"Kami tidak mengetahui adanya keterlambatan pembayaran gaji ratusan guru dan biasanya dibayarkan oleh pihak mana, apakah Disdikbud atau BPKAD, tetapi yang jelas mereka harus memperhatikan transferan gaji para guru secara periodik," kata Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Saadiah Uluputty di Ambon, Senin (18/3).
Pembayaran gaji secara periodik dan tepat waktu sangat dibutuhkan para guru agar tidak menganggur konsentrasi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Menurut dia, keterlambatan pembayaran gaji ratusan guru di kecamatan Salahutu jangan sampai menurunkan kualitas para guru yang berujung pada terganggunya pelayanan pendidikan di Maluku Tengah.
Saat ini, kata Uluputty, guru-guru sementara fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Maluku, namun bila hak-hak mereka belum dibayarkan akan mempengaruhi tugas dan fungsi sebagai pengajar dan pendidik.
"Yang dikhawatirkan, para guru ini akan berpikir untuk mencari alternatif lain guna menutupi kebutuhan hidup mereka sehingga mengganggu proses belajar mengajar, khususnya di kecamatan Salahutu," tandas Saadiah.
Salah satu ujung tombak pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan adalah guru.
Sehingga kesejahteraan guru harus diperhatikan agar pendidikan di Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah bisa terus berkembang.
Untuk diketahui, ratusan guru di Kecamatan Salahutu, pulau Ambon, mengeluhkan pembayaran gaji dari Disdikbud Maluku Tengah yang biasanya ditransfer ke rekening mereka melalui bank.
Biasanya gaji ratusan guru ini telah ditransfer ke rekening melalui PT. Bank Maluku-Maluku Utara setiap tanggal 7 bulan berjalan.
Tetapi untuk Maret 2019, ternyata hingga Senin (18/3) gaji ratusan guru ini belum juga ditransfer ke rekening masing-masing guru tanpa alasan yang jelas.
"Kami merasa heran kenapa bisa terjadi keterlambatan seperti ini dan kalau pun terlambat tentunya bisa dipahami, namun harus dijelaskan alasannya supaya bisa diketahui," ujar sejumlah guru.
Mereka menduga keterlambatan pembayaran gaji akibat Disdikbud Maluku Tengah ingin mengembalikan proses pembayaran lewat uptd Salahutu dan tidak lagi melalui bank agar bisa mendapatkan jatah preman.
Para guru yang meminta identitasnya tidak disebutkan ini juga menduga gaji mereka sengaja diperlambat dalam proses pembayarannya, karena nantinya gaji 13 dan 14 pada 2019 akan dibayar melalui uptd Salahutu dan tidak melalui bank, sehingga mereka menolak wacana tersebut. (MP-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar