 |
| Gubernur Papua Lukas Enembe (batik biru) saat berbincang dengan wartawan, di Gedung Negara Jayapura - Foto: Alex. |
Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan keberadaan perusahaan daerah itu juga diharapkan bisa menjadi lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun kontrak karya.
"Jadi agenda kami tahun depan, selain melanjutkan sidang APBD induk, akan ada penetapan beberapa regulasi non APBD, di antaranya perubahan struktur pemerintah dan terkait pendirian perusahaan daerah," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (29/12/2018).
Agar berjalan maksimal, pihaknya akan mempersiapkan peraturan daerah yang mengatur hak-hak pemerintah provinsi Papua, seperti galian golongan C, air permukaan, alat berat, royalti dan lain sebagainya.
"Semua ini nantinya akan diatur dalam peraturan daerah, yang mana sebelum sidang lanjutan berlangsung, kami menetapkan itu lebih dulu karena akan menjadi lampiran IUPPK dan kontrak karya," ujarnya.
Selain itu, akan ada beberapa peraturan daerah untuk pemerintah provinsi Papua. Sebab, dengan adanya perubahan struktur organisasi pemerintah, maka otomatis seluruh APBD 2019 mengikuti Perdasi atau Perdasus tentang perubahan struktur.
"Jadi walaupun saat ini kami mengikuti RAPBD tahun lalu, tapi dalam perjalanan gubernur akan membuat peraturan gubernur menyangkut perubahan itu, termasuk penempatan pejabat," kata Enembe.
Dia menambahkan, nantinya 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil perampingan akan di isi oleh pejabat eselon II yang memenuhi syarat, karena sebelumnya akan mengikuti seleksi atau uji kompetensi, sehingga nantinya orang-orang yang memimpin benar-benar berkualitas.
"Yang tidak mendapat kesempatan otomatis jabatannya berakhir, karena dalam seleksi terbuka akan ada tim yang menilai," ujarnya. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar