"Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan wilayah kerja yang cukup luas," ujarnya di Ambon, Jumat (18/1).
Karena itu, lanjutnya, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tual yang telah diresmikan uji coba dan bertransformasi menjadi KPP Mikro pada Rabu tanggal 16 Januari 2019 diharapkan mampu melayani dan menjangkau wajib pajak.
Menurutnya, ke depan nanti kalau wajib pajak di Tual semakin meningkat maka dalam mengurus mereka tidak perlu lagi ke KPP Pratama Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku. Apalagi sekarang ini tiket pesawat cukup mahal, maka petugas KPP Pratama Ambon yang akan ke Tual guna melayani.
Ia menjelaskan, pembukaan KPP Mikro Tual bukan masalah targetnya tetapi masalah meningkatkan pelayanan.
Rachmad Auladi mengatakan, kalau bicara target, maka target KPP Pratama Ambon pada 2018 sebesar Rp1,9 triliun dan yang tercapai sebesar Rp1,628 triliun.
Nilai itu juga termasuk dengan KP2KP Tual yang sekarang ini sudah diuji coba menjadi KPP Mikro, karena itu ke depan nanti perkembangannya diharapkan terus meningkat dan akan dijadikan KPP Mikro sesungguhnya dan meningkat lagi menjadi KPP Pratama.
"Kontribusi KP2KP Tual selama tahun 2018 sebesar Rp 165 miliar dari Rp1,628 triliun target yang tercapai KPP Pratama Ambon," ujarnya.
Selama ini di Tual baru tersentuh 36.000 wajib pajak, masih jauh di bawah KPP Pratama Ambon yang tercatat sebanyak 220.000 wajib pajak.
Jadiaa, katanya, uji coba KPP Mikro Tual bukan masalah target saja tetapi lebih kepada mendekatkan diri ke wajib pajak untuk melayani, sebab pelayanan itu bukan hanya membayar pajaknya saja tetapi ada kepengurusan yang lain terutama nasabah bank. (MP-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar