"Jadi menjelang para mahasiswa hendak menjalani KKN, maka mereka dibekali dengan materi pengawasan sehingga bisa membantu Bawaslu saat Pilkada Maluku, Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres)," kata Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely, dikonfirmasi, Kamis (15/3).
Para mahasiswa setelah selesai melaksanakan KKN, maka mereka wajib membuat laporan pengawasan partisipatif sebagai salah satu persyaratan mendapatkan nilai selama bersama masyarakat.
Dia mengemukakan, terobosan ini merupakan bagian dari mengoptimalkan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan Gubernur - Wagub Maluku, Bupati - Wakil Bupati Maluku Tenggara maupun Wali Kota -Wakil Wali Kota Tual pada 27 Juni 2018 berlangsung sesuai ketentuan perundang - undangan.
Begitu pula, pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota maupun Provinsi, DPR- RI, DPD - RI serta Pilpres 2019.
Kerjasama ini juga menyikapi pengumuman Bawaslu RI terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) berdasarkan riset terhadap 171 daerah yang akan menyelenggarakan PIlkada pada 27 Juni 2018 dengan tingkat kerawanan tinggi.
Provinsi Papua memiliki skor indeks 3,42, Maluku mendapat skor 3,25 dan Kalimantan Barat memperoleh skor indeks 3,04, Tingginya angka kerawanan Pilkada di Provinsi Maluku ditentukan oleh dimensi penyelenggaran, khususnya berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.
"Kami memanfaatkan berbagai komponen yang sebelumnya dikaji dan dipertimbangkan bisa diandalkan untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan Pilkada, Pileg maupun Pilpres mengingat Maluku tersebar di 1.340 buah pulau dengan 92,4 persen dari wilayah Maluku seluas 705.645 KM2 merupakan laut," tandas Abdullah. (MP-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar