Dalam pernyataan yang dipublis melalui situs resmi ULMWP (23/03) itu berisikan tentang seruan kepada seluruh rakyat West Papua dan solidaritas masyarakat internasional untuk menyikapi pendudukan ilegal Indonesia di Papua dan secara bersama serentak melakukan aksi mobilisasi untuk menuju referendum kemerdekaan bagi West Papua (Papua).
Berikut ini adalah pernyataan yang dikeluarkan ULMWP pada hari Selasa 26 Maret, dan diterjemahkan secara bebas oleh redaktur, silahkan simak;
Boikot Pemilu Indonesia dan Mobilisasi Umum untuk Referendum!
Sebagai badan perwakilan rakyat West Papua dan semua kelompok perjuangan West Papua, Gerakan Bersatu untuk Pembebasan West Papua (ULMWP) secara resmi menyatakan pemboikotan pemilihan presiden dan pemilihan umum Indonesia pada 17 April 2019. Sebagai Ketua ULMWP, saya menyeruhkan semua orang Papua dan yang bersimpati dengan orang Papua untuk memboikot pemilu pada April mendatang. Kami tidak menginginkan penguasa kolonial Indonesia yang baru - kami menginginkan kebebasan [merdeka, untuk red] kami.
Kami telah mencoba berpartisipasi dalam pemilihan tuan kolonial sebelumnya - tetapi kami masih terbunuh, disiksa dan didiskriminasi setiap hari. Alih-alih memainkan permainan imperialis, ULMWP menyatakan 5 April 2019 sebagai hari aksi global untuk West Papua: Mobilisasi Umum untuk Referendum.
Ketika kami terus berduka atas krisis Nduga dan banjir di Sentani, saya mendesak semua orang saya di West Papua untuk bergabung bersama dan berkumpul bersama dalam semangat persatuan untuk upaya ini. Bersama-sama, kita akan bersatu untuk tujuan bersama kita menentukan nasib sendiri dan menegaskan bahwa referendum kemerdekaan adalah satu-satunya solusi untuk West Papua. Di seluruh dunia, di mana pun ada kelompok pendukung West Papua, saya mendesak semua orang untuk bergabung dalam solidaritas dan menggalang hak kita untuk referendum pada aksi 5 April.
5 April menandai peringatan berdirinya Nieuw Guinea Raad (Parlemen Nasional West Papua). Pada tanggal 5 April 1961, Kerajaan Belanda dan komunitas internasional secara resmi mengakui kedaulatan kami, hak untuk menentukan nasib sendiri dan demokrasi.
Dengan harapan dan kebanggaan, kami, orang West Papua, ingat ketika Parlemen Nasional kami diluncurkan. Enam bulan kemudian, pada 19 Oktober, pemimpin terpilih dan perwakilan kami memberi tahu dunia bahwa:
Kami, orang Papua, menuntut posisi kami sendiri, setara dengan negara-negara bebas dan di jajaran negara-negara ini kami, orang Papua, ingin hidup dalam damai dan berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dunia.
Kita dipenuhi dengan sukacita ketika kita mengingat kata-kata ini, namun kita dipenuhi dengan kesedihan ketika kita ingat bahwa hanya dua tahun kemudian, negara kita diserang oleh Indonesia. Kami orang West Papua tidak dapat dan tidak akan mengambil bagian dalam pemilihan kekuatan pendudukan. Kami akan selalu menolak upaya pemerintah Indonesia untuk menjajah West Papua.
Tahun ini menandai peristiwa yang jauh lebih signifikan bagi rakyat West Papua daripada pemilihan Indonesia mana pun: peringatan 50 tahun yang disebut Act of Free Choice.
Undang-undang palsu ini menandai proses pendudukan ilegal Indonesia di West Papua. Undang-undang ini, yang dijanjikan kepada kita oleh PBB sebagai tindakan penentuan nasib sendiri untuk semua orang Papua, namun yang terlibat hanya 1.022 orang yang dipilih, dan dipaksa di bawah ancaman kematian untuk menyatakan dukungan mereka terhadap pemerintahan Indonesia. Undang-undang itu bukan tindakan penentuan nasib sendiri yang murni - itu adalah kebalikannya [Act of No Choice, red]. Pendudukan Indonesia yang terus menerus di West Papua sampai saat ini adalah penipuan.
Pada 2017, 1,8 juta orang Papua sudah memilih menandatangani, dengan tangan, Petisi Rakyat West Papua yang sangat bersejarah yang menyerukan referendum kemerdekaan, suatu tindakan penentuan nasib sendiri. Ini adalah suara nyata dari orang Papua, tidak seperti paksaan yang dilakukan Indonesia dengan memilih 1.022 orang pada lima puluh tahun yang lalu.
Pemilihan ini bukan untuk rakyat Papua - mereka untuk Indonesia. Saya menyerukan kepada rakyat West Papua, entah itu kaya maupun miskin, pegawai negeri atau pekerja biasa, militer atau sipil, dari desa hingga kota, untuk memboikot pemilihan umum secara damai pada 17 April. Kami tahu apa yang kami inginkan, yaitu - kebebasan kami [merdeka, red]. Saya meminta Anda semua untuk mempersiapkan referendum kemerdekaan yang tidak terhindarkan dan mengintensifkan perjuangan melawan pendudukan Indonesia. Kami menghormati hak Indonesia untuk mengadakan pemilihan di wilayahnya sendiri, tetapi kami akan menentang pemilihan penjajah ketika mereka dipaksakan pada kami.
Pada tahun ini, peringatan 50 tahun pendudukan ilegal West Papua, kemudian orang Papua masih menderita setelah banjir di Sentani, membiarkan Aksi Global untuk Referendum menjadi katalis [katalis positif; mempercepat reaksi] untuk perjuangan West Papua, guna menyatukan semua kelompok dan individu di seluruh dunia untuk nyatakan kesamaan menuju referendum. Mari kita bersatu dalam kesatuan, untuk perdamaian, keadilan dan untuk kemerdekaan West Papua.
Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Benny Wenda
Ketua ULMWP
Posted by: Admin
Copyright ©The ULMWP official site "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar