"Untuk jaminan asuransi melalui BPAN, sepanjang 2017 realisasi di Maluku sudah sebanyak 8.479 nelayan," kata Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Agus Suherman di Tual, Jumat (23/3).
Agus berada di Tual dalam rangka meninjau Pelabuhan Perikanan Nusantara di kota tersebut yang dijadikan pelabuhan ekspor.
Ia mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus membantu nelayan di Maluku dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka, apalagi daerah ini merupakan lokasi strategis karena potensi ikan yang melimpah.
BPAN merupakan program KKP yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Selain sebagai bentuk kehadiran negara, BPAN juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah dengan cara memberikan hak-hak perlindungan bagi nelayan.
Sebagai salah satu faktor kunci dalam sektor kelautan dan perikanan, kondisi nelayan Indonesia masih belum dapat dikatakan sejahtera. Usahanya sangat dipengaruhi faktor alam sehingga kontiniutas hasil produksi tidak terjamin.
Selain itu, profesi nelayan memiliki risiko cukup tinggi dan dapat mengancam jiwa tatkala dihantam cuaca buruk saat melaut.
"Untuk itulah negara hadir melalui BPAN, untuk memberi jaminan bagi nelayan dan keluarganya," katanya.
Selain bantuan premi asuransi, nelayan di Tual dan Maluku secara keseluruhan juga difasilitasi dengan bantuan permodalan dari BRI.
Menurut Agus, pada tahun 2017 total, realisasi kredit nelayan perikanan tangkap mencapai Rp46 miliar dengan jumlah calon debitur sebanyak 2.413 orang.
"Bantuan itu diberikan untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan komersial," katanya. (MP-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar