HYU: Lukas Enembe Turun dari Jabatan Gubernur Papua, karena Tidak Mampu Mengelola Papua dalam Bingkai NKRI

Buletinnusa

Ketua Gercin NKRI Hendrik Yance Udam (HYU).

Jayapura -- Persoalan Papua telah final dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pepera (penentuan pendapat rakyat ) pada tahun 1969 yang difasilitasi oleh PBB dan telah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Itu berarti Papua secara berdaulat masuk dalam Bingkai NKRI, dan sekarang saatnya kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Ini disampaikan oleh Hendrik Yance Udam Ketua Umum GERCIN NKRI dalam Press releasenya (19/12).

Di papua ada 7 wilayah adat dan terdiri dari dua ratus lebih suku-suku asli papua yang mendiami tanah Papua. bahwasanya tujuan mendirikan sebuah negara itu adalah untuk mencapai kesejahteraan. pertayaan saya adalah seandainya Papua didorong untuk merdeka dan keluar dari NKRI oleh oknum elit politik dan antek asing yang adalah pengejar kekuasaan semata, apakah papua akan sejahtera dan aman? Saya yakin tidak, sebab yang akan terjadi adalah perebutan kekuasaan semata dan akan menyebabkan kesenjangan serta konflik ditengah masyarakat meluas dan berkepanjangan tegas Hendrik atau biasa disapa HYU ini.

(Baca ini: Gubernur Papua: Jang Ko Bilang KKB, Mereka itu Pejuang Kemerdekaan Papua)

Untuk itu Kami meminta kepada Gubernur provinsi Papua Lukas Enembe S.IP untuk segera melakukan komunikasi dengan semua stekholder yang ada di Papua baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, serta TNI/Polri untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua khususnya terkait krisis Nduga berdarah yang mengakibatkan para pekerja jalan Trans Papua di tembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), ungkap HYU

Selain itu dalam kondisi seperti ini kiranya pimpinan daerah dapat mengeluarkan pernyataan yang santun dan menyejukan sehingga dapat menenangkan situasi di Papua yang lebih harmonis bukan malah membuat pernyataan kontradiktif yang dapat menyebabkan perpecahan serta menimbulkan benih konflik baru lagi di Papua, kata HYU

Kami tidak sependapat dengan pernyataan Gubernur Papua yang mengatakan bahwa persoalan Nduga adalah persoalan Orang Papua minta Merdeka dan KKB itu para pejuang kemerdekaan yang kemudian pernyataan ini dimuat oleh beberapa media lokal maupun nasional dan dilain sisi Wakil Gubernur mengutuk keras kejadian tersebut ketus HYU.

(Simak ini: Sikap Gubernur Port Moresby dan Seruan Peninjauan Referendum atas West Papua)

Sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah seharusnya dapat mencari solusi strategis dalam menyelesaiakn persoalan-persoalan di Papua bukannya mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif yang akan menimbulkan banyak perspektif di masyarakat dan kiranya ini dapat menjadi perhatian serius semua pihak untuk dapat menahan diri berkomentar terkait kondisi kekinian Papua Tegas HYU yang juga putera asli Papua ini.

Baca juga berikut ini:

1. Ini Klarifikasi TNI Terkait Permintaan Gubernur, DPRP, MRP Menarik Pasukan TNI-Polri dari Nduga
2. Wakil Gubernur Kutuk Pelaku Penembakan Karyawan Jembatan di Nduga

Copyright ©Kumparan | Seru Indonesia sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com