Wiranto: Petisi Referendum Papua Itu Sensitif, Harus Hati-Hati dalam Menanggapinya

Buletinnusa

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) dan Menko Polhukam RI, Wiranto (kanan).

Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tak ingin menggubris persoalan petisi referendum kemerdekaan West Papua yang diklaim sudah ditandatangani 1,8 juta orang tersebut.

Ia menyatakan persoalan tersebut tak perlu diperpanjang agar tidak semakin menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Enggak usah diperpanjang, enggak usah diekspose, kalau dieskpose tambah ribut," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (1/2).

Meski demikian, mantan Panglima ABRI itu menjanjikan pemerintah akan merespons persoalan yang terjadi soal petisi tersebut dengan tepat dan tak asal-asalan.

(Baca Ini: Lalui Banyak Hambatan dari Indonesia, West Papua Berhasil Mengajukan Petisi Referendum Kemerdekaan Kepada PBB)

Sebab, kata Wiranto, persoalan petisi tersebut merupakan sesuatu yang sensitif dan harus berhati-hati dalam menyampaikannya.

"Ya, masalah-masalah itu akan kita jawab secara tepat. Saya enggak mau sembarangan ngomong," kata Wiranto.

Wiranto menyatakan kondisi perpolitikan tanah air saat ini sudah mulai memanas jelang Pilpres 2019. Oleh karena itu, ia tak ingin mengeluarkan pernyataan yang berpotensi akan membuat gaduh masyarakat.

"Nanti saja, sekarang ini sudah terlalu ribut, tenang, nanti saja," kata Wiranto.

Petisi referendum digalang oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan telah diserahkan ke Komisi Tinggi Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ULMWP selama ini dikenal gencar memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua.

Petisi itu dibuat oleh pemimpin ULMWP Benny Wenda, alasannya di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Selain itu, pelanggaran HAM di Papua juga tak kunjung diselesaikan pemerintah.

(Baca Juga: Anggota Parlemen Inggris Menyambut Baik Penyerahan Petisi Referendum Kepada Kepala HAM PBB)

Benny menganggap satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah melalui petisi referendum yang ditandatangani oleh hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta masyarakat Papua.

Tanggapan lain

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyatakan pemerintah tak segan melawan dengan senjata jika ada kelompok yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Dia menegaskan pemerintah akan tetap mempertahankan Papua.

"Siapa pun yang mau ambil langkah-langkah seperti separatis, ya, dicegah. Kalau bisa dengan cara diplomatis ya diplomatis, tapi kalau berkeras pakai senjata, ya pakai senjata, tidak ada cara lain," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (29/1).

Akademisi Universitas Cenderawasih, Jayapura, Marinus Yaung menilai pernyataan JK menunjukkan bahwa pemikiran pemerintah terhadap orang Papua tidak berubah.

"Orang Papua kembali emosi karena mindset negara terhadap orang Papua tidak berubah. Bagi kami, itu ancaman Jusuf Kalla untuk orang Papua," kata Marinus kepada CNNIndonesiacom melalui sambungan telepon.

"Jusuf Kalla masih menganggap orang Papua sebagai musuh negara yang harus dihadapi dengan kekerasan senjata," tambahnya.

Marinus juga merespons pernyataan Wiranto yang meminta persoalan petisi referendum Papua tak diekspose lagi. Menurutnya, petisi tersebut sudah terekspose secara internasional. Dia menegaskan informasi tak bisa dibatasi.

(Baca Ini: Rencana Undang Tim Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua 2019, RI Sedang Koordinasikan Jadwal)

Warga asli Papua itu berpendapat Menko Polhukam seharusnya melakukan pendekatan kemanusiaan untuk merebut hati orang Papua. Dialog dengan para tokoh yang terlibat konflik perlu dilakukan, bukan hanya secara formal tapi juga nonformal.

"Menko Polhukam perlu mengutus utusan khusus untuk melakukan pendekatan nonformal dengan aktor perlawanan konflik di Papua," katanya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelummnya menyatakan akan mewadahi keinginan kelompok yang terlibat konflik di Papua untuk menciptakan rasa aman di Bumi Cenderawasih. Dia menyebutnya sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

Meski begitu, Hadi menegaskan pihaknya tak akan berkompromi apabila KKSB justru menginginkan kemerdekaan bagi Papua.

"Keinginan mereka akan kita wadahi, yang penting asal jangan keinginan merdeka itu saja, yang lain akan kita penuhi," kata Hadi saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (31/1).


Copyright ©CNN Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com