"Keduanya merupakan suatu proyek yang bertujuan memperkuat seluruh perekonomian dan keberadaan hadirnya negara di wilayah timur Indonesia," kata Sri Mulyani di Ambon, Rabu (9/1).
Hadir dalam acara peresmian tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulijono.
Menkeu mengatakan komitmen dari Presiden Jokowi untuk terus membangun Indonesia terutama dari pinggiran dan seluruh pelosok wilayah yang selama ini tertinggal adalah sangat tinggi, tidak hanya dibuktikan dengan kehadiran Presiden, namun juga untuk meyakinkan bahwa seluruh progres atau kemajuan pembangunan betul-betul bisa dicapai.
"Tadi gubernur menyampaikan pentingnya politik pembangunan dan politik anggaran yang bisa menangkap perbedaan yang sangat kaya di republik Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Ada dimensi kontinental yang disampaikan tetapi juga ada dimensi kepulauan dan Menkeu sudah sangat sering mendengar aspirasi tentang provinsi kepulauan untuk bisa direfleksikan dalam politik pembangunan dan politik anggaran.
"Kita sudah mengakomodasikan melalui berbagai macam instrumen untuk bisa menangkan kebutuhan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan yang dari ujung timur hingga ujung barat, utara, maupun selatan," tandas Sri Mulyani.
Semuanya membutuhkan sentuhan maupun perhatian yang penting di dalam membangun secara bersama dan berkeadilan.
Salah satu instrumen yang diharapkan gubernur dari sisi politik anggaran adalah melalui dana transfer daerah yang dalam hal ini akan terlihat dari sisi formula tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk namun juga berdasarkan luas wilayah yang tidak hanya darat tetapi juga laut.
"Kami memahami bahwa Provinsi Maluku dari sisi DAU yang merupakan transfer dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pada masing-masing daerah di Indonesia juga telah mulai mendapatkan kenaikan di tahun 2018 dan 2019 dimana DAU yang ditransfer mencapai Rp1,699 triliun," ujar Sri Mulyani.
Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinya Rp70 miliar 2014 sekarang mencapai Rp234 miliar tahun 2019 dan DAK non fisik meningkat dari Rp231 miliar menjadi Rp649,9 miliar tahun 2019.
Pemerintah juga masih memberikan bantuan dalam bentuk dana bagi hasil yang dibilang gubernur masih ada kekurangan nantinya akan dilihat dari sisi DBH pajak.
Selain itu, di masing-masing kota dan kabupaten di provinsi ini karena jumlah desa yang tertinggal cukup banyak juga mendapatkan transfer dana desa.
"Saya tentu berharap bahwa seluruh anggaran yang tadi disampaikan masih tidak mencukupi tetap bisa digunakan secara optimal juga tentu dikelola secara bersih dan bebas dari korupsi," tegasnya.
Pemerintah juga melihat dana yang berasal dari transfer tadi untuk Menteri PUPR saja menyampaikan berbagai proyek ini adalah proyek yang menggunakan dana APBN dari anggaran kementerian lembaga.
Untuk proyek-proyek di Maluku, sebagian besar didanai melalui surat berharga syariah negara sejak tahun 2015 provinsi Maluku termasuk daerah yang mendapatkan proyek yang didanai menggunakan dana surat berharga syariah negara secara cukup signifikan.
Dari tahun 2015 yang hanya Rp54 miliar untuk pembangunan jembatan Waelata Besar kemudian tahun 2016 meningkat sangat tinggi menjadi Rp481 miliar, jadi hampir sembilan kali lipat untuk rekonstruksi jalan di Maluku dan pembangunan dermaga TNI AL Tawiri yang dimulai secara multi year Rp20 miliar tahun 2016 dan selesai tahun ini.
Tahun 2017 Provinsi Maluku kembali mendapat proyek yang didanai melalui SBSN sebesar Rp386,3 miliar dan tahun 2016 menurun sedikit menjadi Rp226 miliar, sedangkan 2019 akan meningkat lagi menjadi Rp346,6 miliar.
Keseluruhan dana untuk pembangunan sebagian jalan raya, pembangunan infrastruktur pengelolaan sumberdaya air, dan pembangunan kampus-kampus Unpati, IAIN Ambon, dan asrama haji.
"Kami akan memperhatikan apa yang disampaikan gubernur, dan berbagai infrastruktur jalan serta air sudah dibangun dan akses terhadap listrik sudah maka konektifitas dan aksesibilitas semakin baik," katanya.
Sementara Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, pembangunan dermaga TNI-AL Tawiri dilaksanakan secara multi years contrac dengan sumber dana SBSN dilaksanakan dalam tahun anggaran 2017 dan 2018 oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I Provinsi Maluku Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon.
Pelaksananya adalah PT. Brantas Abib Raya dengan nilai kontrak Rp121,13 miliar.
Pembangunan dermaga ini terdiri dari tester darat 20 meter dan laut 30 meter serta panjang dermaga 250 meter x 12 meter dilengkapi berbagai sarana prasarana.
Tujuan pembangunan dermaga ini adalah sebagai bekal pulang-balik bahan bakar, air tawar, bahan makanan, obat-obatan, maupun amunisi, peralatan kesehatan bagi ABK KRI yang sakit, perbaikan peralatan kapal jika terjadi kerusakan kapal, represi ABK seperti olahraga, pesiar, dan siap melayari laut Indonesia.
Kemudian revitalisasi pantai Wainitu berupa pekerjaan pengaman pantai di kawasan Wainitu dilakukan sepanjang 1.346 meter dibangun dari tahun 2015 oleh Balai Wilayah Sungai senilai Rp19,2 miliar.
Proyek ini merupakan bagian dari program Ambon Water Front City zonasi IX dan dilanjutkan dengan peningkatan kualitas pemukiman kumuh di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe (Kota Ambon) pada lahan seluas 7,89 hektar.
Kegiatannya berupa pembangunan ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat seagai prasarana aksesibilitas ke pemukiman maupun ruang interaksi publik bagi masyarakat Ambon.
Revitalisasi ini dilaksanakan oleh satker pembangunan kawasan pemukiman Provinsi Maluku tahun anggaran 2018 dengan pelaksana PT. Nailaka Indah senilai Rp11,317 miliar. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar