"Inflasi IHK Provinsi Maluku pada November 2018 tercatat 0,87 persen (month to month/ mtm) lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya 0,47 persen (mtm)," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi di Ambon, Senin (10/12).
Peningkatan inflasi pada bulan November 2018, lanjutnya, utamanya karena peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, sementara kelompok bahan makanan mengalami deflasi.
Dengan demikian sampai dengan November 2018, inflasi IHK Provinsi Maluku tercatat 2,18 persen (year to date/ytd) atau secara tahunan sebesar 2,64 persen (yaer on year/yoy).
"Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan merupakan faktor utama pendorong inflasi Provinsi Maluku pada November 2018," ujarnya.
Kelompok ini mengalami inflasi 3,61 persen (mtm), atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 1,02 persen (mtm).
Bambang mengatakan, meningkatnya inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada sub kelompok transpor, utamanya pada komoditas angkutan udara yang mengalami inflasi sebesar 26,41 persen (mtm).
"Angka inflasi tersebut lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya sebesar 6,78 persen (mtm)," ujarnya.
Naiknya harga tiket angkutan uadara, lanjutnya, antara lain dipicu oleh meningkatnya permintaan seiring penyelenggaraan dua kegiatan besar di Ambon, yaitu pesta paduan suara gereja (Pesparani) tingkat Nasional dan Bomboo Internasional Music Festival, meningkatnya kebutuhan tiket angkutan udara untuk haru raya Natal dan Tahun baru dan pengurangan frekuensi penerbangan pada rute tertentu oleh beberapa maskapai.
Sementara itu, kelompok bahan makanan tercatat masih mengalami deflasi pada November 2018.
Pada November 2018 kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,40 persen (mtm)lebih dalam dibanding deflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,85 persen (mtm).
Deflasi pada kelompok bahan makanan disebabkan oleh deflasi pada sub kelompok sayur-sayuran dan sub kelompok ikan segar yang tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 4,75 persen (mtm) dan 1,98 persen (mtm).
Dia mengatakan, deflasi sub kelompok bumbu-bumbuan disebabkan oleh turunnya harga kangkung dan pepaya muda. Deflasi pada sub kelompok ikan segar terjadi karena pasokan ikan segar yang cukup melimpah di pasar.
Hal ini didukung oleh konsistensi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk berkoordinasi dengan perusahaan pengelolaan ikan (UPI) untuk menyetorkan 10 persen dari hasil tangkapan ikan ke pasar Maluku.
Deflasi pada kelompok bahan makanan tertahan oleh inflasi pada komoditas buncis akibat kurangnya pasokan buncis.
Dia mengatakan, menjelang Natal dan Tahun baru Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Provinsi Maluku pada tanggal 19 November 2018 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) guna menentukan langka strategis untuk mengantisipasi inflasi.
"Rapat diikuti oleh seluruh perwakilan TPID kota dan kabupaten di Maluku," ujarnya.
Beberapa upaya pengendalian inflasi yang akan dilaksanakan meliputi pengawasan terhadap ketersediaan /kecukupan pasokan bahan pokok.Pengawasan terhadap ketersediaan pasokan bahan pokok, terutama beras di tingkat Distributor dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku bersama Kementerian Perdagangan.
Ditingkat Provinsi, pasokan beras telah dipastikan aman oleh Bulog Divre Maluku dan Maluku Utara, yaitu cukup untuk konsumsi tiga bulan kedepan.
Selain itu, Bulog secara konsisten akan melakukan operasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga kestabilan harga beras.
Selanjutnya, setiap TPID kota dan kabupaten juga telah merencanakan kegiatan pasar murah.
Dia mengatakan, TPID Maluku secara konsisten bersinergi dengan satgas pangan dalam melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok.
"Dalam Rakorda tersebut TPID Maluku telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan menghimbau agar maskapai penerbangan tidak menaikkan harga tiket melebihi 10 persen dari rata-rata harga tiket angkutan udara," ujarnya.
Bambang mengatakan, kedepan inflasi Maluku secara keseluruhan tahun 2018 diperkirakan tetap berada pada sasaran inflasi, yaitu 4,0 persen kurang lebih satu persen (yoy).
Kantor Perwakilan BI Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh OPD Pemerintah provinsi Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/kabupaten se-Maluku Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku agar tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar