Victor Yeimo di Jenewa, Sejumlah Isu Papua Diangkat dalam Rangkaian Sidang Dewan HAM PBB

Buletinnusa

Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam sidang Dewan HAM PBB, Jenewa (13/08/2019).

Jakarta -- Isu Nduga dan minoritas Papua diangkat dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-40.

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak aneksasi Indonesia pada 1969 silam.

"Kekayaan alam kami dicuri, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meski tanah kami adalah salah satu tanah terkaya sumber daya alamnya di dunia," ujar Victor dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM PBB yang tertulis dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (13/3).

Tak hanya itu, disoroti pula efek dari operasi gabungan kepolisian dengan militer yang telah menewaskan 25 warga sipil dan ditelantarkannya ribuan pengungsi akibat operasi tersebut.

Baca ini:

1. Ketua ULMWP Bersama Vanuatu Masuk ke PBB, Indonesia Kecam
2. Indonesia Kaget Ketika Ketua ULMWP Hadir dalam Pembahasan UPR Tahunan di PBB

Selain itu, dijadikannya tiga warga Papua sebagai tersangka makar karena menyelenggarakan acara adat 'bakar batu' dan ibadah juga turut disorot dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Victor meminta dukungan negara-negara untuk mendorong Indonesia mengundang PBB berkunjung ke tanah Papua.

"Kami meminta pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat," tegas Victor.

Sejak mendapatkan status otonomi khusus pada 2001 lalu, pendekatan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah terhadap Papua. Pemerintah Jokowi fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 1.066 kilometer. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019.

(Baca ini: Petisi Referendum Kembalikan Papua di PBB)

Jokowi juga menerapkan program BBM Satu Harga yang dijadikan standar nasional demi menurunkan harga BBM di Papua.

Selain itu, transfer dana dari pemerintah juga terus meningkat untuk kedua provinsi Papua. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan sebesar Rp85,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Di luar itu, kedua provinsi juga memperoleh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur. (asr/asr)


Copyright ©CNN Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com