Departemen Luar Negeri AS: Penahanan, Intimidasi dan Diskriminasi di West Papua

Buletinnusa Laporan hak asasi manusia oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) tahun 2019 telah merinci satu litani pelanggaran yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap rakyat West Papua. Penangkapan para pendukung penentuan nasib sendiri, intimidasi terhadap pers dan rasisme terhadap penduduk asli Papua hanyalah sebagian dari masalah yang didokumentasikan dalam laporan tersebut.

Departemen Luar Negeri AS, kepala kegiatan diplomatik AS yang bertanggung jawab untuk memantau isu-isu hak asasi manusia di seluruh dunia, mencatat "laporan polisi untuk sementara menahan orang-orang karena berpartisipasi dalam demonstrasi damai dan kegiatan non-kekerasan lainnya yang mengadvokasi penentuan nasib sendiri, khususnya di provinsi Papua dan Papua Barat".

Yanto Awerkion dibalik jeruji besi, 22 November 2017.

Satu kasus khusus yang dicatat Departemen Luar Negeri adalah bahwa aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yanto Awerkion, dipenjara selama 10 bulan pada 2017, laporan tersebut merinci, "karena keterlibatannya dalam mengorganisir suatu acara [...] untuk mengumpulkan Tanda tangan Papua menyerukan referendum kemerdekaan Papua ". Petisi ini mengumpulkan 1,8 juta tanda tangan dan diserahkan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Januari 2019. Yanto ditangkap kembali dalam sebuah serangan baru-baru ini dan ia kembali berada di balik jeruji besi hari ini.

Laporan tersebut mendokumentasikan banyak tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi: Suara Papua, sebuah sumber berita online, misalnya, 'diblokir pada 2016 karena "konten negatif,"' dan Departemen Luar Negeri mencatat bahwa 'peraturan pemerintah melarang tampilan bendera Bintang Kejora di Papua.

Serangan pemerintah Indonesia pada hak atas kebebasan berekspresi untuk Aliansi Mahasiswa Papua, KNPB, Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP), dan Gerakan Papua Merdeka semuanya dicatat dalam laporan.

LSM yang beroperasi di Papua menjadi sasaran 'pemantauan, pelecehan, gangguan, ancaman, dan intimidasi' pemerintah, dan 'aktivis menerima pesan telepon yang mengancam dan melaporkan pelecehan terus menerus oleh polisi setempat', menurut laporan tersebut.

Pada satu titik, Departemen Luar Negeri A.S. merinci pelanggaran berat dan luas terhadap hak budaya, sosial dan ekonomi penduduk asli Papua Barat:

Masyarakat adat, terutama di Papua dan Papua Barat, mengalami diskriminasi, dan ada sedikit peningkatan dalam menghormati hak tanah tradisional mereka. Kegiatan penambangan dan penebangan, banyak di antaranya ilegal, menimbulkan masalah sosial, ekonomi, logistik, dan hukum yang signifikan bagi masyarakat adat. Pemerintah gagal mencegah perusahaan, seringkali berkolusi dengan militer dan polisi setempat, melanggar batas tanah masyarakat adat. Orang Melanesia di Papua, yang kebanyakan beragama Kristen, mengutip rasisme endemik dan diskriminasi sebagai pendorong kekerasan dan ketidaksetaraan ekonomi di wilayah tersebut.

Laporan tersebut, yang berasal dari sekutu internasional Indonesia yang telah lama mendukung pendudukan kolonial Indonesia, memberikan bukti lebih kuat tentang genosida yang dilakukan terhadap tanah dan orang Papua.

Laporannya dapat dibaca secara lengkap di sini.


Copyright ©ULMWP site | State.gov "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com