Referendum Bougainville Terancam Ditunda

Buletinnusa

Presiden Bougainville, John Momis.

Port Moresby -- Referendum Bougainville yang sebelumnya dijadwalkan Juni tahun ini, rencananyaakan ditunda Oktober, menurut informasi dari sumber terpercaya yang diterima Post-Courier.

Menurut sumber tersebut, Komisi Referendum Bougainville (Bougainville Referendum Commission; BRC) yang baru dibentuk, akan berencana menyurati Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill dan Presiden Pemerintahan Otonom Bougainville (Autonomous Bougainville Government; ABG), John Momis, untukmeminta agar tanggal referendum ditunda.

BRC dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, dengan anggota termasuk mantan Sekretaris Negara PNG, Robert Igara, dan Dr. Thomas Webster, akan menulis surat kepada PM Peter O’Neill dan Presiden John Momis. Alasannya, menurut pemahaman Post-Courier, permintaan ini didasarkan absennya struktur dan kapasitas finansial BRC dalam mengatur urusan internal dan menyelesaikan persoalan, serta menyelesaikan laporan resminya kepada setiap pemangku kepentingan mengenai jalan ke depan.

(Baca artikel ini: Petisi Referendum Kembalikan Papua di PBB)

Komisi BRC percaya dengan kerangka waktu baru yang mereka usulkan, komisi itu dapat menyelesaikan semua masalah-masalah genting yang perlu ditangani sebelum pelaksanaan referendum, sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. BRC dikatakan belum menerima sumber daya yang sesuai dan memadai, untuk melakukan mandat hukumnya.

Oleh karena itu, O’Neill dan Momis secara resmi diminta untuk menyetujui penundaan yang diusulkan. Namun tanggal yang baru itu jatuh dalam kerangka waktu resmi yang ditetapkan dalam perjanjian damai dan konstitusi, mengenai pelaksanaan referendum ABG dari PNG.

Persyaratan dan prosedur untuk pelaksanaan referendum itu diatur oleh Perjanjian Perdamaian Bougainville dan Konstitusi. Kedua dokumen itu menetapkan referendum harus diadakan pada tanggal yang disetujui oleh kedua pemerintah, dalam 10 sampai 15 tahun setelah pembentukan Pemerintah ABG. ABG didirikan pada 15 Juni 2005, maka referendum secara hukum harus diadakan dalam jangka waktu lima tahun, antara Juni 2015 dan Juni 2020.

Menurut informasi yang diterima, pengertian mengenai dua opsi yang menjadi pilihan saat referendum nanti, belum sepenuhnya dijelaskan dan dipahami oleh masyarakat Bougainville. (Post-Courier)


Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com