupaten Nduga merupakan wilayah yang sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"TNI-Polri adalah alat negara yang bekerja untuk mempertahankan kedaulatan negara sesuai dengan sumpah dan janji prajurit serta protap kerjanya. Pekerjaan TNI-Polri adalah pekerjaan yang sangat mulia," kata Jhon.
Kasus penembakan di Nduga, tambah Jhon, adalah masalah berskala internasional setelah pembantaian warga sipil yang telah berjuang mengabdikan diri untuk membangun Tanah Papua.
"Saya minta kepada pemerintah agar segera menangani masalah Nduga ini dengan cepat dan tidak perlu mendengar aksi-aksi protes dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena mereka punya banyak kepentingan politik. TNI dan Polri segera lakukan penindakan kepada pelaku pembunuh masyarakat sipil di Nduga karena mereka adalah pahlawan pembangunan," ujar Jhon.
(Baca juga: HYU: Lukas Enembe Turun dari Jabatan Gubernur Papua, karena Tidak Mampu Mengelola Papua dalam Bingkai NKRI)
Jhon sangat menyayangkan tidak ada adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah Nduga dan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan kasus Nduga tersebut. Malah menurutnya para pejabat pemerintah itu memberikan pernyataan yang mendukung TPN-OP.
"Seharusnya seorang pejabat pemerintah tidak membuat statement yang seakan-akan menyalahkan TNI-Polri. Padahal kehadiran TNI-Polri di Nduga adalah untuk melindungi masyarakat dari kekejaman KKB," tegasnya.
Sebelumnya, Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019.
"Saya sebagai Gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal," katanya setelah mengikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura, Kamis (20/12), seperti diwartakan Antara.
Menurut dia, permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab, dan masyarakat Nduga.
"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga)," ucapnya kala itu. (fjp/fjp)
(Baca juga: Enembe Terancam Dicabut dari Posisi Gubernur Papua)
Copyright ©Detik "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar