"Kami dari TPID Maluku melakukan hal ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat di daerah ini yang akan bepergian keluar Maluku maupun yang akan masuk ke Maluku dengan mempergunakan jasa penerbangan pesawat udara, sebab belakangan ini atau terhitung sejak bulan Desember 2018 harga tiket pesawat sangat mahal," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Bambang Pramasudi di Ambon, Senin (21/1).
Karena ini, lanjut dia, adalah kebijakan dari perusahaan yang bersangkutan dan yang memutuskan adalah kantor pusat maka kami dari TPID Maluku juga meneruskan kewenangan ini ke pusat yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat yang dibawah Kementerian Perekonomian dan yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
Bambang mengatakan, isu terkait naiknya harga tiket pesawat yang begitu mahal bukan saja terjadi di Maluku tetapi juga di Papua dan Papua Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan hal ini sudah sifatnya nasional maka pihak Kementerian yang akan membicarakannya di level nasional.
"Kalau saya lihat sekarang ini sudah mulai ada perubahan, walaupun belum optimal, harapan kedepan kami memberikan masukan supaya pada saatnya nanti bukan pada waktu kebutuhan lagi tinggi, dan perlu dikoordinasikan lagi harga tiket ini sehingga tidak membuat harga terus meningkat disaat sepi," ujarnya.
Itu harapan kami dari TPID, lanjutnya, jadi mereka bisa menaikan harga tiket tetapi dampaknya tidak terlalu berat.
Hasil pantauan di beberapa perusahaan maskapai penerbangan di Ambon, memang sudah mulai terasa ada sedikit menurun hingga mencapai Rp2,8 juta jika dibandingkan dengan yang terjadi pada bulan Desember 2018 dimana harga tiket pesawat mencapai Rp4 juta, bahkan Rp5 juta yang dianggap cukup tinggi. (MP-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar