Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra) , M. Thaher Hanubun bersama Plt Kepala PLN Maluku Tenggara, Alex Manuhua dan sejumlah pejabat melakukan kunjungan kerja di Ohoi Rerean, Minggu (3/3) dalam rangka penyerahan surat pernyataan pembebasan untuk pembangunan PLTD (pembangkit listrik tenaga disel) di desa itu.
Siaran pers Humas Pemda Maluku Tenggara yang diterima media ini, Selasa (5/3), menyebutkan rombongan Bupati antara lain Kepala BPDM Maluku Tenggara, J. Mailoa, Kepala Dinas Perikanan, N. Ubro, Kepala Bagian Infrastruktur, Daniel Kusapy.
Selain itu, Kepala Bagian Hukum P.P. Ufie, SH, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, E. Ohoitimur, Kepala Satpol PP, M. Matdoan, S.IP, Kabag Humas dan Protokol (Antonius U. W. Raharusun, S.I.P), Kontraktor, Camat Kei Besar Selatan Barat, dan para Kepala Ohoi.
Kunjungan kerja tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan PLTD yang belum dimulai karena belum ada lahan dari masyarakat.
Dalam pertemuan, Bupati Thaher mengungkapkan adanya laporan bahwa beberapa pihak masyarakat berusaha menghalangi pembangunan sarana air bersih dan listrik, dengan cara merusak pipa air bersih dan menolak pengadaan lahan pembangunan PLTD.
Menurut Thaher, air, listrik, jalan dan kesehatan merupakan masalah penting dalam kehidupan. Karena itu, masyarakat harus membantu PLN dan Dinas Pekerjaan Umum yang menangani air bersih.
Ia menegaskan bahwa PLN tidak menganggarkan dana untuk pengadaan listrik, apalagi untuk PLTD yang kecil kapasitasnya sehingga PLN tidak bisa bayar pembebasan lahan, dan karena itu masyarakat perlu memberikan demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Acara dilanjutkan dengan pernyataan adat dan penyerahan surat pernyataan pembebasan lahan dari masyarakat Ohoi Rerean kepada Pemerintah Daerah.
Bupati juga berpesan kepada kontraktor agar dalam pekerjaan pembangunan PLTD itu melibatkan warga setempat. Kontraktor juga harus memiliki surat keterangan domisili agar pajak bisa masuk ke daerah.
"Jika dalam pemasangan listrik ada kabel yang melewati pohon masyarakat, jangan ada yang melarang, tapi segera hubungi Pemda untuk menetapkan harga ganti rugi pohon yang harus ditebang," katanya.
Jalan antar desa
Bupati Thaher juga menyatakan di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat akan dibangun jalan antar desa. Di Ohoi Rerean akan dibangun talut. Dalam pertemuan, Camat Kei Besar Selatan Barat juga meminta seluruh warga masyarakat di daerah itu untuk membantu memudahkan pemasangan listrik di 13 Ohoi.
"Minta ganti rugi pohon jangan mahal-mahal, agar kerja PLN tidak terhambat," katanya.
Beberapa warga masyarakat ikut memberikan saran dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait instalasi jaringan listrik dan pipa air.
Selesai pertemuan, Bupati Thaher dan rombongan meninjau lokasi pembangunan PLTD di perbatasan Ohoi Rerean dan Ohoi Wafol, kemudian melihat kondisi dua Puskesmas belum layak digunakan di Ohoi Wafol dan Ohoi Fer Baru.
Dalam kesempatan itu, bupati berjanji akan menyelesaikan pembangunan dua Puskesmas tersebut.
"Minggu ketiga atau akhir bulan ini Pemda juga akan menggelar pengobatan gratis di sini," katanya. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar