Baru Waduk Berdaya Tampung 10 Juta Meter Kubik Akan Dibangun di Blora

Buletinnusa -

Wakil Bupati H Arief Rohman.MSi memberikan arahan dalam sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan/waduk Randugunting. (foto: dok-ib)

BLORA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan melaksanakan pembangunan waduk yang direncanakan memiliki daya tampung hingga 10 juta meter kubik di Kabupaten Blora tahun 2018 ini.

Pembangunan akan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dengan mengambil lokasi di Kecamatan Japah dengan membendung Sungai Banyuasin. Tepatnya di Desa Kalinanas yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati.

Untuk membangun waduk atau bendungan besar tersebut, dibutuhkan lahan seluas 241,428 hektare yang terdiri dari lahan milik Perhutani KPH Mantingan dan tanah masyarakat desa setempat.

Agar proses pembebasan lahan berjalan lancar dan tidak ditumpangi kepentingan lain yang bisa memperlambat tahapan pembangunan waduk, Pemkab Blora bersama BBWS Pemali Juana serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov Jateng pada hari Selasa (30/1/2018) kemarin langsung melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi dilaksanakan di Pendopo Kantor Camat Japah dengan dihadiri Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman M.Si, Kepala Bidang Pertahanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov Jateng Endro Hudiyono AP SH MM, Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Pemali Juana Dwi Cahyo Handono Setyawan, Forkompimcam Japah serta warga dari Desa Kalinanas dan Desa Gaplokan.

Perencanaan pembangunan Waduk Randugunting. (foto: dk-ib)

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov Jateng Endro Hudiyono AP SH MM menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk pengadaan tanah waduk atau bendungan yang dinamakan Waduk Randugunting.

“ Ada beberapa tahapan dalam pengadaan tanah ini, beberapa tahapan ini tentu perlu di rembug bersama dengan warga yang nantinya akan terkena pengadaan tanah” jelasnya.

Sementara itu Dwi Cahyo Handono Setyawan Kabid PJSA BBWS Pemali Juana, mengatakan pembangunan waduk atau bendungan ini nantinya akan bermanfaat bagi warga untuk sektor pertanian maupun sektor lainnya.

“Bendungan Randugunting ini merupakan proyek sangat strategis nasional, dan Bapak Presiden sudah merencakanan 65 bendungan se Indonesia termasuk bendungan ini,” imbuhnya.

Dwi Cahyo mengatakan maksud dan tujuan dibangunnya bendungan Randugunting ini untuk menyediakan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air di Blora, Rembang dan Pati dan mengairi daerah irigasi Kedungsapen seluas 630 hekatare yang ada di Rembang.

“Tak hanya memenuhi kebutuhan air, nantinya akan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku yang ada di wilayah Blora sekitar 150 liter/detik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si mewakili Bupati Djoko Nugroho menyatakan dukungannya agar pembangunan Waduk Randugunting berjalan lancar. Menurutnya keberadaan waduk nantinya akan banyak bermanfaat sehingga harus didukung bersama-sama.

“Dengan adanya Waduk Randugunting nantinya wilayah Japah bagian utara memiliki tampungan air sehingga saat kemarau dampak kekeringannya tidak terlalu besar. Pertanian akan tetap jalan, dan bahkan sektor pariwisata bisa tumbuh,” ucapnya. (res-infoblora)

Pemprov Maluku Laksanakan Rakerda Di Desa Ngafan

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda) di desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara pada 30 Januari hingga 2 Februari 2018.

Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Rabu (31/1), mengatakan, Rakerda di desa merupakan gagasan Gubernur, Said Assagaff dan Wagub, Zeth Sahuburua setelah dilantik pada 10 Maret 2014.

Tujuannya, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD maupun pemangku kepentingan lainnya berbaur dengan rakyat sehingga bisa diserap apa sesungguhnya kebutuhan mereka agar bisa diprogramkan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial yang tepat sasaran.

Tidur di rumah rakyat itu secara tidak langsung juga memberdayakan mereka dengan memanfaatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk kebutuhan selama tiga hari di sana.

"Khan para peserta dari masing - masing OPD diberikan SPPD, makanya dengan tinggal di rumah rakyat bisa memberdayakan mereka untuk makan siang maupun malam serta kebutuhan lain sehingga bila kembali dari Pulau Manipa ada uang berputar di sana,"ujar Bobby.

Rakerda di Desa Ngafan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kepemimpinannya dengan Wagub, Zeth Sahuburua yang dipercayakan memimpin Maluku sejak 10 Maret 2014.

"Jadi perlu dievaluasi realisasi dari program - program prioritas yang dilaksanakan maupun menyusun kegiatan strategis ke depan dengan menyaksikan kebutuhan masyarakat secara langsung agar tepat sasaran dan berhasil guna," katanya.

Dia merujuk Rakerda Pemprov Maluku sudah digelar di luar kota Ambon sebanyak beberapa kali, semata - mata untuk mendapatkan data riil tentang kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya dirancang di belakang meja.

"Jadi ini (Rakerda) tidak sekedar untuk jalan-jalan. Jangan ada yang masa bodoh. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil di daerah," tandas Bobby.

Dia mengemukakan, Gubernur, Wagub, Sekda maupun para OPD melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan sehingga ini dinilai strategis dalam menyusun dan menjawab kebutuhan masyarakat agar realisasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial tepat sasaran, berdayaguna serta optimal.

"OPD teknis dikoordinasi Bappeda Maluku telah menginventarisasi masalah di suatu daerah, makanya diputuskan Raker di situ agar dengan kehadiran pemangku kepentingan di sana, maka langsung memutuskan program penanganan," tegas Bobby.

Sebelumnya, Rakerda Pemprov Maluku diselenggarakan di kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (MP-5)

LIPI Ingatkan Banjir Rob Saat Super Moon

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pusat Penelitian Laut Dalam - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPLD-LIPI) mengingatkan masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir pantai agar mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir Rob saat fenomena super blue-blood moon berlangsung pada Rabu (31/1) malam hingga Kamis (1/2) dinihari.

"Kemungkinan bisa terjadi banjir Rob, karena posisi bulan akan sangat dekat dengan bumi dan itu juga mempengaruhi gravitasi bumi. Tentunya juga akan berpengaruh terhadap ketinggian air laut," kata Peneliti PPLD-LIPI Johanis Lekalette di Ambon, Rabu (31/1).

Banjir Rob adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut pasang hingga menggenangi daratan. Hal ini sering terjadi di daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.

Ahli Fisika Oseanografi itu mengatakan normalnya ketinggian air laut pasang adalah 1,2 meter hingga dua meter. Ketika fenomena super blue-blood moon terjadi, ketinggian air laut bisa melebihi ukuran tersebut dan mencapai daratan.

Masyarakat yang bermukim di kawasan hasil reklamasi pantai disarankan agar waspada dengan kemungkinan terjadinya banjir Rob, karena biasanya penimbunan pantai hanya memperhitungkan ketinggian normal air laut pasang.

Kendati demikian, masyarakat tidak perlu panik, karena banjir Rob hanya terjadi selama fenomena super blue-blood moon berlangsung.

"Tidak perlu takut karena memang hanya sebentar. Waspada saja dengan memindahkan barang-barang berharga, sebab kalau sampai banjir tentunya air bisa mengenangi hingga ke dalam bangunan juga," ujarnya.

Super blue-blood moon di Maluku diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 19.30 - 01.00 WIT.

Menurut Johanis, selama fenomena tersebut berlangsung pergerakan arus dan kondisi pasang-surut air laut akan berbeda dari biasanya.

Saat laut pasang, air laut akan cenderung lebih tinggi dari biasanya. Sebaliknya saat surut, air laut akan mengering jauh. Hal itu, kata dia, merupakan sesuatu yang normal.

Terkait itu, ia juga meminta masyarakat menikmati fenomena alam tersebut dan tidak percaya dengan isu yang beredar, bahwa akan terjadi tsunami saat super blue-blood moon berlangsung.

"Tsunami terjadi karena gempa tektonik, kecuali kalau memang terjadi gempa saat fenomena super moon berlangsung," tandas Johanis. (MP-4)

Pelaku Cabul Ibu Kos Divonis 3,5 Tahun

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara terhadap Charles alias Leti, terdakwa yang mencabuli ibu kosnya di Namlea, Kabupaten Buru, pada tahun 2017.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 289 KUH Pidana dan menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun dan enam bulan," kata ketua majelis hakim PN setempat, Esau Yarisetou didampingi RA Didi Ismiatun dan Leo Sukarno selaku hakim anggota di Ambon, Selasa (30/1).

Yang memberatkan terdakwa dijatuhi hukuman penjara karena telah membuat korban merasa malu dan trauma, kemudian terdakwa sempat melarikan diri dari Rutan Namlea selama empat bulan sehingga menghambat proses persidangan.

Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan serta belum pernah dihukum.

Putusan majelis hakim juga sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Buru di Namlea, Wenny Relmasira yang meminta terdakwa dinyatakan bersalah serta dihukum 3,5 tahun penjara.

Menurut jaksa, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang merupakan pemilik tempat kos ketika korban sedang mencuci pakaian.

Namun ketika terdakwa yang menjalani penahanan di rutan dan telah ditetapkan jadwal persidangan pada Juli 2017 berhasil melarikan diri selama empat bulan.

"Akibat perbuatan terdakwa yang lari maka pimpinan di Rutan yang terletak di Jikumarasa itu dinonaktifkan dari jabatannya bersama salah satu kepala seksi oleh Kemenkum HAM," kata jaksa.

Atas keputusan majelis hakim, baik JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap. (MP-3)

Maskapai Garuda Indonesia Buka Rute Ambon - Bau-Bau

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan membuka rute penerbangan rute baru Ambon, Maluku - Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada 7 Maret 2018.

"Kami sesuai jadwal membuka rute Ambon - Bau - Bau pada 7 Maret 2018, setelah mendapat keputusan manajeman dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub terkait kelayakannya," kata Manager Sales dan Marketing Garuda Indonesia Cabang Ambon, Agny Gallus Pratama, di Ambon, Rabu (31/1).

Penerbangan Ambon - Bau-Bau dilayani dua kali dalam satu pekan yakni Rabu dan Minggu menggunakan armada ATR berkapasitas 70 penumpang.

Penerbangan dari Bandara internasional Pattimura Ambon - Bau-Bau dimulai pukul 11.55 WIT dan tiba di Bandara Betoambari, pukul 12.45 WITA.

"Dengan dibukanya rute penerbangan langsung Ambon - Bau-Bau, diharapkan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan berkunjung sana maupun memudahkan warga Bau-Bau pulang ke kampung halaman," ujar Agny.

Dia mengemukakan, pembukaan rute baru ini merupakan upaya pemerintah provinsi serta panyububan masyarakat Sulawesi Tenggara di Maluku.

"Kami saat ini baru bisa mewujudkan pembukaan rute tersebut dua kali satu pekan dulu. Kedepan akan melihat potensi, jika menjanjikan maka penerbangan setiap hari," kata Agny.

Ia mengakui, beroperasinya penerbangan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memaksimalkan konektivitas udara bagi potensi wisata nasional di Sulawesi Tenggara khususnya Wakatobi yang merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional.

Rute Bau-Bau penumpang dapat melanjutkan perjalanan ke Wakatobi terlebih bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan bawah laut, mengingat Wakatobi terkenal dengan "Spot diving yang tersebar luas.

Dia mengemukakan, penerbangan perdana ini pihaknya akan mengundang Pemprov Maluku untuk melakukan kunjungan ke Bau-Bau. Selanjutnya Pemprov Sulawesi Tenggara juga dipastikan akan melakukan kunjungan ke Maluku.

"Masyarakat yang akan melakukan penerbangan ke Bau-Bau dapat memesan tiket karena telah dilakukan penjualan di kantor Garuda, travel agen maupun secara online Traveloka dan sejenisnya," tandas Agny. (MP-5)

BMKG Ajak Warga Ambon Saksikan Gerhana Bulan

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Ambon mengajak warga kota Ambon untuk bersama menyaksikan pengamatan gerhana bulan total.

"Gerhana bulan total akan berlangsung pada Rabu (31/1) pukul 19.48 WIT dan puncaknya pukul 22.29 WIT dan berakhir Kamis (1/2) dinihari, pukul 01.09 WIT, kata Kepala seksi Data dan Informasi Geofisika Ambon, Andi Azhar Rusdin, Rabu (31/1).

Gerhana bulan total di wilayah Indonesia Timur dapat dinikmati lebih dari satu jam.

Karena itu, kita mengajak warga kota Ambon yang ingin menyaksikan langsung silahkan datang ke kawasan Karang Panjang, tepatnya patung Christna Martha Tiahahu.

BMKG Ambon saat ini sedang melakukan persiapan pengujian teropong dan perangkatnya untuk mengamati gerhana bulan yang terdiri dari tiga paket yakni super moon, blue moon dan gerhana bulan total.

Gerhana bulan total yang terjadi merupakan satu fenomena yang sangat langka karena ada tiga paket.

Paket pertama kejadian supermoon yakni posisi bulan mendekat dengan bumi sehingga penampakan bulan akan lebih besar dari seperti biasanya.

Kedua, blue moon yaitu situasi di mana fenomena langka akan terulang lagi pada 2,5 tahun kedepan.

Terakhir adalah fenomena gerhana bulan total, di mana posisi matahari, bumi dan bulan segaris sehingga cahaya matahari terhalang oleh bumi yang harusnya sampai ke bulan.

Ia menyatakan, selain fenomena gerhana bulan total yang patut diwaspadai warga adalah terjadinya air pasang maksimum kurang lebih 1,5 meter.

Air pasang itu akan terjadi di pesisir pantai di Maluku karena posisi, bulan, bumi dan matahari sejajar sehingga mempengaruhi gaya grativikasi.

Sedangkan kondisi cuaca di wilayah Maluku diperkirakan cerah berawan, di mana tingkat ketutup awan 73 persen.

"Kami mengimbau warga yang tinggal di pesisir agar tidak panik dengan fenomena alam tersebuti," tandas Andi. (MP-3)

BPN Maluku Harapkan Regulasi Anggaran Wilayah Kepulauan

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku mengharapkan adanya kebijakan regulasi dari pemerintah dalam menetapkan anggaran untuk program pendataan dan sertifikasi lahan di wilayah perbatasan.

"Teman-teman yang ke daerah carter ketinting saja anggaran perjalanan sudah habis karenanya perlu ada regulasi terkait wilayah kepulauan supaya tingkat kemahalan bisa diatasi untuk masalah transportasi," kata Kepala Kanwil BPN Maluku, Jakonias Walalayo, Ambon, Rabu (31/1).

Penjelasan Jakonias disampaikan dalam rapat kerja dengan pimpinan dan anggota komisi A DPRD Maluku dipimpin Melkias Frans.

Secara struktural, anggaran Kanwil BPN Maluku bersumber dari DIPA APBN.

Hanya saja, tantangan wilayah Maluku bekarakteristik kepulauan, makanya harusnya ada perhitungan anggaran khusus sebagai wilayah yang terdiri dari pulau-pulau terpencil dan minim sarana transportasi.

"Alokasi anggaran, angka pastinya saya lupa tetapi masalahnya adalah sewa transportasi. Namun, bagaimana pun kita harus menyesuaikan demi pelayanan masyarakat Provinsi Maluku yang jadi perhatian BPN," ujarnya.

Untuk program sertifikasi wilayah terluar, BPN fokus ke wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, serta Kota Tual.

Persoalan lain yang dihadapi BPN adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan peralatan ukur.

"Tenaga ukur masih terbatas dan ada perhitungan soal angka pasti untuk setiap kabupaten/kota sangat minim. Kanwil BPN Maluku yang yang mendukung dengan kenyataan masih kurang termasuk peralatannya," kata Jakonias.

Dikatakan, program pengadaan peralatan memang ada, tetapi BPN juga berharap kalau bisa dibantu untuk hibah ke daerah.

"Kalau hutang lindung otomatis BPN tidak bisa masuk karena harus melakukan sertifikasi. Itu bebas dari kawasan dan sementara ini ada tim yang sudah terbentuk untuk bisa melakukan verifikasi dan inventarisasi lokasi mana saja yang masuk dalam kawasan yang nyata-nyata sudah ada pemukiman," tandasnya.

Bila memang sudah ada, maka otomatis harus ada inkrah dan sudah bersih dari kawasan barulah BPN bisa melakukan sertifikasi.

Karena memang fakta di lapangan masyarakat sudah bermukim atau membuat lahan usaha tetapi BPN tidak bisa melakukan proses sertifikasi akibat terbentur masalah kawasan hutan. (MP-4)

Stasiun Geofisika Ambon Siap Amati Gerhana Bulan

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Stasiun Geofisika Kelas I Ambon siap mengamati gerhana bulan total di Maluku pada Rabu malam dengan mempersiapkan sejumlah perangkat.

Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Geofisika Ambon, Andi Azhar Rusdin, dikonfirmasi, Rabu (31/1), membenarkan peralatan seperti teropong telah disiapkan sejak beberapa waktu lalu untuk mengamati fenomena gerhana bulan total.

Prakiraan gerhana bulan total terjadi Rabu malam, dimulai sekitar pukul 19.48 WIT dengan puncaknya pukul 22.29 WIT," ujarnya.

"Puncak gerhana bulan total di Maluku itu terjadi pada Rabu malam, pukul 22.29 WIT dan berakhir Kamis (1/2) dinihari, sekitar pukul 01.09 WIT," ujarnya.

Andi mengakui, bersamaan dengan fenomena gerhana bulan total akan terjadi juga air pasang maksimum kurang lebih 1,5 meter di pesisir pantai di wilayah Maluku.

Air pasang itu terjadi karena posisi bulan, bumi dan matahari berada dalam posisi sejajar sehingga mempengaruhi gaya grafitasi.

"Air pasang maksimum kurang lebih 1,5 meter akan terjadi secara bersamaan karena fenomena alam tersebut,"kata Andi.

Karena itu, masyarakat, terutama tinggal di wilayah pesisir agar tidak panik karena fenomena alam yang terjadi merupakan hal biasanya.

"Jangan panik bila terjadi air pasang bersamaan dengan puncak gerhana bulan total sehingga intensif mengikuti imbauan maupun sosialisasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sembilan kabupaten dan dua kota," ujar Andi.

Dia memprakirakan, cuaca di Maluku saat gerhana bulan total cerah berawan sehingga fenomena alam itu bisa dilihat masyarakat.

"Kami memprakirakan cuaca saat malam gerhana bulan total sebentar malam itu cerah berawan, maka bisa dilihat masyarakat," tandas Andi. (MP-2)

Pemkot Ambon Dapat Tambahan 15 Dokter PTT

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendapat tambahan 15 tenaga kesehatan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk melayani masyarakat di Puskesmas di daerah ini.

"Kita pada akhir 2017 mendapatkan jatah penambahan 15 tenaga dokter PTT yang telah mengikuti tes dan seleksi di tingkat pusat, selanjutnya akan ditempatkan di setiap Puskemas yang kekurangan tenaga dokter," kata Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Benny Selanno, Selasa (30/1).

Ia mengatakan, hasil evaluasi para dokter PTT mampu beradaptasi dan dalam waktu dekat akan ditempatkan di Puskesmas yang membutuhkan tenaga dokter.

"Tenaga mereka dibutuhkan sehingga dalam waktu dekat akan ditempatkan di Puskesmas yang kekurangan dokter," katanya.

Benny menyatakan, kehadiran tenaga dokter ini dipastikan tidak ada lagi Puskesmas yang mengeluh karena kekurangan tenaga dokter. Rencana penempatan para dokter PTT saat ini sementara diatur dan akan diserakan untuk disahkan.

"Kita memastikan tidak lama lagi 15 dokter PTT yang sudah ada ini akan menempati Puskesmas yan ada di kota Ambon," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah Puskesmas di Kota Ambon mengalami kekurangan tenaga medis, khususnya tenaga dokter sehingga pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan belum maksimal sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan Menjawab keluhan masyarakat, maka dalam waktu dekat Pemkot Ambon akan menambah jumlah tenaga medis khususnya tenaga dokter pada sejumlah Puskesmas yang ada di kota ini demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Kita saat ini terbantu dengan keberadaan dokter PPT di sejumlah Puskesmas, tetapi untuk memaksimalkan pelayanan kedepan maka akan ditambah lagi tenaga dokter sesuai dengan kebutuhan yang ada," tandasnya.

Benny mengemukakan, beberapa Puskesmas yang di Ambon belum memiliki tenaga dokter gigi, makanya berharap tambahan dokter PTT ini membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Sebanyak tujuh Puskesmas yang belum memiliki dokter gigi, sedangkan untuk dokter Umum telah mencukupi kuota yang ada," tandasnya. (MP-2)

Naik Dua Kali Lipat, Derasnya Duit Asing Masuk Bikin Bos BI Girang

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo

Infoteratas.com - Tak genap sebulan, 1-26 Januari 2018, dana asing yang masuk (capital inflow) mencapai Rp46 triliun. Naik lebih dari dua kali lipat ketimbang 2017 sebesar Rp17 triliun.

Kondisi ini membuat Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo meyakini bahwa stabilitas nilai tukar rupiah akan terus terjaga menghadapi gempuran eksternal.

Menurut dia, masih derasnya aliran modal masuk karena ditopang kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari inflasi 3,61% (tahun ke tahun/yoy) di akhir 2017, dan defisit neraca transaksi berjalan yang diproyeksikan di bawah 2% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2017.

Masih tingginya nilai modal asing yang masuk, kata Agus Martowardojo, juga tidak lepas dari kenaikan peringkat surat utang pemerintah Indonesia dari Fitch Ratings 20 Desember 2017.

"Jadi, kelihatan bagaiama minat dari investor luar negeri yang percaya pada ekonomi Indonesia. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi kita secara umum baik," ujar Agus di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Agus menjelaskan, stabilitas makroekonomi hingga akhir Januari 2018, masih terjaga baik. Sebagai otoritas yang menjaga stabilitas, Bank Sentral melihat ada peningkatan tekanan untuk inflasi karena meningakatnya harga pangan pada Januari 2018.

Namun, menurut Agus, tekanan dari harga pangan yang bergejolak (volatile foods) masih terjaga dan dalam jangkar sasaran inflasi nasional BI di 2,5%-4,5% (yoy) pada 2018.

Adapun berdasarkan Survei Pemantauan Harga BI pada pekan keempat Januari 2018, inflasi bulanan akan sebesar 0,73% (bulan ke bulan/mtm).

"Kami juga mengidentifikasi ada sumber-sumber inflasi, misalnya tadi harga beras, harga daging ayam, kami lihat hortikultura, seperti cabai, kami sambut baik bahwa pemerintah sudah mengimpor beras karena untuk meyakini tersediannya suplai beras yang cukup," ujarnya.

Otoritas moneter melihat risiko eksternal yang harus diwaspadai adalah pengetatan kebijakan suku bunga acuan negara-negara maju yang dapat memacu aliran dana keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kita melihat pada tahun 2018 ada beberapa negara maju yang pada tahun 2017 sudah mulai menaikkan suku bunga. Pada tahun 2018, ada yang akan kami perkirakan menaikkan bunga lagi, ada yang naikkan bunga dua kali, ada tiga kali. Jadi, tentu kita harus siap-siap, harus waspada karena iklim dunia akan ada kondisi bank-bank sentral negara maju akan menaikkan tingkat bunga," ujarnya.(inilah.com)

Jokowi yang Katanya Plonga-Plongo Tolak Pakai Rompi Antipeluru Saat di Afghanistan. Salut..!!

 
Infoteratas.com - Situasi keamanan yang tak kondusif di Kabul, Afghanistan, tak membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurungkan niat berkunjung ke negeri itu. Bahkan Jokowi juga enggan mengenakan perlengkapan keamanan yang melekat di tubuhnya saat berada di Afghanistan.

"Yang saya dapat dari perbincangan di grup yang ikut rombongan, itu tadi disiapkan pengamanan-pengamanan itu. Tapi Presiden rompi (antipeluru, red) juga nggak mau pakai," kata juru bicara Presiden, Johan Budi SP, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Bahkan, kata Johan, saat mengunjungi salah satu pasar di Kabul, Afghanistan, Jokowi juga tak mengenakan rompi antipeluru. "Pas kunjungan itu nggak pakai. Ke pasar juga kalau nggak salah," kata Johan.

Kehadiran Jokowi di Kabul, Afghanistan, dilakukan dalam situasi keamanan yang tidak kondusif di negara tersebut. Bahkan sehari dan beberapa jam sebelum Jokowi tiba, terjadi ledakan maut yang menewaskan puluhan orang.

Atas keberanian dan tekadnya itu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menganugerahi Jokowi medali 'Medal of Ghazi Amanullah'. Itu merupakan medali tertinggi di Afghanistan.

"Terima kasih atas anugerah Medal Ghazi Amanullah. Medali ini akan menjadi spirit baru upaya meningkatkan hubungan bilateral dan perdamaian," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Agr, Kabul, Afghanistan, Senin (29/1).(detik.com)

Sekda SBB Terancam Jadi Tersangka Korupsi

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Mansur Tuharea terancam berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran belanja barang dan jasa pada lingkungan Setda tahun anggaran 2015 secara bersama-sama Petrus Eroplei dan Rio Khormain.

"Saudara saksi bisa terjerat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana karena berdasarkan bukti persetujuan dan keterangan para saksi," kata ketua majelis hakim tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon RA Didi Ismiatun didampingi Christina Tetelepta dan Hery Leliantono selaku hakim anggota di Ambon, Selasa (30/1).

Majelis hakim menyatakan saksi juga mengetahui adanya penyalahgunaan dana setda namun tidak ada upaya melakukan pencegahan dari dirinya selaku kuasa pengguna anggaran.

Mansur Tuharea dihadirkan JPU Kejari SBB, Djidon Talakua dan Ekar Hayer dari Kejati Maluku sebagai saksi atas terdakwa Rio dan Petrus yang merupakan mantan bendahara Setda SBB.

JPU dalam dakwaannya mengungkapkan berdasarkan bukti diketahui bahwa terdakwa Rio Khormein Amsyah selaku bendahara telah menyerahkan uang sebesar Rp473,3juta secara bertahap sebanyak 40 kali kepada 27 penerima dengan nilai bervariatif atas perintah Jacobus Puttileihalat yang saat itu menjabat Bupati SBB.

Atas dakwaan jaksa, saksi menjelaskan kalau masalah ini merupakan hasil temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dan ada nama-nama para penerima anggaran yang sebenarnya tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya Thomas Wattimena menerima Rp50 juta, Alfin Tuasun Rp37,5 juta, Ampi Noak yang merupakanmantan Kadis Keungan SBB Rp50 juta, Raja Kaibobo Rp10 juta, Camat Huamual Rp7,5 juta, pegawai Satpol PP bermarga Hatumena Rp10 juta.

Bahkan ada pegawai kontrak bernama Esau Maketake yang menerima Rp27 juta untuk berangkat ke Jakarta, kemudian isteri bupati bernama Ratna juga mendapatkan anggaran tersebut sehingga totalnya hampir mencapai Rp500 juta.

Saksi mengakui saat ini sudah ada proses pengembalian yang lebih dari Rp200 juta dan telah disetorkan ke kas daerah.

"Kami mendapat keluhan dari para bendahara karena intervensi dari bupati saat itu sangat tinggi," jelas saksi di persidangan. (MP-5)

Pemkot Ambon Fungsikan Puskesmas Airlouw

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memfungsikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di dusun Airlouw, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

"Kita mulai memfungsikan Puskesmas Airlouw pada 2018 untuk perawatan rawat jalan bagi masyarakat di dusun itu dan sekitarya, dengan menempatkan tenaga kesehatan dokter dan perawat," kata Plt Kadis Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy, Selasa (30/1).

Puskesmas Airlouw difungsikan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.

"Puskesmas di daerah tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat lokasinya cukup jauh jika harus melakukan pengobatan di pusat kota sehingga segara difungsikan," ujarnya.

Pembangunan Puskesmas perawatan merupakan bagian dari upaya Pemkot Ambon mendukung dan mewujudkan program prioritas yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sejalan dengan visi dan misi Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan kepada masyarakat.

"Kita harus bersyukur karena lahan yang digunakan untuk membangun Puskesmas seluas satu hektare itu merupakan tanah hibah dari pemerintah negeri setempat kepada Pemkot Ambon, selanjutnya kita berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Wendy menjelaskan, Puskesmas Airlouw dibangun secara bertahap sejak 2012, dimulai dengan pembangunan fisik gedung, dilanjutkan dengan pengadaan fasilitas dan peralatan kesehatan penunjang perawatan.

"Pembangunan Puskesmas dilakukan secara bertahap dan pelayanannya bukan untuk saat ini tetapi berjangka, mengingat lokasinya saat ini belum banyak penduduk, tetapi ke depan dalam tahapan pembangunan rumah penduduk," katanya.

Pihaknya akan menambah sarana dan prasarana pendukung di Puskesmas Airlouw sehingga kedepan bukan hanya untuk perawatan jalan tetapi rawat nginap juga dapat dilakukan disini.

Sebelumnya, Pemkot Ambon telah membangun Puskesmas rawat nginap di Negeri Hutumuri, kecamatan Leitimur Selatan guna membantu masyarakat setempat khusus dalam kondisi darurat.

"Sesuai rencana dalam waktu dekat juga akan dibangun Puskesmas rawat nginap di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon," tandas Wendy. (MP-2)

Terdakwa Mengaku Dipaksa Tandatangan BAP

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Siti Aisha, salah satu dari dua terdakwa kasus dugaan penjualan tujuh orang anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai pramuria dan prostitusi mengaku dipaksa menandatangani berkas acara pemeriksaan (BAP) di penyidik kepolisian.

"Saat diperiksa, saya sedang hamil lima bulan dan tidak ada penasihat hukum yang mendampingi, jadi saya takut karena ditekan akan dimasukkan dalam penjara kalau tidak menandatangani BAP," kata Aisah di Ambon, Senin (29/1).

Pengakuan Aisah disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon S. Pujiono didampingi Hamzah Kailul dan Sofya Parerungan sebagai hakim anggota dengan agenda pemeriksaan terdakwa Deby Sirajudin dan Siti Aisah.

Aisah mengaku pada tahun 2014 dan 2015 tidak pernah pulang ke kampung halamannya di Makassar (Sulsel) lalu kembali membawa sejumlah anak untuk dipekerjakan sebagai pramuria dan prostitusi.

"Yang memasukan nama saya sebagai tersangka ke polisi adalah Adel yang kini sudah melarikan diri ke Waisarissa, Kabupaten Seram Bagian Barat tetapi orang ini tidak pernah ditangkap," jelas terdakwa.

Sementara terdakwa Deby Sirajudin membantah telah mentransferkan uang kepada Aisah di Makassar untuk membawa anak-anak tersebut ke Kota Ambon dan bekerja di karaoke yang dikelola terdakwa.

"Mereka datang atas panggilan teman-teman mereka, dan setelah 1,5 tahun bekerja, polisi melakukan pendataan dan memberikan kartu putih yang artinya mereka sudah cukup umur dan bisa bekerja sebagai pramuria," jelas Deby Tajudin.

Jaksa menjelaskan, terdakwa I Debi Sirajudin dan terdakwa II Siti Aisha sejak September 2013 hingga tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 21.00 WIT melakukan pernuatan mengangkat, menampung, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasaan atau dalam posisi rentan untuk mengeksplotasi orang tersebut.

Anak-anak yang masih di bawah umur ini direkrut terdakwa Siti ketika pulang ke Makassar (Sulsel) dan merekrut mereka dengan iming-iming akan bekerja menyiram minuman bagi tamu dan mendapatkan gaji Rp5 juta per bulan atau sekitar Rp1 juta setiap hari.

"Terbongkarnya kasus ini berawal dari saksi Sasuhuhe, anggota Polda Maluku mndpat informasi adanya sejumlah anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial pada salah satu wisma di lokalisasi Batu Merah Tanjung," kata jaksa.

Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati ada tujuh anak perempuan di bawah umur yang kedapatan dipekerjakan terdakwa sebagai pramuria sekaligus melayani tamu laki-laki untuk melakukan persetubuhan di lokasi tersebut sehingga informasi ini diteruskan kepada penyidik pada bagian Perlindungan Anak Ditreskrimum Polda Maluku sehingga seluruh korban diamankan.

Dari hasil penyeidikan terungkap kalau kedua terdakwa telah merekrut para korban dan mempekerjakan mereka dalam waktu berbeda sejak Sepetember 2013 hingga April 2016 di Wisma Anggrek.

"Terdakwa Siti Aisha yang bekerja dengan terdakwa Deby awalnya pulang ke kampung halamannya di Makassar dan merekrut AA, ANN, serta NHS yang masih berumur 13 tahun lalu menghubungi terdakwa Deby untuk mengirimkan kode boking tiket pesawat untuk membawa korban ke Ambon," kata jaksa.

Setibanya di Kota Ambon, terdakwa Siti membawa para korban ke tempat terdawka Deby dan menempatkan mereka pada kamar sewa untuk dipekerjakan sebagai pramuria dan PSK.

Kemudian antara Januari hingga Maret 2016, terdakwa Deby mendatangkan lagi saksi korban AR, PWR, NNS, serta SR dari Makassar ke Ambon dengan cara mengirimkan kode boking tiket pesawat lalu dipekerjakan sebagai pramuria dan melayani tamu laki-laki layaknya hubungan suami isteri.

Selanjutnya para korban diwajibkan menyetor uang kepda terdawa Deby dari hasil melayani para tamu sebesar Rp20.000 ditambah satu botol bir yang diminum tamu sebesar Rp65.000, dan korban juga harus menggantikan uang tiket pesawat rata-rata Rp1,5 juta dengan cara mencicil.

Para korban juga diberikan pinjaman uang untuk membeli segala kebutuhan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai pramuria rata-rata sebesar Rp3 juta sampai Rp10 juta dan para korban diharuskan membayar setiap hari selama satu bulan disertai cicilan bunga.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

JPU juga menjerat terdakwa telah melanggar pasal 88 juncto pasal 76 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang perlindungan anak.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda tuntutan jaksa. (MP-4)

Wakil Ketua KPK Tegaskan Jangan Bangga Pejabat Maluku Belum OTT

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menegaskan, jangan bangga dengan oknum pejabat di Maluku selama ini belum ada satu pun yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Tidak perlu bangga karena sebenarnya harus ikhtiar sehingga oknum pejabat di Maluku jangan terjerat OTT," katanya, di Ambon, Selasa (30/1).

Dia mengakui, sebenarnya ada kasus proyek di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku dan Maluku Utara yang menjerat sejumlah oknum kontraktor maupun anggota DPR - RI seperti Damayanti.

"Saya hanya bisa mengingatkan mudah-mudahan jangan sampai ada oknum pejabat di Maluku yang terjerat OTT," ueejar Basaria.

Dia yang berada di Ambon dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi di Maluku itu mengemukakan, pada 2017 tercatat sebanyak 67 pengaduan dilaporkan ke KPK dari kabupaten/kota.

"Relatif sedikit jumlahnya dibandingkan provinsi/daerah lain, tetapi itu tidak berarti pengaduannya diabaikan KPK," kata Basaria.

Dia juga mengungkapkan laporan gratifikasi selama 2017 hanya satu laporan pengaduan.

"Kami telah memutuskan pada 2018 memberikan award bagi mereka yang menolak gratifikasi. KPK pada 2017 juga tekah mengarahkan kasus gratifikasi ditangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan konsekuensi semua harta benda dirampas untuk negara," ujar Basaria.

Disinggung soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dia menjelaskan, berlaku untuk semua pejabat eselon II.

"Saya perlu mengingatkan bahwa sekitar 61 persen dari 45 anggota DPRD Maluku belum memasukkan LHKPN sehingga bila kesulitan KPK bisa membantu melalui Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah)," tandas Basaria.

Gubernur Maluku, Said Assagaff mengingatkan belum ada satu pun oknum pejabat di daerah ini terjerat OTT tidak berarti lupa diri sehingga melakukan tindakan melanggar hukum.

"Belum ada itu berarti harus dipertahankan karena konsekuensinya dicopot jabatan, istri, anak maupun keluarga terbeban psikologis serta semua harta benda dirampas negara," tegasnya. (MP-6)

Baru Pengisian Perangkat Desa Tahun 2018 di Kab.Blora Diundur, Ini Alasannya

Buletinnusa -

Bupati Djoko Nugroho mengumumkan pengunduran tahapan Pengisian Perangkat Desa, Selasa (30/1/2018). (foto: jo-infoblora)

BLORA. Pelaksanaan pengisian Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Blora yang tadinya akan dilaksanakan pada bulan April 2018 ini akhirnya diundur. Keputusan pengunduran itu disampaikan oleh Bupati Djoko Nugroho dalam rapat koordinasi persiapan pengisian Perades, Selasa (30/1/2018) di Pendopo Rumah Dinas nya, yang dihadiri Wakil Bupati Arief Rohman, Sekda Bondan Sukarno, Kabag Pemerintahan Desa Riyanto Warsito, Kabag Hukum Setda Blora Khaidar Ali, Camat dan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Blora.

Tes pengisian Perades yang sesuai jadwal akan dilaksanakan 15 April 2018 itu terpaksa diundur karena adanya berbagai pertimbangan. Dimana menurut Bupati Djoko Nugroho hingga kini tahapan pengisian Perades masih menyisakan beberapa masalah dan berpotensi menimbulkan kerawanan di berbagai sisi.

Salah satunya Pemkab Blora akan merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Khususnya pasal yang mengatur tentang pencalonan akan dispesifikkan dengan mengutamakan putra daerah.

“Saya ingin mengakomodir seluruh putra daerah sehingga perlu adanya perubahan Perbup. Pasalnya Permendagri hanya menyebutkan syarat pencalonan perangkat desa adalah warga negara Indonesia. Sehingga bisa dipastikan ada banyak warga dari luar kota yang ikut mendaftar ke Blora. Jangan sampai Blora diserbu warga luar kota yang ingin menjadi perangkat desa disini. Yang utama harus tetap putra daerah, dengan sistem pembobotan,” ujarnya.

Selain perubahan Perbup, pelaksanaan pada bulan April nanti dikhawatirkan akan bersinggungan dengan tahapan Pilgub Jateng 2018 dan bisa berpotensi menimbulkan perang kepentingan politik. Sehingga Bupati yang akrab dipanggil Pak Kokok ini mengusulkan agar pengisian Perades diundur hingga setelah Pilgub Jateng 2018. Pemkab akan merumuskan kembali perubahan tahapan pengisian Perades.

Agung Heri Susanto, Ketua APDESI Blora. (foto: jo-ib)

Diketahui bersama bahwa Pilgub akan dilaksanakan bulan Juni 2018. Sehingga bisa diprediksi pengisian Perades akan dilaksanakan setelah bulan Juni.

Menanggapi keputusan pengunduran pengisian Perades tersebut, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto yang juga Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban menyatakan persetujuannya dan mendukung keputusan Bupati Djoko Nugroho.

“Saya mewakili teman-teman Kades menyatakan setuju jika hal ini diundur. Pasalnya hingga saat ini di tingkat desa masih banyak yang belum siap untuk melakukan tahapan pengisian perangkat desa. Yang pertama anggaran untuk pengisian Perades dari ADD belum bisa dicairkan di awal tahun ini karena sesuai instruksi Presiden yang dicairkan dulu adalah Dana Desa sebesar 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan padat karya,” jelas Agung Heri Santoso.

Selain itu, menurutnya masih banyak desa yang belum menyelesaikan penyusunan RAB untuk pengisian Perades. Padahal sesuai jadwal yang ditetapkan penyusunan RAB harus selesai pada 17 Januari 2018 lalu.

(berita sebelumnya : Tes Pengisian Perangkat Desa Akan Digelar April 2018, Ini Tahapannya)

“RAB banyak yang belum selesai karena mereka bingung belum tahu pihak ketiga mana yang ditunjuk sebagai pelaksana ujian tertulis dan belum mengetahui dimana lokasi ujian tertulisnya. Sehingga langkah tepatnya ya diundur sesuai arahan Pak Bupati,” lanjutnya. (joy-infoblora)

KPU Kota Tual Gelar Coklit Sesuai DP4

Buletinnusa

Tual, Malukupost.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menyelesaikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Pilkada Serentak 2018 yakni sekitar 160 juta jiwa pada 31 Provinsi yang akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 dengan rincian 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan dan 64,526 kelurahan. Termasuk juga didalamnya yakni Kota Tual.

Terkait hal tersebut, KPU RI melakukan gerakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pilkada 2018 secara serentak pada tanggal 20 Januari 2018, yang melibatkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Terkait hal tersebut, KPU Kota Tual lewat Petugas PPDP menggelar kegiatan Coklit Daftar Pemilih Pilkada 2018, yang dimulai tanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2018 selain itu sesuai Keputusan KPU RI juga memerintahkan setiap 10 hari PPDP dan PPS melakukan koordinasi dan evaluasi.

Koordinator Devisi Program dan Data KPU Kota Tual, Wawan Kurniawan, mengatakan, pihaknya melaksanakan Coklit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data Pemilih.

“Data DP4 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada KPU RI dan selanjutnya KPU RI menyampaikan kepada kami KPU Kabupaten/Kota teristimewa KPU Kota Tual dengan jumlah 59.721 orang dengan penyebaran di 5 kecamatan,” ujarnya di Tual, Senin (29/1).

Dijelaskan Wawan, 59.721 orang tersebut dengan rincian : kecamatan Dullah Selatan untuk laki-laki berjumlah 17.140 orang dan perempuannya 18.285 orang; kecamatan Dullah Utara laki-laki berjumlah 7.239 orang dan perempuan 7.665 orang; kecamatan Tayando Tam untuk laki-laki berjumlah 2.444 orang dan perempuan 2.558 orang; untuk kecamatan Pulau Kur jumlah laki-laki adalah 932 orang dan perempuan 1.002 orang; dan untuk kecamatan Kuur Selatan untuk laki-laki berjumlah 1.112 orang dan perempuan 1.244 orang.

“Sejauh ini pelaksanaan Coklit selama sepuluh hari memang tidak banyak kendala di lapangan, namun ada hal-hal teknis yang belum dipahami oleh PPDP, misalnya ada beberapa kasus yakni ada masyarakat yang pindah domisili, tidak punya surat keterangan tapi sudah menempati daerah tersebut sudah sekian lama, itu tetap kita akomodir jika tidak memiliki KTP elektronik dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” katanya.

“Tapi sudah dipastikan bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki administrasi di daerah lain tetapi dia sudah berdomisili sudah sangat lama di Kota Tual, untuk itu dia punya hak sebagai warga negara untuk dimasukkan di dalam Daftar Pemilih nanti,” katanya lagi.

Menurut Wawan, kendala yang terjadi yakni di wilayah pulau-pulau (kecuali Tayando Tam), seperti di Kur dan Kur Selatan. Untuk dua kecamatan tersebut memang pelaksanaan Coklit itu tidak sesuai tanggal (20 Januari), karena ada kendala transportasi, dimana adanya surat larangan keberangkatan dari BMKG bahwa dilarang berangkat akibat posisi angin dan gelombang laut yang tinggi, sehingga untuk kondisi dua kecamatan ini kami pihaknya sudah melaporkan ke KPU RI.

“Alhamdulilah dalam kondisi seperti itu namun teman-teman komisioner (Ketua KPU) sendiri yang langsung mengambil alih untuk berangkat ke pulau-pulau Kur. Dan pada tanggal 19 Januari beliau sampai di Tayando dan mau menuju ke Kur itu mengalami kendala karena kondisi cuaca (angin dan ombak) sehingga beliau tidak bisa sampai di sana, sehingga diputuskan untuk kembali ke Tual dan menggunakan transportasi reguler. Ketika sampai di Kur, beliau laksanakan Bimtek dan menyampaikan segera melakukan Coklit di pulau Kur,” ungkapnya.

Wawan menambahkan, selain itu dirinya juga mengutus tim untuk memonitoring selama lima hari disana dan memastikan bahwa di pulau Kur sedang berjalan Coklit. Sementara di Kur Selatan ada dua desa yang memang mengalami kendala komunikasi dan transportasi, sehingga pihaknya tidak bisa mencapai dua desa tersebut, tapi prinsipnya mereka tetap mendapatkan logistik dan akan melakukan proses Coklit.

“Karena jadwal coklit di tingkat PPDP dimulai tanggal 20 Januari-18 Febrauri 2018 maka tentunya KPU dalam hal ini PPDP masih punya waktu untuk melakukan Coklit tersebut, yang penting mereka tidak melewati dari batas waktu tersebut, dan sampai di tanggal 18 Februari 2018 semua petugas PPDP melakukan Coklit sesuai dengan mekanisme yang ada,” pungkasnya. (MP-11)

Dinas PRKP Ambon Seleksi Fasilitator Lapangan SLBM

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) melakukan seleksi penerimaan tenaga fasilitor lapangan (TFL) kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) tahun 2018.

"Dari 344 pendaftar, yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 50 orang, selanjutnya dilakukan tes wawancara sebelum diumumkan hasilnya," kata Kepala Dinas PRKP Kota Ambon, Brury Nanulaita, Senin (29/1).

Ia mengatakan, peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan seleksi wawancara yang dilakukan dalam dua tahap, sehingga diperoleh kuota yang dibutuhkan sebanyak 26 TFL.

Kuota TFL kota Ambon sebanyak 26 orang, karena itu seleksi dilakukan dengan benar, sehingga memenuhi kuota.

TFL ini lanjutnya, bertugas membantu pemerintah memberdayakan masyarakat lewat program pemerintah dan akan berlangsung selama enam bulan kedepan.

"Mereka akan ditugaskan mendampingi masyarakat dan membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSR) serta membuat perencanaan dan sebagainya, sehingga kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat ini akan berjalan dengan baik," katanya.

Brury menyatakan, kegiatan SLBM menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 sehingga diharapkan melalui program ini dapat membantu proses pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran tenaga fasilitator lapangan, maka program yang dilaksanakan diawasi langsung selain dari pihak dinas terkait, tetapi juga tenaga fasilitator yang melaporkan langsung.

"Jika proses selesai dilakukan, maka kita segera mengumumkan siapa saja TFL yang lolos seleksi dan akan segera melaksanakan tugas mereka di lapangan," tandasnya.

Ia menambahkan, TFL teknik maupun pemberdayaan merupakan ujung tombak pelaksanaan DAK SLBM, karena itu tahapan seleksi yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan TFL yang handal, kompeten, dan terlatih agar dapat berperan dalam meningkatkan akses terhadap prasarana air limbah yang layak.

Beberapa upaya pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas, dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat.

"Hal ini ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan, melalui penekanan perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat untuk dapat lebih bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat secara utuh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengelolaan sarana untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat," katanya. (MP-2)

Jelang Sidang Cerai, Pengacara Beberkan Hal yang Terjadi Pada Ahok di Penjara. Ternyata...!!

PK Tidak Hambat Eksekusi Terpidana Kredit Macet

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Upaya peninjauan kembali (PK) tidak akan menghambat proses eksekusi terhadap seseorang yang telah divonis Mahkamah Agung, seperti Yusuf Rumatoras, terpidana lima tahun dalam kasus kredit macet PT. Bank Maluku-Maluku Utara.

"Bila salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI sudah turun maka terpidana tetap akan dieksekusi, dan kalau ada upaya hukum PK dari yang bersangkutan melalui tim penasihat hukumnya tidak akan menghambat proses eksekusi," kata Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette di Ambon, Senin (29/1).

Upaya kasasi ke MA RI diakukan jaksa setelah Yusuf divonis bebas majelis hakim tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 November 2016 lalu.

"Sekarang putusan kasasi MA sudah menyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp4 miliar subsider empat tahun kurungan," kata Sammy.

Selanjutnya jaksa akan melakukan ekseksui setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Ambon dan tidak akan terhambat kalau ada upaya PK dari terpidana bersama tim PH.

Yusuf Rumatoras adalah Direktur PT. Nusa Ina Pratama dalam tahun 2006 lalu mengajukan permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace lewat surat permohonan nomor 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 yang ditujukan kepada pimpinan PT.BM cabang utama Ambon sebesar Rp4 miliar.

Terdakwa kemudian melakukan wawancara dengan Eric Matitaputty selaku analis kredit dan mengatakan bahwa dana kredit bagi PT. NIP diperlukan segera mungkin untuk membangun perumahan Pemprov Maluku di kawasan Poka guna menanggulangi korban kerusuhan atau bencana sosial Ambon yang tidak memiliki rumah.

Dalam mengajukan permohonan kredit, Yusuf melampirkan sejumlah dokumen diantaranya IMB 648.3.1240 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemprov Maluku dan Wali Kota Ambon sebanyak 137 unit KPR tipe 75, 54, serta tipe 43 namun IMB tersebut buka atas nama PT. NIP.

Kemudian terdakwa mengajukan surat perjanjian kerjasama pemprov dengan PT. NIP, surat persetujuan DPRD Maluku tanggal 5 Agustus 2005, surat ukur tanah, dan sejumlah dokumen lainnya.

Dia juga menggunakan sertifikat hak pakai nomor 02 atas nama pemprov sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit dan berjanji kepada saksi Erik Matutaputty bahwa dalam waktu dekat akan diserahkan sertifikat hak guna bangunan," kata jaksa.

Kemudian terdakwa bekerjasama dengan Eric selaku analis kredit sehingga pada saat melakukan kunjungan nasabah tanggal 2 April 2007, Eric merekayasa berita acara kunjungan nasabah.

Dimana bukti kepemilikan atas jaminan tambahan dicatat dengan status SHGB atas nama PT. NIP milik Yusuf, padahal kenyataannya status tanah seluas 18.220 meter persegi itu masih sebatas hak pakai dan pemiliknya adalah Pemprov Maluku.

Permohonan kredit ini akhirnya disetujui Matheus Adrianus Matitaputty selaku kepala cabang utama tanggal 30 April 2007 dan sampai akhir tahun 2008, terdakwa belum mengembalikan pinjaman tersebut.

Terdakwa juga mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengembalian kredit, namun sampai saat ini yang dikembalikan hanya sebesar Rp300 juta.

Saksi Markus Fangohoy yang berkas dakwaannya terpisah juga berperan membantu Yusuf dengan cara menerbitkan dokumen pengusulan kredit untuk perpanjangan waktu kredit bagi PT. NIP selama satu tahun tanpa dasar jaminan yang jelas. (MP-3)

Harga Daging Ayam Beku Di Ambon Naik

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Harga daging ayam beku di pasar tradisional Kota Ambon terus bergerak naik hingga mencapai Rp38.000/kg.

Berdasarkan pantauan di lokasi pasar Mardika dan Batu merah, Selasa (30/1) pagi, para pedagang mematok harga daging ayam beku yang didatangkan dari Surabaya dan Jakarta bergerak naik dari Rp35.000 menjadi Rp38.000/kg.

"Harga daging ayam beku ini terus mengalami perubahan naik sejak awal Januari 2018. Sudah tiga kali naik dalam satu minggu terahir ini, mulai dari Rp32.000/kg yang merupakan harga stabil naik menjadi Rp34.000, kemudian naik lagi menjadi Rp35.000, dan sekarang Rp38.000/kg," ujar ibu Hamida yang ditemui seusai berbelanja lima kilo gram daging ayam beku.

Pedagang nasi kuning itu mengaku harus pandai-pandai memperhitungkan potongan daging untuk untuk setiap porsi dagagannya.

"Banyak para ibu-ibu yang berbelanja di pasar memperkirakan naiknya harga daging ayam beku ini dipengaruhi oleh naiknya harga ikan segar, terutama ikan cakalang yang mencapai Rp120.000/ekor tergantung ukuran," ujarnya.

"Terpaksa kami yang membuka usaha kecil-kecilan yakni nasi kuning bagadang di sore hingga malam hari harus berhati-hati agar tidak merugi," tambahnya.

Dullah, pedagang ayam beku, mengakui harga komoditi itu sudah naik beberapa kali dalam sepekan terakhir.

Dia mengatakan, perubahan harga itu terjadi hanya pada saat stok kosong, terjadi perubahan harga, dan situasi ini dianggap biasa, pada saat stabil harga tidak turun, kemudian terjadi lagi kekurangan stok maka terjadi lagi perubahan harga naik.

"Kita juga harus mengakui naiknya harga ayam beku ini juga dipengaruhi oleh naiknya harga ikan segar di pasar tradisional Kota Ambon, dimana saat ini harga ikan cakalang segar saat ini mencapai Rp120.000/ekor tergantung ukuran, ikan momar yang tadinya Rp20.000/tumpuk (tujuh hingga delapan ekot ki ni hanya empat ekor saja)," ujarnya.

Sedangkan harga ayam pedaging hasil peternak lokal di patok harga Rp65.000 hingga Rp70.000/ekor juga tergantung ukuran, sedangkan eceran Rp20.000/potong (paha maupun dada), telur ayam ras walaupun normal tetapi bervariasi mulai dari Rp1.600 hingga Rp1.800/butir. (MP-5)

Baru Terbentuk, Asosiasi Futsal Kabupaten Blora Diketuai Mukti Dwi WR

Buletinnusa -

Mukti Dwi WR (kanan) menerima bendera kepemimpinan AFK Blora dari Ketua KONI Kabupaten Blora usai kongres di Hotel Grand Mega, Minggu (28/1/2018). (foto: teg-ib)

BLORA. Potensi olahraga Futsal yang besar di wilayah Kabupaten Blora akhirnya terwadahi dengan terbentuknya Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Kabupaten Blora yang dibentuk melalui Kongres yang diikuti 20 tim futsal se Kabupaten Blora di Hotel Grand Mega Kecamatan Cepu, Minggu (28/1/2018).

Turut hadir dalam kongres tersebut Exco PSSI Jawa tengah Agung Waskito, Ketua KONI Blora Heri Setiyono, Kabid Pemuda dan Olahraga Dinporabudpar Blora Sutiyono, Anggota Komisi D DPRD Blora Hj. Iffah Hermawatri, SE, Ketua PSSI Blora diwakili Sekretaris Umum Karsono dan tokoh masyarakat Kabupaten Blora.

Dari hasil kongres tersebut sebanyak 19 peserta dari 20 peserta votes memilih Mukti Dwi Wahyu Rianto sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Blora untuk periode 2018-2022. Dengan terpilihnya Mukti Dwi Wahyu Rianto (Antok) kedepan dirinya akan mulai menata kegiatan pembinaan futsal.

“Nanti yang akan saya tata mulai dari pelatih, karena pelatih cukup pengaruh juga pada tim. Terlebih atlet futsal Blora juga banyak,” kata Antok.

Antok juga menyatakan akan terus memantau para atlet, yang berpotensi dengan seiring kompetisi kedepannya.

Segenap peserta kongres Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Blora foto bersama usai acara. (foto: dok-teg)

“Potensi futsal di Blora sangat bagus, tinggal bagaimana kita mengolah dan membina mereka agar kedepannya futsal Blora semakin maju,” ujarnya.

Ia juga akan segera membentuk kepengurusan, sehingga bisa langsung bekerja untuk memajukan Blora melalui olahraga futsal.

Sekedar di ketahui Mukti Dwi Wahyu Rianto mulai berkecimpung di kepengurusan, sejak tahun 2005 di klub sepakbola Baruna, kemudian 2007 di pengurusan PSSI, karena sempat vakum di 2008- 2011 Antok menjadi pengurusan persikaba sebagai ketua bidang pembinaan usia muda, 2011-2015 sekjen PSSI Blora dan Berlanjut hingga 2015- 2019 sekjen PSSI Blora .

Sementara itu, Ketua KONI Blora Heri Setiyono mendukung dengan dibentuknya AFK ini mengingat animo masyarakat Blora yang luar biasa mengenai futsal. Ia mengaku, dengan dibentuknya kepengurusan futsal ini, akan menjadikan PR KONI kedepannya.

“Ini sudah tepat dan sudah saatnya futsal Blora memiliki induk sendiri dan maju. Saya punya harapan, futsal Blora ini kedepan bisa ikut event besar dan mengangkat Blora untuk lebih maju,” imbuhnya. (res/teg-ib)

Pemkot Ambon Ajukan Formasi CPNS Ke Kemenpan

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengajukan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Tahun 2018 kota Ambon mengajukan 300 CPNS ke Kemenpan-RB mengingat kurun waktu beberapa tahun terakhir kita tidak mendapat formasi," kata Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Benny Selanno, Senin (29/1).

Menurut dia, 300 formasi yang diajukan akan diprioritaskan pada empat disiplin ilmu yakni hukum, teknik sipil, dokter dan akuntansi.

"Kita prioritaskan empat disiplin ilmu, karena sangat dibutuhkan saat ini kita berharap formasi yang diajukan mendapat persetujuan dari Kemenpan-RB," katanya.

Benny menyatakan, tenaga akuntan keuangan saat ini sangat dibutuhkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membantu proses administrasi keuangan.

"Empat disiplin ilmu tersebut sangat dibutuhkan, karena kita memang terbatas dalam tenaga tersebut. Kita sudah kirim formasi saat ini hanya menunggu berapa kuota yang akan diperoleh di tahun 2018," ujarnya.

Ia menjelaskan, formasi CPNS dikirim ke Kemenpan-RB tetapi tembusannya akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku.

Selain empat disiplin ilmu yang diajukan, pihaknya tidak menutup kemungkinan ada jurusan lain yang akan diterima pada tahun 2018.

"Bisa saja kita terima disiplin ilmu yang lain namun intinya yang lebih dibutuhkan adalah empat disipilin ilmu yang kita ajukan," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Maluku mengarahkan sembilan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan dua pemerintah kota (Pemkot) sesegera mungkin memasukkan formasi CPNS tahun 2018.

Kepala BKD Setda Maluku, Femmy Sahetapy mengatakan, pengarahan tersebut menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN - RB) pada Desember 2017.

"Pemprov Maluku diminta agar memasukan data formasi CPNS dengan tenggat waktunya pada akhir Januari 2018," tandasnya. (MP-3)

Pekerjaan Jalan Lintas Negeri Lima - Laha Akan Kembali Dilanjutkan

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pengerjaan jalan sepanjang 18 Km yang menghubungkan Desa Negeri Lima dan Desa Laha akan kembali dilanjutkan. Pengerjaan jalan yang sempat tertunda itu, nantinya seluruh pembiayaan pekerjaan akan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dan harus segera diselasaikan, ha; ini disampaikan Ketua Komisi C, Anos Yeremias di Ambon, Senin (29/1).

“Jalan Negeri Lima ke Laha tahun ini dilanjutkan lagi pengerjaannya, diharapkan bisa selesai. Dan tahun anggaran ini kita sudah mengakomodir dalam APBD 2018,” ujarnya.

Ketika ditanya menyangkut anggaran yang digunakan untuk pengerjaan jalan tersebut, Yeremias katakan dirinya belum memastikannya namun dipastikan seluruh anggaran bersumber dari APBD tahun ini.

“Saya tidak bicara masalah anggarannya. Yang penting bagi saya pengerjaannya sudah diakomodir lagi,”ungkapnya.

Yeremias menandaskan, selaku wakil rakyat pihaknya akan terus memantau. Karena jalan lintas itu juga merupakan salah satu infrastruktur dalam meningkatkan akses jalur perekonomian.

“Kita suport untuk rakyat. Karena bagi saya jalan ini harus segera dibangun. Karena jalan tersebut juga merupakan salah satu infrastruktur dalam membuka akses jalur ekonomi. Juga bisa membantu masyarakat,” pungkasnya.

Yeremias menambahkan, hadirnya jalan lintas tersebut akan sangat membantu dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakat. Baik dari segi jarak tempuh maupun jumlah biaya transportasi.

“Kalau masyarakat dari negeri lima ke Ambon melalui jalur biasa kan biayanya tinggi. Kalau itu tuntas, ya ikut membantu masyarakat disana, mereka ke ambon kan lebih dekat. Dari biaya sekali jalan antara Rp35 rb -50 rb, namun dengan selesainya jalan itu maka biaya bisa turun. Karena akses tempuhnya sudah pendek,”katanya. (MP-9)

SMPN 9 Ambon Dan SMPN 4 Salahutu Gelar Panas Pela

Buletinnusa

Assagaff: "Panas Pela Ini Jadi Contoh Bagi Sekolah Lain"

Ambon, Malukupost.com - Salah satu bentuk kearifan lokal yang punya peran sangat besar bagi proses integrasi di daerah ini, yaitu pela. Dimana pela merupakan suatu bentuk persuadaraan negeri atau desa, baik antar kristen dengan islam , islam dengan islam, maupun kristen dengan kristen yang terbentuk karena suatu peristiwa penting pada masa lalu, demikian disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sambutannya pada acara panas Pela SMPN 9 Ambon dan SMPN 4 Salahutu, Senin (29/1).

“Seperti perang atau bencana, karena saling berdamai atau membantu, dari situlah mereka angkat pela dan bersumpah, dengan cara meminum daerah atau makan siri pinang. Hingga kini budaya pela tetap terpelihara dari generasi ke generasi,” ujarnya.

Menurur Assagaff, hal yang sangat menarik, upaya transformasi nilai-nilai pela terus dilakukan, salah satunya adalah angkat pela pendidikan, sebagaimana pela pendidikan SMPN 9 Kota Ambon yang hampir 100 persen siswa dan gurunya kristen dengan SMPN 4 Salahutu di liang, Kabupaten Maluku Tengah, yang 100 persen siswa dan gurunya muslim.

“Hal ini juga pernah dilakukan IAIN Ambon dan UKIM Ambon. karena itu saya sangat bahagia dengan acar panas pela pendidikan hari ini. Saya harap sekolah-sekolah lain di daerah ini dapat mencontohnya, di tengah menguatnya polaritas masyarakat dalam bentuk ujaran-ujaran kebencian, fitnah, berita bohong, dan intimidasi di media sosial, yang kita ketahui, generasi milenial zaman now menjadi sonsumen terbesar,”ungkapnya.

Dijelaskan Assagaff, Dirinya mengungkapkan, Maluku memang pernah mengalami konflik kemanusiaan yang sangat dramatis pada tahun 1999 – 2003, yang terkenal sebagai salah satu konflik sipil atas nama agama terbesar di abad ini. Ribuan orang meninggal dunia, puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal, dan ratusan ribu orang menjadi pengungsi. Bahkan, angka pertumbuhan ekonomi turun pada titik terendah yaitu minus 27,4 persen.

“Namun sekarang Maluku sudah bertransformasi menjadi salah satu provinsi yang punya indeks kerukunan terbaik di Indonesia, selain Bali dan NTT,” katanya.

Assagaff menambahkan, berdasarkan data BPS provinsi Maluku merupakan provinsi yang memiliki indeks kebahagian tertinggi di Indonesia dan pada tahun 2017 juga masuk kategori daerah yang punya indeks demokrasi terbaik di Indonesia.

“Succes strory pembangunan perdamaian di Maluku yang dicapai saat ini, merupakan hasil perjuangan semua kelompok masyarakat, pemerintah serta TNI dan Polri,”pungkasnya. (MP-7)