Hari Lahir Pancasila Sebagai Perekat Perbedaan Didalam Bingkai NKRI

Buletinnusa

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, S. IK. MH

Timika, -- Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, S. IK. MH mengatakan, momentum lahirnya pancasila sebagai wadah untuk mempererat perbedaan didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita sadari bahwa perekat bangsa ini adalah Pancasila," kata Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto ketika ditemui di lokasi pemalangan di jalan Cendrawasih, Sabtu (1/6).

Baca juga: Peringati 1 Mei, Benhur Tommy Mano: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara

Sebab. Kata dia, masyarakat Indonesia sangat heterogen yang mana terdapat 17 ribu pulau yang terbentang dari pulau Sabang di wilayah paling ujung Barat Indonesia dan Merauke yang berada di wilayah paling timur Indonesia, dan terdapat lebih dari 500 suku dan lebih dari seribu lebih bahasa dan ditambah dengan perbedaan keyakinan

"Kita terdiri dari masyarakat yang sangat heterogen, ribuan pulau, suku bangsa dan bahasa daerah terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh samudra dan laut ditambah lagi dengan keyakinan," terangnya.

Baca ini: Pemkab Jayawijaya Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Situs Sejarah Pepera

Melihat perbedaan tersebut, tentunya mempunyai permasalahan tersendiri yang dialami bangsa Indonesia, namun dengan adanya pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan dan bisa menyatukan perbedaan tersebut.

"Disini kompleks masalahnya, dan perekatnya tidak lain adalah pancasila baik satu sampai lima yang saling bertautan," jelasnya.

Salah satu contoh. Kata Kapolres, adanya gangguan keamanan dari luar, seperti adanya kelompok teroris ISIS adanya isu pembentukan negara khilafa, ditambah dengan adanya gangguan dari dalam seperti adanya isu referendum atau melepaskan diri dari NKRI seperti di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Papua.

"Dan ada gangguan internal dan eksternal yang mana gangguan eksternal dari gangguan Isis daj khilafa dan gangguan internal itu dari ada beberaoa daerah yang menginginkan referendum," terangnya.

Baca juga: Di Kota Jayapura, Ribuan Orang Peringati Kembalinya Irian Barat ke NKRI

Oleh sebab itu, memperingati hari lahirnya Pancasila, dirinya mengajak seluruh masyarakat Indonesia terlebih khusus masyarakat Mimika untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan didalam bingkai NKRI, walaupun adanya perbedaan.

"Kembali kita mengetuk pintu hati seluruh masyarakat Indonesia, bahwa meskipun kita berbeda kepentingan, beda suku, daerah budaya tapi kita disatukan dalam bingkai NKRI," ungkapnya. (Ricky).


Copyright ©Pasific Pos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Setelah Otsus Berakhir 2021, Ketua DPR Papua: Apa Rencana Pemerintah Indonesia?

Buletinnusa

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda.

Jayapura, – Kucuran Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Indonesia kepada Provinsi Papua akan berakhir pada 2021. Akan tetapi, hingga kini Pemerintah Indonesia belum memberikan gambaran jelas kebijakan yang akan diambil setelah berakhirnya pemberian dana Otsus untuk Papua.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda mengatakan hingga kini publik di Papua masih menunggu apa rencana Pemerintah Indonesia bagi Papua pasca berakhirnya masa pemberian Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus). “UU Otsus dan Dana Otsus ini tawaran politik (atas) keinginan (orang) Papua (untuk) merdeka, dan (diberikan untuk) mempertahankan Papua dalam NKRI,” kata Wonda, Senin (3/6/2019).

Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Otsus Papua menyatakan mulai tahun 2001 hingga tahun 2021 Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan “penerimaan khusus” yang besarnya setara 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. “Penerimaan khusus” itu dikucurkan terutama untuk memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Papua.

Wonda meminta Pemerintah Indonesia mulai memikirkan kebijakan berikutnya terhadap Papua setelah 2021. Pemerintah Indonesia harus membuat keputusan yang jelas terkait kemungkinan pemberlakuan kewenangan Otsus dan Dana Otsus berlanjut, ataukah hanya memberikan kewenangan Otsus tanpa disertai kucuran Dana Otsus, ataukah ada tawaran lain dari Pemerintah Indonesia. “Kini semua kebijakan dan keputusan ada pada Pemerintah Indonesia,” ujar Wonda.

Wonda mengingatkan para pemangku kepentingan politik di Papua sudah terlebih dahulu menawarkan alternatif kelanjutan Otsus Papua pasca berakhirnya Dana Otsus Papua pada 2021. Sejak 2013, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, DPRP, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP) telah mendorong draft rancangan Undang-Undang Otsus Plus sebagai alternatif kelanjutan Otsus Papua pasca 2021.

Draft rancangan Undang-Undang Otsus Plus itu antara lain menawarkan alternatif kelanjutan Otsus Papua dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dan tegas bagi Pemprov Papua untuk mengelola kekayaan alamnya. Akan tetapi, tawaran alternatif solusi Otsus Papua pasca berakhirnya masa kucuran Dana Otsus itu tidak ditanggapi Pemerintah Indonesia.

“Draf UU Otsus Plus itu sebenarnya bukan masalah anggaran tapi meminta kewenangan lebih. Selama inikan izin perkebunanan, kehutanan, pertambangan dan lainnya dikeluarkan pemerintah pusat. Draf UU Otsus Plus itu 80 persen lebih pada kewenangan,” kata Wonda.

Menurutnya, Pemprov Papua, DPRP, dan MRP menggagas lahirnya draft rancangan UU Otsus Plus karena menilai banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua tidak bisa dijalankan Pemprov Papua. Kewenangan khusus yang efektif dijalankan Pemprov hanyalah mengelola kucuran Dana Otsus.

Draft rancangan UU Otsus Plus juga lahir karena banyaknya amanat UU Otsus yang tidak dijalankan. Wonda mencontohkan upaya berbagai pemangku kepentingan politik di Papua menjalankan amanat pembentukan partai politik lokal, yang tidak pernah ditanggapi Pemerintah Indonesia.

“DPRP telah mengesahkan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Partai lokal sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi, (pemberlakuan Perdasus Partai Lokal terhambat proses) konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang hingga belum ada jawaban. Hingga kini, baru dua amanat UU Otsus yang terlaksana, yaitu pembentukan MRP dan pemilihan anggota DPRP melalui pengangkatan,” kata Wonda. (*)


Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Marinus Yaung: Petisi ULMWP Dapat Berdampak Positif

Buletinnusa

Marinus Yaung, pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih (sebelah kiri) dan Agus Y. Kossay, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) (sebelah kanan). Foto (doc pribadi Marinus Yaung)

Jayapura -- Upaya pimpinan ULMWP, Benny Wenda dengan menyerahkan 1,8 juta petisi ke PBB untuk mencari dukungan guna memperjelas status Papua di dunia internasional mendapat tanggapan dari salah satu pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.

Dosen hubungan internasional ini merasa ragu upaya menarik simpati untuk mendapat dukungan ini akan mulus dan sesuai rencana.

Secara teoritis ia mengatakan diplomasi ULMWP untuk memenangkan opini komunitas internasional agar memberikan dukungan politik bagi penentuan nasib sendiri Papua tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan dalam negeri dari TPN-OPM. 

“Dokumen petisi yang disampaikan Benny Wenda merupakan alat diplomasi dan sekaligus alat propaganda yang lazim terjadi dalam pergaulan antara aktor-aktor hubungan internasional untuk mewujudkan kepentingan masing-masing,” kata Yaung dalam pesannya, Selasa (29/1). 

Ia lantas memberi catatan bahwa untuk bisa meyakinkan masyarakat internasional bahwa petisi ULMWP tidak benar adalah pertama, perilaku prajurit TNI dan Polri di lapangan harus benar – benar berubah dan lebih manusiawi. Pasalnya wajah dan karakter negara Indonesia di mata orang Papua sangat dipengaruhi oleh perilaku anggota TNI dan Polri. Indonesia dinilai orang Papua sebagai pembunuh berdarah dingin karena banyak peluru aparat keamanan yang telah menghilangkan ratusan nyawa orang Papua. 

Kedua, Papua dalam grand design keamanan nasional, tidak boleh dijadikan training ground bagi para prajurit.

“Memang saya sadar bahwa tentara tidak bisa tidur atau istirahat. Tentara harus terus berlatih perang dan setelah Aceh, Timor Timur selesai urusannya, Papua satu-satunya wilayah yang masih bergejolak dan turut mempengaruhi karir seorang prajurit.  Nah mindset Papua sebagai training ground bagi para prajurit untuk perkembangan karir sudah harus diakhiri,” sindir Yaung. 

Lalu ketiga Presiden Jokowi harus menunjukkan komitmen dan political will-nya utk menuntaskan kasus – kasus pelanggaran HAM berat yang masih “mangkrak” di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM RI.

“Minimal satu kasus pelanggaran HAM berat papua seperti Paniai berdarah 8 Desember 2014. Ini perlu dituntaskan melalui pengadilan HAM karena jika itu dilakukan, maka saya yakin petisi ULMWP tidak akan pernah terakomodir di panggung dewan HAM PBB maupun di forum dewan keamanan atau majelis umum PBB,” bebernya. 

Selain itu hal lain yang harus dicari jawabannya oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya adalah kenapa petisi penentuan nasib sendiri bagi Papua itu ada ? Bagaimana dengan pendekatan Jokowi selama hampir 5 tahun, kenapa belum bisa meredam keinginan orang Papua untuk merdeka?.

“Ini juga harus diperhatikan,” pungkasnya. (ade/nat)


Copyright ©Cenderawasih Pos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

KA-ULMWP Wilayah III Domberay Mendesak Dewan Geraja se-Dunia

Buletinnusa

Jubir KA-ULMWP, Zet Tata dan Ketua KA-ULMWP, Wilson Wader.

Oleh: Wilson Wader
(Ketua KA-ULMWP wilayah III Domberay)

Komite Aksi United LiberationMovement for West Papua merupakan ujung tombak dari lembaga resmi perjuangan gerakan pembebasan Papua Barat yang menaungi semua komponen, kelompok maupun organisasi perlawanan diantaranya West Papua National Coalition for Liberation (WPCL), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), dan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) di dalam negeri maupun di luar negeri atau yang dinamakan dengan ULMWP.

Sehingga, kami KA-ULMWP Wililayah III Domberay dengan tegas menyampaikan pandangan polotik ULMWP. Dimana Kami menghargai upaya-upaya yang dilalukan oleh berbagai lembaga-lembaga di Tanah Papua.

Baca ini: Seruan Dialog, Buchtar: Tidak Mungkin ULMWP Merubah Sikap, Terima Kasih KNPB, NGO, LIPI, JDP dan WCC

Namun, terlebih khusus diharapkan kepada lembaga HAM di dan maupun Gereja-gereja di Tanah Papua untuk dapat mendesak Dewan Gereja se-Dunia yang juga adalah anggota Perserikatan Bang Bangsa (PBB) agar mendorong persoalan Papua dalam sidang Majelis Umum PBB atau UNGA.
Dimana, dalam pemungutan suara dapat memenangkan ULMWP sehingga masalah status polotik Papua Barat resmi terdaftar di Komisi 24. Dengan demikian masalah status politik Papua Barat dapat diselesaikan melalui PBB.

Jadi apabila PBB yang menyerahkan status Papua Barat ke tangan Indonesia pada Tahun 1963. Maka PBB juga yang harus mengeluarkan status Papua Barat dari tangan kolonial Indonesia sesuai dengan mekanisme Internasional.

Baca ini: Herman Wainggai: Sebuah Resolusi PBB Lahir Karena Adanya Rekomendasi

kami lebih pada target yang merupakan tujuan diplomasi ULMWP yakni menginternasionalkan masalah status polotik bangsa papua barat di kanca internasional dengan thema ULMWP bahwa “LET’S VOTE WEST PAPUA TO UNGA 2019”.


Copyright ©Papua Barat online "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Pemkab Malra Gelar Upacara Peringati Hari Lahir Pancasila

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2019, dipusatkan di lapangan upacara Makodim 1503 Malra, Sabtu (1/6).

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun sebagai Pembina upacara, membacakan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono menyebutkan Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan. keberagaman kondisi geografis, flora, fauna hingga aspek antropologis dan sosiologis masyarakat hanya dapat dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif.

“Proses internalisasi sekaligus pengalaman nilai-niali Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai negara bangsa yang inklusif dan tidak chauvisi, diperlukan pengelolaan unit kultural dan unit politik secara dialektis,” ujarnya.

Menurut Hariyono, keberagaman yang ada secara alami dan kultural harus dikelola dan dikembangkan untuk membangun 'Tamansari Kebudayaan' yang memungkinkan semua makhluk hidup tumbuh sesuai dengan ekosistem yang sehat dimana Indonesia dan Pancasila adalah rumah kita semua.

"Untuk itu diperlukan kesadaran dan pemahaman untuk saling menghormati, saling bekerjasama, bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kondisi demikian dapat berkembang melalui budaya politik kewargaan yang demokratis. Budaya politik yang tidak menimbulkan ketakutan. Kita Indonesia, Kita Pancasila adalah sosok yang percaya diri, optimis dan penuh harapan dalam menatap masa dengan sebagai bangsa yang maju, adil dan makmur," ungkapnya.

Hariyono menambahkan, melalui peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2019, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi 'politik harapan' dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita semua harus terus menerus secara konsisten merealisasikan Pancasila sebagai dasar Negara, Ideologi Negara dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia, kita bersatu membangun bangsa untuk merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Kita Indonesia, kita Pancasila," tandasnya. (MP-15)

Waspadai Gelombang 6 Meter Di Perbatasan Maluku

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon memberikan peringatan tentang kewaspadaan gelombang mencapai enam meter yang berpeluang terjadi di wilayah perbatasan Maluku pada beberapa hari ke depan karena berbahaya bagi pelayaran rakyat.

"Gelombang mencapai enam meter berpeluang terjadi di perairan selatan Kepulauan Sermata, Kabupaten Maluku Badar Daya (MBD) hingga Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Laut Arafuru bagian barat hingga tengah, Kabupaten Kepulauan Aru yang secara geografis berdekatan dengan Timor Leste maupun Australia," kata Kepala Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon, Ot Oral Sem Wilar, di Ambon, Minggu (2/6).

Gelombang mencapai empat meter berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, Laut Banda, perairan selatan Kepulauan Kei-Kepulauan Aru.

Gelombang mencapai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Buru-Pulau Seram, perairan utara Kepulauan Kei-Kepulauan Aru dan Laut Seram bagian timur.

Ot mengatakan potensi hujan lebat disertai petir berpeluang terjadi di Laut Banda dan Laut Arafuru bagian tengah dan timur

Ia mengatakan adanya awan gelap (Cumulonimbus) di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.

Kondisi cuaca di Maluku ini dipengaruhi adanya pola angin di wilayah utara khatulistiwa umumnya dari timur-selatan dengan kecepatan 3-15 knot, sedangkan di wilayah selatan umumnya dari timur-tenggara dengan kecepatan 3-25 knot.

Oleh karena itu, kata dia, para nelayan diimbau mewaspadai gelombang tinggi tersebut dan hendaknya jangan memaksakan diri melaut dengan mengandalkan armada tradisional.

Armada tradisional tidak kuat menahan kondisi cuaca tersebut, apalagi sewaktu-waktu terjadi perubahan kecepatan angin sehingga memengaruhi tinggi gelombang.

Ot mengemukakan imbauan kondisi cuaca juga disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sembilan kabupaten dan dua kota, termasuk para bupati maupun wali kota.

Oleh karena bila terjadi kondisi cuaca ekstrim, maka Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Ambon berwenang tidak memberikan izin berlayar, bahkan sekiranya dipandang perlu aktivitas pelayaran untuk sementara ditutup sambil menunggu laporan perkembangan cuaca terbaru.

"Para pengguna jasa transportasi juga hendaknya memaklumi bila terjadi penundaan dan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal laut akibat faktor cuaca karena pertimbangan perlunya memprioritaskan keselamatan," kata Ot. (MP-6)

Pemkab Jayawijaya Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Situs Sejarah Pepera

Buletinnusa

Suasana upacara Hari Lahir Pancasila di Distrik Silo Sukarno Doka, salah satu monumen situs sejarah Pepera tahun 1969 di pegunungan tengah Papua. (Foto IST)

Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama TNI-Polri dan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya menggelar upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila pada Sabtu, 1 Juni 2019.

Upacara yang dipimpin langsung Bupati Jayawijaya Jhon R. Banua ini digelar di tempat yang berbeda dari dari biasanya, yakni di Distrik Silo Sukarno Doka. Tempat ini merupakan salah satu monumen situs sejarah Pepera tahun 1969 di pegunungan tengah Papua.

Menurut Bupati Jayawijaya Jhon R. Banua, Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan. Sebab keragaman kondisi geografis, flora, fauna hingga aspek antropologi dan sosiologi masyarakat.

“Hanya dapat dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif, serta proses internalisasi sekaligus pengalaman nilai-nilai pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Jhon.

Jhon juga mengatakan, mengapa upacara peringati kelahiran Pancasila ini bersama TNI-Polri, ASN, masyarakat kali ini sengaja dilakukan ke daerah di luar Kota Wamena, yaitu di monumen situs bersejarah di Distrik Silo Sukarno.

“Hal itu sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada tokoh-tokoh Pepera dan selanjutnya nanti di hari-hari besar yang lain akan dilaksanakan pada tempat berbeda karena masih ada beberapa tugu sejarah di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini,” ungkap Jhon.

Baca Juga: Pangdam XVII Cenderawasih Dinobatkan Sebagai Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua

Menurut Jhon, di Kabupaten Jayawijaya ini ada tiga monumen tugu Pepera, yaitu di Silo Sukarno Doga, Tugu Pepera Kurulu di Kota Wamena, dan Ukumiarek yang ada di Distrik Asotipo.

“Tugu ini juga bukan saja bersejarah bagi masyarakat Jayawijaya, tetapi pada umumnya masyarakat pegunungan yang dulu berada di bawah Kabupaten Jayawijaya. Sebab delapan kabupaten ini sebelum pemekaran, orang-orang tua ini (Silo Sukarno Doga serta yang lain), yang berjuang untuk Pepera di wilayah pegunungan tengah Papua,” jelas Jhon.

Sehingga, kata Jhon, dilakukannya upacara di Silo Sukarno Doga ini untuk mengenang jasa para tua adat pelaku Pepera. “Sehingga, hal ini ASN juga yang belum tahu tempat ini bisa semua jadi tahu, bahwa disini ada patung bersejarah yang perlu dijaga kedepan, agar orang-orang tua sebagai pelaku sejarah ini dihargai generasi muda kita,” harapanya.

Menurut Jhon, akses jalan ketempat seperti ini akan menjadi prioritas pemerintah untuk dibangun. Sehingga langka awal pekerjaaan jalan telah dilakukan dari Distrik Silo Karno, Musatfak, hingga Muai. Sehingga selanjutnya akan di tingkatkan dan diaspal.

Baca Juga: Hentikan Rekayasa untuk Mendegradasi Hak Hidup Orang Balim dan West Papua

Kepala Suku, Alex Silo Doga mengatakan, dirinya mengapresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya dan TNI-Polri atas kepeduliannya kepada situs sejarah ini dengan melakukan upacara di sini. “Ini merupakan situs sejarah Pepera sejak tahun 1960-an. Jadi jika upacara peringatan hari Pancasila disini, jelas sangat benar,” katanya.

Alex yang merupakan salah satu tokoh dan kepala suku besar di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya Lembah Baliem. Alex juga merupakan tokoh yang pertama kali bertemu Sukarno pada tahun 1960-an setelah Pepera, sehingga hari-hari nasional harus juga diperingati disini.

“Kami meminta pemerintah daerah juga tolong perhatikan tokoh-tokoh pejuang yang ada di daerah pegunungan ini, terutama keluarga dan anak cucunya yang tak punya rumah, tolong diperhatikan. Intinya perhatikan kesejahteraannya karena mereka selalu berteriak kepada pemerintah itu karena haus pembangunan,” tutur Alex.


Copyright ©Kabar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com