"Bila ada sesuatu hal tentang potensi konflik, mari kita bicarakan secara cooling system, jangan sampai terprovokasi dan berujung gesekan, agar situasi kamtibmas di Maluku yang berjuluk bumi raja-raja dan kita cintai ini tetap terpelihara," kata Kapolda di Ambon, Selasa (20/3).
Penjelasan Brigjen Pol Andap Budhi Revianto disampaikan kepada wartawan usai mengikuti acara pelepasan mantan Kapolda Maluku Irjen Pol Deden Juhara di Lapangan Mako Brimob Polda Tantui.
"Saya merasa senang dan bangga mendapat amanah Kapolri untuk bertugas sebagai Kapolda Maluku, dan dalam dinamika pelaksanan tugas ke depan tentu kita harus mewujudkan Maluku yang aman kondusif dan lancar dan semua itu tidak terlepas dari peran serta rekan jurnalis," jelas Kapolda.
Dalam dinamikanya, mantan Kapolda Sultra ini juga telah memerintahkan Dir Ops Polda Maluku dan para kapolres membantu memberikan akses sepenhunya, ketika teman-teman wartawan minta informasi agar segera disampaikan.
Soal kebijakan dan strategi di Maluku, tentunya menyangkut sustenaibel atau keberlanjutan program kebijakan Kapolri adalah profesional, modern, dan terpecaya.
"Untuk menjadi terpercaya, kita harus profesional dan bicara peofesional berarti mampu secara kualitas melaksanakan profesi, modern artinya ada peningkatan dengan berbasis informasi dan teknologi," tegasnya.
Suara rakyat adalah suara Tuhan dan tentu wartawan memberikan masukan kepada polda agar bisa melaksanakan amanah dengan baik di daerah ini.
Pataka Polda Maluku adalah "Salawaku Emarina" artinya mengamankan provinsi Maluku dan dalam konteks sehari-hari selalu dihadapkan pada empat jenis kejahatan diantaranya kejahatan konvensional, transnasional berimplikasi pada kontijensi termasuk juga yang merugikan kekayaan negara seperti penangkapan ikan secara ilegal, pembalakan liar, atau penambangan ilegal.
"Pada saat bersamaan kita juga melaksanakan operasi mantap praja untuk pengamanan pilkada gubernur dan bupati/wali kota, kemudian di bulan Juni kita melaksanakan operasi ketupat, dan minggu depan kita juga melakukan pengamanan Paskah karena masuk dalam agenda statis dan dinamis," jelas Kapolda.
Kemudian Bulan Agustus 2018 sudah melaksanakan pengamanan Pilpres karena kegiatannya sudah dimulai dan pengamanan ini menggunakan sumberdaya yang ada, manusia, keuangan, dan bagaimana melaksanakan tugas.
Tentunya polisi tidak bisa sendiri tetapi bekerja sama dengan segenap unsur TNI, potensi masyarakat, semua terlibat termasuk rekan-rekan media.
Ada tiga pasangan calon gubernur/wagub di Maluku dan bagaimana menjaga netralitas Polri karena berkembangnya isu liar terkait ada kandidat yang merupakan mantan anggota Polri.
"Kita bicara mekanisme pilkada itu sendiri, ada UU yang mengatur tentang pemilu, ada penyelenggara, pengawas pemilu, dan bicara tentang eksistensi Polri berarti peran dan statusnya sebagai anggota Polri," tandasnya.
Sedangkan salah satu calon gubernur Maluku adalah mantan anggota Polri yang notabene sudah pesiun. (MP-6)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar