Ketua ULMWP Mengutuk Tindakan Keras Indonesia Terhadap Kebebasan Kerekspresi

Buletinnusa

Seorang perempuan aktivis Papua Merdeka di depan Polisi yang menghadang demonstrasi damai rakyat West Papua.

PERNYATAAN, Edisi 11 Januari 2019

Pada 25 Januari, saya, sebagai ketua United Liberation for Movement West Papua (ULMWP), yang dipimpin atas keberanian dan semangat rakyat West Papua, menyampaikan petisi bersejarah kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, di Jenewa.

Petisi ini membawa 1,8 juta suara orang Papua, yang menghadapi penangkapan, pemenjaraan, dan penyiksaan untuk menandatanganinya. Tidak pernah dalam sejarah ada petisi yang ditandatangani oleh 70% dari total populasi [Orang asli Papua, red] suatu negara berhasil mencapai tingkat tinggi PBB. West Papua berbicara kepada dunia yang bersatu di belakang hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan menyerukan referendum kemerdekaan dari Indonesia.

Ketua ULMWP, Benny Wenda dan Petisi Referendum West Papua yang diserahkan Kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB.

Sejak itu, pendudukan Indonesia berusaha mati-matian untuk menghancurkan semangat orang Papua melalui penangkapan, intimidasi dan penindasan. Ini adalah merupakan sikap para penjajah bereaksi ketika kita secara damai menggunakan hak-hak kita, ketika kita menandatangani petisi atau demonstrasi.

Baru bulan ini, warga Papua di Timika dan Jayapura berkumpul untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Vanuatu atas dukungan mereka selama pertemuan dengan Komisaris Tinggi PBB. Mereka dengan damai berkumpul, memasang spanduk dan merilis pernyataan politik. Di Jayapura, mereka mengadakan pertemuan doa damai.

Orang Papua ketika berkumpul, sering dihadapkan dengan pelecehan dan taktik menakut-nakuti. Keamanan Indonesia berusaha menghentikan pertemuan itu, dan telah mengejar siapa pun yang terlibat dengan panitia yang mengorganisir petisi.

Pada 15 Januari, kantor Biro Politik ULMWP digerebek oleh polisi, militer, dan intelijen Indonesia. Sepuluh orang ditangkap. Empat orang masih ditahan.

Baru-baru ini kantor KNPB digerebek dan enam aktivis ditangkap. Tiga dari mereka, semua yang terkait dengan petisi, terus dipenjara.

Pada hari Selasa 5 Februari, Komite Aksi mengadakan pertemuan. Polisi Indonesia secara paksa membubarkan pertemuan itu, mengejar mereka yang melarikan diri.

Tindakan rakyat West Papua itu damai dan demokratis. Kami tidak menyembunyikan tuntutan kami, atau keinginan kami untuk kebebasan. Indonesia menampilkan dirinya sebagai negara demokrasi bagi dunia. Akankah demokrasi sejati yang Indonesia maksudkan adalah memenjarakan orang karena menandatangani petisi? Apakah demokrasi sejati yang Indonesia maksudkan adalah menangkap orang karena berkumpul secara damai? Apakah demokrasi sah yang Indonesia maksudkan adalah menyebarkan senjata kimia terhadap warga sipil?

Ini adalah kenyataan pendudukan Indonesia ilegal di West Papua. Saya tahu bahwa tindakan Indonesia bertujuan untuk meneror penduduk West Papua, untuk secara sistematis menghancurkan semangat dan persatuan kita. Polisi dan militer Indonesia ingin menghentikan orang-orang yang mengadakan demonstrasi, bahkan menandatangani petisi. Indonesia tahu bahwa ini adalah alat kami untuk memberi tahu dunia tentang apa yang terjadi pada tahun 1969. Indonesia mungkin mencoba menakut-nakuti kami orang Papua, tetapi Indonesia adalah orang yang takut: takut bahwa kami akan mengungkap 'Act of Free Choice / Pepera' palsu mereka [Indonesia], dan mengekspos ilegalitas seluruh klaim mereka ke West Papua.

Orang Papua masih bersembunyi di semak-semak [pengungsian] Nduga, setelah melarikan diri dari serangan bom dan bahan kimia militer Indonesia. Sekarang 350 anak bersembunyi di Jayawijaya sebagai akibat dari serangan Indonesia. Aktivis Papua masih di penjara. Orang-orang kita masih belum bebas.

Atas nama rakyat saya, dan atas nama orang-orang Papua yang dikejar dan dilecehkan oleh Polisi Indonesia karena memasang spanduk, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah Vanuatu atas dukungan dan keberanian mereka dalam memfasilitasi pertemuan dengan Komisaris Tinggi. Tuntutan dalam petisi adalah tuntutan masyarakat West Papua, mereka bukan tuntutan atau tuntutan pribadi Benny Wenda yang dibuat oleh ULMWP. Mereka adalah tuntutan yang dibuat oleh orang-orang Papua kepada PBB untuk memperbaiki apa yang terjadi pada tahun 1969, untuk memperbaiki noda pada sejarah PBB dengan mengadakan referendum tentang kemerdekaan.

Pemerintah Indonesia harus segera memberikan akses penuh dan tidak terbatas ke West Papua untuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Indonesia harus mengizinkan Organisasi Larangan Senjata Kimia ke Kabupaten Nduga untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia. Indonesia harus mencabut pembatasan represifnya terhadap jurnalis internasional dan memungkinkan mereka menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di West Papua.

Ini adalah tuntutan sederhana, yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh Negara Indonesia. Lalu, mengapa tidak? Apa yang ditakutkan Indonesia?

Indonesia khawatir bahwa memberi dunia akses ke West Papua akan memungkinkan tuntutan kita untuk merdeka, untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, untuk muncul. Indonesia tahu bahwa kita tidak akan berhenti berjuang untuk referendum, pemungutan suara, tentang kemerdekaan. Sudah saatnya Indonesia mendengar panggilan kita, dan memungkinkan kita untuk menentukan nasib kita sendiri.


Benny Wenda
Ketua United Liberation Movement for West PApua


Posted by: Admin
Copyright ©The ULMWP Official site "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com