Ketua Tim Penilai Kementerian PPN/Bappenas, Eko Wiji Purwanto, di Ambon, Kamis (22/3), mengatakan, Maluku masuk 15 besar nominasi penerima PPD 2018 sehingga perlu melakukan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion - FGD) dan verifikasi lapangan.
"Jadi saat ini merupakan penilaian tahap II, menyusul verifikasi administrasi terhadap 34 provinsi pada 19 - 26 Maret 2018," ujarnya.
PPD ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2011 dan hingga 2017 masih bernama Anugerah Pangripta Nusantara (APN).
Kriteria PPD pada 2018 dinilai dari segi perencanaan dan pencapaian pembangunan.
PPD pada 2018 juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Presiden.
Tujuannya untuk mendorong setiap daerah, baik provinsi, kabupaten/ kota untuk menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.
Selain itu, menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.
Begitu pula, objek dan ruang lingkup penilaian, terdiri dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, inovasi yang dikembangkan, serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.
Eko menjelaskan, penilaian tahap II dengan bobot 30 persen, menyusul tahap I sebesar 45 persen.
Sedangkan, tahap III itu pemaparan di Jakarta dengan bobot 25 persen dijadwalkan pada 16 - 17 April 2018.
Kementerian PPN/Bappenas hanya memberikan PPD masing - masing untuk tiga provinsi, kabupaten maupun kota. Jadi, penilaian di Maluku melibatkan anggota tim penilai dari ITB, Prof. Thommy Firman agar penghargaan yang diberikan tertanggung jawab.
"Kami mengapresiasi Ketua Bappeda Maluku, Anthonius Sihalolo yang penilaian tahap II ini melibatkan stafnya, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Maluku, akademisi, tokoh agama, wartawan, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya," ujar Eko.
Ketua Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho mengapresiasi Maluku masuk 15 nominator penerima PPD pada 2018.
"Rasanya penghargaan bagi Maluku yang saat ini masuk nominasi 15 besar dan idialnya berada di peringkat kedua," katanya.
Anthonius saat menerima pertanyaan dari Prof Thommy mengarahkan dijawab anggota DPRD, pimpinan OPD, akademisi, tokoh agama, wartawan dan pelaku usaha didukung tiga Kabid Bappeda Maluku.
"Saya menginginkan apa yang dikerjakan Pemprov Maluku disampaikan apa adanya agar bila PPD berhasil diraih, maka itu prestasi atas kinerja direalisasikan bagi daerah maupun masyarakat," tandasnya. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar