"Selama berlangsungnya perhelatan pesta demokrasi, Maluku kerap kali dicap tidak aman oleh Bawaslu pusat, padahal faktanya selama ini berbanding terbalik dan justru menjadi salah satu daerah paling aman di Indonesia," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Sabtu (9/3).
Pernyataan Kabid Humas disampaikan mewakili Kapolda Irjen Pol Royke Lumowa dalam dialog publik dan launching Gerakan Jempol Pintar yang dilaksanakan Badko HMI Maluku-Maluku Utara.
"Kemarin Kota Tual berada di peringkat pertama yang tidak aman, sementara Provinsi Maluku di urutan kedua tidak aman secara nasional untuk pelaksanaan pesta demokrasi," ujarnya.
Namun kalau mau jujur saat pilkada kemarin, baik di Kota Tual maupun Provinsi Maluku secara keseluruhan justru berada pada level yang paling aman jika dibandingkan dengan daerah lain.
Keamanan penyelenggaraan pemilu selama ini tercipta bukan karena semata-mata kehebatan Polri, TNI, Bawaslu, dan KPU saja namun juga peran aktif seluruh elemen masyarakat dan bangsa di daerah ini.
Masyarakat Maluku secara sadar dan ikut merasa bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga setiap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, kerap berlangsung aman, damai, dan lancar.
"Prediksi orang boleh mengatakan daerah kita adalah yang paling tidak aman, tetapi faktanya adalah terbalik dan terbukti saat pilkada kemarin," tandas Kabid Humas.
Untuk pemilu Presiden-Wapres serta anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi serta kabupaten dan kota 17 April 2019, Bawaslu pusat masih menetapkan Maluku pada urutan empat terawan di Indonesia setelah Papua Barat, Sumatera Barat, dan Yogjakarta.
"Kalau ada orang Bawaslu pusat di sini maka saya akan protes, sebab orang selalu bertanya tidak aman itu modelnya di mana padahal selama pemilu tidak ada kasus sampai bakar-membakar, apalagi sampai saling bunuh," tegasnya.
Maluku justru paling aman dibanding Papua seperti pilkada 2108 kemarin, kondisi kamtibmas di Papua dikletahui bergejolak dan banyak permasalahan.
"Biarlah Bawaslu menilai begitu, yang penting bagi kita pileg dan pilpres nanti harus berjalan aman dan lancar, kemudian Polda juga telah menyiapkan 7.000 personil didukung TNI melakukan pengamanan serta didukung kesadaran masyarakat, mahasiswa, dan OKP," katanya.
Kepolisian Daerah Maluku juga mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama memerangi penyebaran berita bohong atau hoaks maupun ujaran kebencian melalui media sosial, baik selama berjalannya proses pentahapan pemilu maupun dalam kehidupan setiap hari.
Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely mengatakan, pihaknya telah membentuk sturktur yang berada di tingkat kabupaten/kota, panwascam, pengawas desa, serta kelurahan.
"Yang sementara berlangsung saat ini adalah pembentukan pengawas TPS sebanyak 5.525 orang dan akan disebarkan pada semua TPS," katanya.
Strategi ini guna memastikan pemilih benar-benar tinggal atau menetap pada RT/RW di desa setempat dan namanya ada di DPT, dan Bawaslu juga telah membentuk Gakumdu provinsi yang melibatkan Polri dan Kejaksaan Tinggi.
"Kami juga mengajak perguruan tinggi untuk sama-sama melakukan pengawasan secara partisipatif," akui Abdullah.
Sementara ketua Badko HMI, Firdaus Arey mengajak kaum muda untuk sama-sama turun tangan dalam rangka memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai harapan bersama yaitu aman, damai, dan lancar sehingga mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.
"Gerakan Jempol Pintar ini kita buat karena generasi muda milenial punya pengaruh cukup besar dalam proses pemilu," ujarnya.
Dari total jumlah pemilih dalam DPT sekitar 197 juta jiwa, sekitar 34 persen adalah kaum milenial sehingga pemuda punya peran besar dalam kontestasi pemilu. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar