 |
| Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi. (ist) |
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan TNI-Polri yang berada di Kabupaten Nduga karena akan mengganggu masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru.
“Kodam Cenderawasih tidak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga, karena hari raya bukan jadi alasan menarik prajurit dari penugasan. Kami sudah terbiasa merayakan hari raya di daerah penugasan seperti di gunung, hutan, tengah laut atau dimanapun kami ditugaskan. Kami yakin Tuhan Yang Maha Tahu akan kondisi itu,” kata Aidi di Jayapura, Jumat (21/12/2018).
(Baca Juga: Gubernur Papua: Kami Sulit Meredam Tuntutan Papua Mardeka)
Menurutnya, kehadiran aparat TNI-Polri di Kabupaten Nduga karena ada sekawanan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) membantai secara keji warga sipil tak berdosa di wilayah itu.
Dari 25 pekerja PT Istaka Karya (Persero) yang dibantai KKSB, 4 orang di antaranya sampai sekarang belum diketahui nasibnya.
“Bapak Gubernur, Ketua DPRP, dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, pernahkah saudara membayangkan perasaan duka keluarga korban yang hingga kini terus menanyakan kabar keluarga mereka yang hilang? Sekarang kalian meminta kami menghentikan pencarian. Dimana hati nurani saudara? Bayangkan jika itu terjadi pada saudara,” ujar Aidi.
Ia mengingatkan bahwa bukan kehadiran aparat TNI-Polri yang membuat warga di Kabupaten Nduga atau di daerah lain di Indonesia ketakutan, tapi tindakan pelanggaran hukum yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
KKSB telah terbukti mempersenjatai diri secara ilegal dan melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Ini berarti siapapun yang berada di daerah itu bisa menjadi sasaran kekejaman kelompok itu.
“Mempersenjatai diri secara ilegal saja sudah salah dan sekarang aparat keamanan diminta untuk meletakkan senjata meninggal daerah penugasan yang jelas terjadi pelanggaran hukum berat. Ingat, TNI-Polri yang bertanggung jawab terhadap keamanan di negara ini, jika kami meninggalkan daerah itu maka negara akan dianggap melakukan pembiaran,” papar Aidi.
(Baca Juga: Gubernur Papua: Jang Ko Bilang KKB, Mereka itu Pejuang Kemerdekaan Papua)
“Jika Lukas Enembe dan Yunus Wonda adalah betul pemimpin yang peduli dengan warganya, maka yang seharusnya disampaikan bukan meminta aparat TNI-Polri ditarik, tapi mendesak Egianus Kogoya dan pengikutnya untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Aidi menambahkan.
Mengenai perayaan Natal dan Tahun Baru yang dijadikan alasan, kata Aidi, aparat TNI-Polri bisa merayakan dengan warga di Distrik Mbua, Yal, dan Yigi. Aidi mencontohkan pada 9 Desember lalu, ketika Danrem 172/PWY Kolonel Inf Jonathan Binsar Sianipar mengikuti ibadah yang dipimpin Pendeta Nataniel Tabuni di Gereja Kingmi di Distrik Mbua.
“Usai ibadah, Danrem 172 sudah berbicara di hadapan umat bahwa kehadiran aparat TNI-Polri hadir di situ untuk melakukan pengamanan, dan tidak bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat. Melalui dialog dengan warga di gereja diketahui bahwa KKSB yang datang ke situ bukan warga Distrik Yigi, Yal, dan Mbua,” ujar Aidi.
(Baca Juga: Forum Lapago Jogja: Rakyat Korban, TPNPB dan TNI Jangan Jadikan Wilayah Sipil Sebagai Arena Perang)
Aidi menjelaskan bahwa masyarakat di Kabupaten Nduga tidak perlu takut dengan kehadiran aparat TNI-Polri karena yang dicari adalah pelaku pembantaian warga sipil di Nduga. Kehadiran aparat juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan KKSB kembali ke daerah itu.
“Kami TNI-Polri bukan datang untuk menakut-nakuti apalagi membunuh warga di Nduga. Tapi yang kami cari hanyalah anggota KKSB yang telah membantai warga sipil di sana. Jadi kalau mereka tidak bersalah, untuk apa takut dengan aparat,” ucap Aidi.
Sehari sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyampaikan hal senada menanggapi desakan Gubernur Enembe dan DPRP agar aparat TNI-Polri ditarik dari Kabupaten Nduga.
“Saya tegaskan bahwa TNI dan Polri adalah alat negara, dan negara wajib untuk melindungi masyarakat dari gangguan agar tercipta situasi yang aman, tenteram, dan tetap kondusif,” kata Kamal pada Kamis (20/12/2018), yang dilansir dari laman antarapapua.com. (Mas)
Copyright ©Hai Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar