 |
| Ahmad Belasa |
"Selain proyek pembangunan alun-alun MTQ, pembangunan SMP 45 di atas lahan klien kami yang sudah sekitar 80 persen juga akan kami bersihkan," kata kuasa hukum pemilik lahan, Ahmad Belasa di Ambon, Minggu (21/10).
Alun-alun MTQ yang sementara dikerjakan oleh kontraktor bernama Arnes Kapitan senilai Rp9 miliar ini karena Kabupaten Buru akan menjadi tuan rumah penyelenggara MTQ tingkat provinsi tahun 2019.
Menurut dia, kliennya punya lahan berdasarkan akta jual beli tahun 1991, sehingga Pemkab Buru mau menggunakan lahan seluas dua hektar tersebut untuk tiga kepentingan di dalamnya.
Yang pertama adalah proyek MTQ tingkat provinsi yang akan berlangsung di Kabupaten Buru sebagai tuan rumah penyelenggara, kemudian proyek pembangunan SMP 45, dan Pemkab akan menggunakan lahan tersebut sebagai ruang terbuka hijau.
"Dari bulan Agustus 2018, Pemkab sudah menggunakan lahan itu setelah menghubungi pemilik lahan dengan memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Belasa, SH untuk mengurusi proses penjualan dengan membuat sebuah surat perjanjian perikatan yang menghubungkan pemilik lahan dengan pemda selaku pihak pembeli," ujarnya.
Namun perjanjian ini selama 27 hari tidak ditandatangani Pemkab, dalam hal ini diwakilkan kepada Asisten II, Abas Pellu dan Kabag Pertanahan, Muhammad Rada.
Perjanjian itu sudah dibuat dengan Bupati Ramli Umasugy pada September 2018 dan Bupati menyatakan akan melakukan pembayaran, karena surat perjanjian yang dibuat tanggal 24 September ini harus dibayar lunas oleh Pemkab.
Tetapi Pemkab kemudian tidak mau menandatangani surat perjanjian perikatan antara pemilik lahan dengan Pemkab yang diwakilkan oleh Asisten II dan Kabag Pertanahan.
"Akibatnya saya sempat melaporkan mereka ke Polres Buru dengan dasar penyerobotan lahan, sebab aktivitas pembangunan sudah dilakukan dan Polres memediasinya," kata Ahmad Belasa.
Sehingga Pemkab Buru menandatangani surat perjanjian perikatan yang dalam suratnya menyebutkan menunda dan memberikan ruang kepada Pemkab untuk membayar lunas lahan tersebut tanggal 20 Oktober 2018.
Ternyata sampai dengan jatuh tempo, Pemkab Buru tidak mau membayar lahan dengan alasan yang disampaikan Kabag Pertanahan bahwa ada komplain dari pihak lain atas lahan dimaksud.
Sedangkan komplain yang diajukan itu juga tidak jelas bukti-bukti konkritnya seperti apa yang ditunjukan kepada Pemkab.
"Secara hukum, kenapa Pemkab Buru berani menandatangani surat perjanjian perikatan di atas meterai Rp6.000, karena kita punya akta jual beli yang diterbitkan tahun 1991," tandasnya.
Karena pekerjaan yang tidak beres yang dilakoni Asisten II dan Kabag Pertanahan sehingga lahan ini kemudian ditunda proses pembayarannya atau tidak dijadi dibayar.
Meski sudah dilakukan mediasi tetapi mereka tetap beralasan tidak berani membayar, sementara lahannya sampai sekarang masih tetap digunakan seperti pembangunan sekolah sudah rampung sekitar 80 persen dan pembangunan alun-alun MTQ berupa pondasi dan penimbunan yang juga sudah masuk ke lahan kliennya.
"Proyek sekolah itu adalah swakelola dan nilai anggaran Rp1,3 miliar sedangkan proyek alun-alun MTQ yang ditangani Arnes Kapitan senilai Rp9 miliar, tetapi proyek ini tidak bisa jalan lagi dan yang bersangkutan terancam rugi karena kontrak kerjanya sudah dibuat," kata Ahmad.
Dia menduga ada permainan yang dilakoni Asisten II bersama Kabag Pertanahan sehingga muncul persoalan lahan yang merugikan, baik kontraktor maupun pemerintah daerah.
"Kami inginkan Bupati tahu bahwa kerja Asisten II dan Kabag Pertanahan Pemkab Buru seperti apa di lapangan," tegasnya.
Bupati Buru juga perlu mengevaluasi kinerja kalau bisa memberhentikan kedua pejabat ini karena menghambat proses pekerjaan di Buru dan hambatannya bukan pada Dinas PU atau LPSE, tetapi ada pada masalah lahan yang dokumen hibahnya diduga kuat dipalsukan.
Sebab Kadis PU sudah melakukan pelelangan tender baik proyek alun-alun MTQ dan yang lainnya, tetapi dipertanyakan dokumen hibah yang dilampirkan dalam dokumen pelelangan oleh kedua pejabat ini diduga bermasalah.
Sehingga dimintakan kepada Kejaksaan untuk terlibat bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pertanahan yang ditangani oleh mereka karena kerjanya tidak beres.
Dia juga meminta kepada DPRD agar tidak tinggal diam dan membentuk pansus menggunakan hak politiknya melakukan identifikasi terhadap beberapa lahan bermasalah yang dalangnya adalah Asisten II dan Kabag Pertanahan. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar