 |
| Warga Distrik Tailarek berujuk rasa di Kantor Bupati Jayawijaya. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi) |
Para warga datang berunjuk rasa menuntut dua kepala sekolah, guru, dan Kepala Distrik Tailarek untuk segera diganti. Sebab tak pernah berada di tempat tugas selama 10 tahun dan itu juga membuat pelayanan pemerintahan distrik, kesehatan, dan pendidikan tak jalan selama 10 tahun.
(Baca ini: Lestarikan Adat Istiadat dan Budaya Suku Sentani Melalui Sekolah Adat Hawe Permai)
Kepala Kampung Pokiek, yang juga Koordinator Pengunjuk Rasa, Lamas Hilapok mengatakan, unjuk rasa ini sebagai ungkapan kepedulian masyarakat terhadap minimnya pelayanan distrik, kesehatan, dan terpuruknya aktivitas pendidikan di daerah mereka.
“Kami berunjuk rasa minta pemerintah segera respon. Sebab pelayanan pendidikan 10 tahun ini tak jalan. Kepala sekolah tak ada di tempat, bahkan dua sekolah, SD Inpres Tailarek dan SD Negri Taila, siswanya dibiarkan begitu saja,” jelas Lamas kepada wartawan usai sampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Selasa, 12 Maret 2019.
Akibat keadaan dan kondisi seperti itu, kata Lamas, pihaknya berasma warga Distrik Tailarek mendesak pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengganti dua kepala sekolah di SD itu, juga para gurunya, termasuk Kepala Distrik Tailarek. “Sebab kepala distrik juga tak pernah ada di tempat dan ulahnya dia membangun sekolah, tapi tak sampai tuntas, makanya sekolah tak berjalan,” katanya.
Bahkan saat ini, kata Lamas, pelayanan pemerintahan distrik juga tak berjalan melayani masyarakat di delapan kampung yang ada di Distrik Tailarek. “Kami harap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan distrik segera diaktifkan kembali,” tuturnya.
(Baca ini: 20 Puskesmas di Jayawijaya Belum Memiliki Dokter)
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua menanggapi aspirasi para pengunjuk rasa. Dia mengatakan, pemerintah segera menggantikan kepala distrik dan para kepala sekolah, serta akan menambah tenaga kesehatan untuk melayan di dua puskemas yang ada di Distrik Tailarek.
“Masalah pendidikan bagi guru yang tak perna aktif akan kita gantikan juga. Pemerintah juga akan meminta pemuda yang sudah sarjana, namun belum kerja maka akan diangkat jadi guru honorer, sehingga bisa bertugas di sekolah di sana. Pergantian para kepala sekolah dan kepala distrik, akan dievaluasi mempertimbangkan usulan anak asli Tailarek yang sudah ASN,” jelas Jhon.
(Baca juga, ini: Mahasiswa Jayawijaya Tolak John Banua Jadi Anak Adat)
Copyright ©Kabar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar